Current Issue Januari 2018

BDF Ke 10 : Indonesia Memiliki Pengalaman Panjang Menjalankan Demokrasi

Wapres Jusuf Kalla

Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat datang ke Indonesia untuk semua peserta dan mengucapkan selamat bahwa Bali Democracy Forum ini yang ke-10, tempat dimana kita semua saling bertukar pandangan, sharing informasi, sharing sistem, sharing pengalaman, dan tentunya lesson learned.Saya mengucapkan selamat, bahwa hari ini kita tidak berada di Bali, tapi berada di Banten, juga untuk memberikan pengertian bahwa Indonesia bukan hanya Bali. Indonesia mempunyai 17.000 ribu pulau. 3.000 yang mempunyai penduduk dengan penduduk yang sangat besar. Karena itulah, apabila anda ingin ke pantai, Banten memiliki pantai yang baik untuk melihat pemandangan yang indah di Indonesia, bukan hanya Bali.

Di samping itu, kami ingin semua berjalan dengan aman dan juga teratur. Karena itulah kami lebih memprioritaskan keamanan daripada menikmati Bali setelah konferensi ini. Jika kita berbicara tentang demokrasi, tentu sudah banyak, dan bagi saya, Indonesia mempunyai pengalaman yang panjang dalam menjalankan demokrasi. Sejak Indonesia merdeka selama 72 tahun, telah berjanji baik dalam undang undang dasar kita, dan sistem Pemerintahan Indonesia dengan bentuk republik dengan dasar pelaksanaannya Pancasila, kemudian demokrasi yang menjadi bagian dari jalan hidup bagi bangsa ini.

Pertanyaannya, apakah mudah untuk menjalankannya itu? Selama 70 tahun Indonesia mengalami banyak perubahan dan pengalaman. Pada saat Indonesia merdeka dengan sistem demokrasi, dengan demokrasi parlementer, telah melaksanakan pemilihan umum yang sangat demokratis pada tahun 55. Namun, presiden pertama setelah lebih dari sepuluh tahun cenderung untuk menjadi otoriter. Jadi demokrasi berjalan dengan baik hanya sepuluh tahun, diganti oleh presiden yang kedua yang juga demokratis selama hampir lima tahun. Lebih dari lima tahun, setelah itu, 20 tahun lebih berjalan dengan lebih otoriter dibanding dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita perjuangkan, yang juga berakhir dengan otoriter.

Kemudian kita mulai lagi demokrasi terbuka setelah krisis tahun 97. Sampai sekarang, dua puluh tahun demokrasi terbuka dijalankan dengan baik di Indonesia. Ini setiap lima tahun. Belajar dari itu, Indonesia menetapkan kenapa presiden untuk Indonesia hanya boleh dua kali, maksimal 10 tahun. Karena presiden yang berkuasa lebih lama cenderung berubah dari demokrasi ke otoriter. Itu suatu pengalaman yang kita pelajari dari pengalaman bangsa ini.
Dari sistem pemerintah yang lama, yang cenderung berubah dari kondisi yang seharusnya terjadi. Karena itulah pengalaman ini penting untuk kita semua pelajari dan dan saya yakin juga di negara-negara yang besar, negara demokratis yang lainnya juga mempunyai batasan-batasan seperti itu. Itu tentulah pelajaran pertama yang ditempuh Indonesia yang dialami selama ini. Apakah mudah untuk menjalankan, men-deliver pertanyaan seperti ini? Tadi saya katakan bahwa pengalaman Indonesia mempunyai banyak tantangan.

Demokrasi dan republik selalu mempunyai kesamaan prinsip, namun kadang-kadang tidak sejalan dengan namanya. Banyak republik yang lebih otoritarian dibanding dengan monarki. Karena itulah maka sistem dengan gaya hidup itu berbeda. Pengalaman yang menarik ialah Arab Spring. Kemlu Indonesia tentu paling mengetahui semua krisis yang terjadi ada di negara republik tidak di monarchy. Tentu perlu kita pelajari hal-hal seperti ini. Krisis di Irak, di Syria, di mesir, di Yaman, di Indonesia yang pertama, di Libya, semuanya dalam bentuk republik. Tapi monarki tidak terjadi seperti itu. Artinya adalah demokrasi tidak bisa di-copy paste untuk semua orang. demokrasi harus disesuaikan dengan tradisi, gaya hidup di daerah itu masing-masing. Tapi prinsip pokok demokrasi di mana rakyat yang menentukan dan pembangunan dari rakyat untuk rakyat itu yang paling penting untuk dilaksanakan. Karena bagi kami demokrasi bukanlah tujuan. Demokrasi adalah alat untuk mencapai
tujuan.

