Current Issue Januari 2018

BDF Ke- 10 Mengeksplorasi Pengelolaan Keragaman, Keamanan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial

Sejak diinisiasi pada tahun 2008, Bali Democracy Forum (BDF) telah memicu upaya global dalam membangun arsitektur demokratis yang progresif, terutama di kawasan Asia Pasifik. Dalam hal ini berbagai tema telah dibahas sehingga menghasilkan berbagai program dan kegiatan. Melalui BDF, semua negara yang berpartisipasi dapat terus berbagi pelajaran dan praktik terbaik dalam mengelola keragaman di dalam masyarakat yang demokratis.

Pengaturan demokratis global dan regional telah begitu sangat dinamis sejak BDF dimulai pada 10 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan kawasan Asia sebagai tempat pembelajaran praktik terbaik dan pelajaran berharga lainnya yang memungkinkan BDF menjadi forum yang lebih relevan dan menarik. Dinamika ini juga memberi irama pada tren demokrasi secara global. Pada saat yang sama, muncul kembali pertanyaan tentang apakah demokrasi adalah mekanisme yang sempurna untuk kemajuan masyarakat, baik di lingkup nasional, regional, maupun global.

BDF ke-10 diselenggarakan pada 7-8 Desember 2017 dan mengangkat tema “Does Democracy Deliver?” dengan tujuan untuk mengeksplorasi tentang bagaimana praktik demokrasi mempengaruhi masyarakat dalam hal pengelolaan keragaman, keamanan, kesetaraan dan keadilan sosial. Perkembangan tren global, regional dan nasional saat ini mengenai demokrasi menunjukkan bahwa pola pasti apakah demokrasi memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan juga stabilitas politik masih belum ditemukan.

Telah terjadi perdebatan panjang mengenai apakah demokrasi mengarah pada pembangunan dan stabilitas serta memberi kontribusi perdamaian atau sebaliknya. Ada kekhawatiran tentang apakah sistem demokrasi dapat mengantarkan pengelolaan keberagaman, keamanan, kesetaraan dan keadilan sosial bagi populasi mereka. Pada saat yang sama, kita bisa melihat keberhasilan negara dengan model pembangunan tertentu yang terlihat stabil dengan tingkat kemiskinan yang rendah. Maraknya demokrasi di Asia-Pasifik telah banyak dirayakan. Dalam banyak kasus, lahirnya demokrasi akan dilanjutkan dengan reformasi kelembagaan negara, antara lain berupa pengembangan pemilu, reformasi lembaga negara, dan penegakan hak politik warga negara.

Pengalaman dalam membangun stabilitas dan ketertiban telah mendapatkan manfaat. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi juga telah memperkuat hubungan masyarakat. Variasi kerja sama ekonomi regional menjadi lebih semarak, dan negara-negara Asia Pasifik tetap mengalami perkembangan meskipun terjadi perlambatan ekonomi global. Terlepas dari postur di atas, negara-negara Asia Pasifik saat ini menghadapi tantangan untuk tidak hanya mengkonsolidasikan demokrasi, namun juga yang lebih penting adalah memperdalam dampaknya. Beberapa negara masih menangani isu hak minoritas, ketidakseimbangan regional, bahkan pemberontakan etnis. Isu untuk mendapatkan strategi yang terbaik dalam mengelola keberagaman pada akhirnya menjadi lebih menonjol.

Beberapa negara dihadapkan pada ketegangan dan ketidakamanan di perbatasan yang diakibatkan oleh para ekstremis radikal, atau konflik di kalangan elit/kelompok politik. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana negara harus mengembangkan mekanisme untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan. Beberapa negara sedang berjuang untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan yang terpenting adalah memastikan kesetaraan bagi warganya. Dalam beberapa kasus, hanya sebagian kecil dari populasi yang menikmati hak istimewa yang besar, sementara sebagian besar masih berjuang untuk mempertahankan kehidupan mereka sehari-hari.

Beberapa negara masih menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan dasar bagi sebagian besar warganya (yaitu pendidikan, kesehatan, dan perumahan). Ketidaktanggapan dan kurangnya akuntabilitas menjadi ciri layanan publik di negara-negara tersebut. Ketidakmampuan mengelola keberagaman ini bisa memecah bangsa. Kurangnya kapasitas untuk memanfaatkan keamanan juga bisa menyebabkan ketidakstabilan dan kekacauan. Kurangnya akuntabilitas dan sikap tanggap bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Ketidakmampuan untuk memberikan keadilan akan menciptakan ketidaksesuaian dan mengurangi legitimasi negara. Semua tantangan di atas dapat secara serius mempertanyakan pencapaian reformasi kelembagaan negara dan berfungsinya pemerintahan yang demokratis. Setelah satu dekade BDF, sekaranglah saatnya untuk mengajukan pertanyaan strategis apakah demokrasi menepati janjinya.Penyediaan demokrasi pada waktunya, lembaga-lembaga demokratis harus direformasi untuk menjamin kelayakan sistem. Semuanya harus berfungsi sesuai dengan nilai dan norma demokrasi mereka.

Demokrasi menjadi instrumen sosial untuk memperbaiki masyarakat, khususnya untuk menghapus ketimpangan sosial dan ketidakadilan, sambil memastikan keamanan negara dan pengelolaan keberagaman. Keadaan ini membutuhkan institusi dan pemerintahan yang demokratis untuk membuka ruang bagi pemanfaatan fungsi politik demokrasi yang didefinisikan sebagai budaya partisipasi yang mencakup kapasitas warga untuk menuntut pertanggungjawaban para penguasa. Dialog antara perwakilan pemerintah di BDF ke-10 akan mendorong pemahaman dan berbagi pengalaman tentang bagaimana pemerintahan yang demokratis dipraktikkan di setiap negara

Tabloid Diplomasi Versi PDF

Tabloid Januari 2018

Tabloid Januari 2018