Current Issue Januari 2018

Bagaimana Demokrasi Mengelola Keberagaman Dalam Proses Pembangunan Negara

Pokok pembahasan pada BDF ke-10 memberikan kesempatan yang menarik, tidak hanya bagi negara-negara peserta tapi
juga pemangku kepentingan lainnya yang hadir, untuk memperbincangkan tema utama dan sub-tema pertemuan. Sebagai bagian dari misi pendidikan, tahun ini forum menyelenggarakan Bali Democracy Student Conference (BDSC) dimana sekitar 150 siswa, termasuk mahasiswa asing, dari berbagai universitas di Indonesia diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pemikiran dan pandangan mereka mengenai berbagai topik yang sesuai dengan tema. BDSC ini diadakan secara paralel dengan BDF.

Seperti pada pelaksanaan sebelumnya, BDF didahului oleh pertemuan antara media dan masyarakat sipil. Sesi pembukaan terdiri dari presentasi laporan oleh Menteri Luar Negeri RI sebagai tuan rumah dan Menteri Luar Negeri Tunisia sebagai tuan rumah BDF chapter Tunis. Berbeda dengan pelaksanaan BDF sebelumnya, BDF ke-10 menghadirkan dua sesi Panel Menteri yang membahas sub-tema: “Democracy in Managing Diversity, Security, Equity and Social Justice”. Para panelis pada dua panel ini terdiri dari Kepala Delegasi tingkat Menteri di mana mereka akan
menyampaikan presentasi maksimal selama lima menit. Sesi tanya jawab disediakan dan Kepala Delegasi selain di tingkat Menteri juga disarankan untuk berpartisipasi secara interaktif dalam diskusi, baik untuk menanggapi presentasi dan untuk menunjukkan pengamatan mereka terhadap sub-tema secara singkat. Setiap intervensi dari floor
dialokasikan waktu satu sampai tiga menit dan setiap panel akan difasilitasi oleh moderator.

Setelah Panel Menteri, diadakan sesi Debat Umum, dengan tema utama: “ Does Democracy Deliver?”. Sidang ini dipimpin oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI. Delegasi didorong untuk menjadi pembicara, dan diberi waktu maksimal tiga menit untuk menyampaikan pernyataan mereka. Dianjurkan agar pernyataan dalam Debat Umum juga mengeksplorasi
kemungkinan program pengembangan kapasitas praktis dan dapat dilaksanakan, terutama di bidang pendidikan dan inklusivitas yang relevan dengan sub-tema. Para delegasi didorong untuk memasukkan refleksi negara mereka mengenai
partisipasi mereka dalam BDF di tahun-tahun sebelumnya dan ekspektasi mereka untuk tahun-tahun mendatang. Di
akhir forum, dilakukan sesi penutupan, dengan fokus pada presentasi laporan bersama Bali Civil Society and Media
Forum (BCSMF) dan Bali Democracy Student Conference (BDSC), yang dilanjutkan dengan Chair’s Statement BDF
ke-10 dan Penutupan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI. Pada hari kedua forum, dilakukan kunjungan ke
Bandung, untuk menunjukkan korelasi positif antara demokrasi dan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan
dapat menjadi praktik terbaik yang patut dicontoh sesuai dengan tema forum tahun ini. Panel Menteri: Democracy for
Managing Diversity, Security, Equity and Social Justice. Pada tingkat nasional, demokrasi memberikan kapasitas untuk mengelola keberagaman jika mampu menyeimbangkan antara menjaga integritas teritorial dan kedaulatan
nasional sambil menangani keragaman budaya dalam ranah publik.

Desain dan praktik demokrasi harus memberi ruang untuk pengakuan, inklusi dan akomodasi keragaman sosial, didukung oleh institusi demokrasi yang berfungsi secara baik. Untuk itu, lembaga demokrasi harus fleksibel untuk memenuhi dinamika kehidupan sosio-politik, selaras dengan institusi formal dan informal yang ada, dan didukung oleh kepemimpinan yang memiliki kemampuan.Selain itu, partisipasi masyarakat perlu diberdayakan untuk memberi umpan
balik terhadap berfungsinya demokrasi, dalam mengelola keberagaman. Pada saat yang sama, dengan pengalaman beberapa orang, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan konsep pembangunan negara, yang sering dianggap
mengurangi ruang untuk keberagaman. Ada tantangan untuk mencapai keseimbangan antara integritas dalam proses
pembangunan negara dan mempromosikan keberagaman ke masyarakat pluralis. Demokrasi untuk perdamaian dan keamanan
mengacu pada kapasitas untuk mempromosikan penyelesaian konflik melalui cara damai dan dialog, bukan kekerasan. Keamanan pada umumnya berarti kebebasan dari rasa takut, kekerasan, dan ancaman kekerasan (paksaan). Dalam beberapa pengalaman, institusi demokratis, khususnya pemerintahan yang demokratis, berjanji untuk membawa dan
mempertahankan keamanan termasuk mencapai mekanisme yang sah.

Demokrasi untuk kesetaraan dan keadilan sosial secara konseptual sangatlah kompleks. Ini adalah tentang
bagaimana kebijakan dan peraturan dapat memberikan keadilan dan mendorong kerja sama di masyarakat. Pada
saat yang sama, demokrasi juga merupakan proses dan hasil yang tepat. Demokrasi sebagai sebuah sistem harus
bisa mendamaikan ekspektasi yang bertentangan tentang sosio-ekonomi dan keadilan. Tantangan membuat demokrasi
memberikan kesetaraan dan keadilan sosial, antara lain melakukan upaya untuk menghilangkan ketidakadilan
dan untuk mengatasi kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Panel diharapkan membahas isu berikut: Bagaimana demokrasi mengelola keberagaman dalam proses pembangunan negara dan bagaimana cara menanggapi ancaman keamanan, keadilan dan keadilan sosial; Bagaimana pemerintahan yang demokratis memecahkan masalah keberagaman, keamanan, dan
distribusi ekonomi, sosial, dan politik yang tidak merata; Kondisi yang bisa menghambat demokrasi dalam mengelola keberagaman, memastikan keamanan berkelanjutan serta memberikan kesetaraan dan keadilan sosial.

Tabloid Diplomasi Versi PDF

Tabloid Januari 2018

Tabloid Januari 2018