Banyak bangsa besar yang seakan-akan membawa demokrasi itu sebagai agama, sebagai tujuan, menyerang negara lain untuk demokrasi sehingga demokrasi dijadikan sebagai tujuan. Sehingga kemudian  kehidupan bangsa itu menjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Lihat Irak, lihat Syria. Karena dipaksakan untuk demokrasi, diserang oleh Amerika, kemudian kehidupan negeri itu jauh lebih buruk daripada tujuan sebelumya. Bagaimana  libya hari ini? Saya kira tujuannya lebih jelek daripada apa yang dipikirkan dari demokrasi.

Jadi, demokrasi juga bukan agama yang harus mempunyai ketentuan-ketentuan yang sama. Demokrasi adalah alat yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang berada. Di Asia Tenggara ini semua tentu negara demokratis. Tapi demokrasi Indonesia berbeda dengan Singapura, berbeda dengan Malaysia, dengan Filipina, berbeda dengan  banyak negara,. Tapi tetap ujungnya adalah suatu demokrasi yang harus menghasilkan kemakmuran daripada bangsa-bangsa yang adil. Tahun ini sebagaimana dicantumkan adalah tahun ke sepuluh Indonesia menjadi tuan rumah Forum Demokrasi Bali. Sudah begitu banyak pengalaman yang di-sharing dalam forum ini. Karena itulah, maka kita bergembira untuk kencapai hal-hal yang baik dalam demokrasi itu. Kita tanpa rasa takut menjalankan demokrasi itu. Tanpa nyaman, dengan nyaman, secara  konstruktif dan itulah esensi demokrasi yang kita pahami. Memang menjalankan demokrasi tidaklah harus black and white. Pengalaman Indonesia pada saat reform tahun  1997, menuju demokrasi dari otoritarian menuju demokrasi yang terbuka itu mempunyai korban yang banyak. Konflik di Poso Ambon yang menyebabkan ribuan orang meninggal akibat kita selenggarakan demokrasi yang langsung ingin dilaksanakan secara terbuka dan langsung mempunyai efek- efek disharmoni. Demokrasi sesuai  tujuannya tentu menciptakan persatuan dan harmoni.

Apabila demokrasi terlalu ditekankan kepada The Winner Takes All itu akan menghilangkan harmoni yang ada di negeri ini. Demokrasi harus menghilangkan diskriminasi. Tetapi apabila demokrasi dijalankan sesuai dengan hukum, The Winner Takes All menyebabkan  disharmoni. Terdapat pengalaman yang hitam atau sulit, yang dialami pada awal demokrasi terbuka yang dijalankan dua puluh tahun yang lalu di Indonesia  ini. Karena sebelumnya ada harmoni dalam mengatur pimpinan daerah, tiba-tiba The Winner Takes All menyebabkan banyak kehilangan harmoni di daerah tersebut. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Negara-negara lain yang ingin menjalankan demokrasi terbuka haruslah mempunyai masa transisi yang baik. Menjalankannya tiba-tiba bisa menimbulkan pengalaman Indonesia, disharmoni. Karena itulah juga dalam kesempatan ini saya berterimakasih bahwa juga diikutkan para mahasiswa sebagai pimpinan masa mendatang di setiap negara, untuk menjalankan konferensi mahasiswa demokrasi di Bali ini.

Generasi muda dari sejak awal permulaan demokrasi, kemajemukan, toleransi, mereka juga menjadi generasi muda yang cinta damai menjadi agen perdamaian. Karena apabila kita tidak menjalankan demokrasi seperti itu, pada akhirnya juga muncul radikalisme. Hampir semua radikalisme dimulai dari generasi muda yang diajarkan tentang radikalisme, yang hanya mencapai tujuan tanpa suatu proses yang baik.Saya juga berterimakasih atas penyelenggaraan BDF Chapter Tunis, dimana Yang Mulia Menlu Tunis telah menyampaikan hasilnya yang baik, melengkapi semua pembicaraan yang elah kita dengarkan. Dalam konteks global, kita saksikan bahwa demokrasi tengah dihadapi berbagai tantangan. Bahkan demokrasi-pun tidak jarang disalahgunakan seperti saya katakan tadi, menyerang suatu negara atas nama demokrasi. Itu juga tentu sangat berbahaya apabila tidak disiapkan suatu sosialisasi atau suatu persiapan infrastruktur bagi seluruh rakyatnya.

Kebebasan berpendapat juga disalahgunakan dengan bermunculannya sumber-sumber informasi yang tidak terpercaya, berita-berita hoax, dan juga ujaran kebencian. Demokrasi juga harus kita ubah dalam banyak hal. Sistem pemerintahan yang demokratis juga harus memberikan otologi. Ada tiga hal dalam perubahan demokrasi Indonesia pada tahun 1997, 20 tahun yang lalu. Pertama, sistem demokrasi yang menimbulkan kesetaraan antara legislatif dan eksekutif. Parlemen harus menjadi parlemen yang juga dapat mengontrol pemerintah dengan baik. Demokrasi juga, tentu suatu hal yang sangat penting ialah kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan hanya dengan kebebasan berpendapat itu dapat menjadikan demokrasi itu ada check and balance. Begitu juga demokrasi seperti negara Indonesia yang besar itu membutuhkan otonomi pemerintahan daerah. Hanya dengan pemerintahan daerah yang kuat, demokrasi itu dapat berjalan di daerah masing-masing. Apabila tetap sentralistis, maka cenderung kembali otoriter daripada pemerintah kepada rakyatnya. Tiga hal penting itu selalu melekat karena sistem demokrasi terbuka yang khususnya dijalankan diIndonesia.

Indonesia adalah contoh bagaimana demokrasi dapat memberikan manfaat konkrit bagi masyarakat, bagi kemakmuran dan perdamaian. Pertama, tentu demokrasi mendekatkan jarak antar negara dan masyarakat, meningkatkan partisipasi, aspirasi, dan pengawasan oleh rakyat. Tentunya pada akhirnya, tentu tingkat pelayanan meningkat sebagai ciri masyarakat madani yang modern. Hal yang penting juga ialah perspektif others, toleransi. Tanpa toleransi tentu demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Apabila hanya The Winner Takes All, tanpa toleransi yang besar pada yang kecil, akan menyebabkan masalah-masalah. Indonesia mempunyai pengalaman bagaimana toleransi itu berjalan.

Di kabinet Indonesia ada 35 menteri. Semua masyarakat yang berasal dari daerah-daerah umumnya dapat turut serta dalam pemerintahan. Begitu juga semua penganut agama, wakilnya ada di kabinet Indonesia, apakah Islam, Kristen, Budha, Chinese semua mempunyai perwakilan. Ada menteri yang tidak mewakili agama tapi menteri yang beragama.

Begitu juga Gubernur. Dari 34 Gubernur juga 30% non-Islam, walaupun Islam adalah agama mayoritas di Indonesia. Kita saling menghormati. Baik yang kecil yang besar mempunyai tempat yang sama di negeri ini. Demokrasi hanya bisa berjalan apabila tidak ada diskriminasi satu sama lain. Di samping itu juga demokrasi baru bisa berjalan apabila hukum berjalan dengan baik, dan berjalan dengan baik. Hal-hal itu tentu menjadi hal yang lumrah karena seperti saya katakan sejak awal, demokrasi adalah alat bukan tujuan. Tujuannya adalah kemakmuran bangsa itu, kebebasan bangsa itu dan tentu hidup berdampingan bangsa itu, semua warganya tanpa diskriminasi satu sama lain. 20 tahun terakhir Indonesia telah menikmati kehidupan seperti itu, sehingga demokrasi juga sangat berdampingan dengan ekonomi.

Demokrasi terbuka juga ekonomi yang terbuka. Memang ada negara yang ekonominya terbuka, namun politiknya secara struktural tidak berjalan secara demokratis walaupun sudah ada demokrasi di dalam pemerintahan tapi dapat juga berjalan dengan baik. Namun hal umum adalah apabila kita menjalankan demokrasi terbuka di dalam politik maka tentu juga ada keterbukaan ekonomi. Karena itulah Indonesia bisa menjaga ekonominya dengan baik secara terbuka tumbuh 5%, minimum 5% setiap tahun sehingga menimbulkan juga hal yang baik untuk kita semuanya di negeri ini. Itulah harapan saya, short sharing dari pandangan dan pengalaman-pengalaman yang ada.

Saya berterimakasih kepada anda semua yang nanti juga memberikan pandangan-pandangan berdasarkan pengalaman yang ada. Kita mengambil yang baik pengalaman dan kita tentu menghindari pengalaman yang jelek daripada berbagai hal. Seperti saya katakan tadi, Indonesia mempunyai pengalaman yang baik karena begitu politik menjadi demokratis, ekonomi juga terbuka dan dapat diambil manfaat yang ada. Tapi efeknya adalah apabila tidak dipersiapkan, demokrasi dengan baik justru akan menimbulkan disharmoni masyarakat yang ada. Itulah maka saya harapkan konferensi ini, seminar ini, menghasilkan hasil yang baik untuk kita semua. Dan dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim saya nyatakan Forum Demokrasi Bali ke-10 dibuka dengan resmi.

Tabloid Diplomasi Versi PDF

Tabloid Januari 2018

Tabloid Januari 2018