Januari 2012

BDF Mendorong Dialog dan Proses Demokrasi

BDF Mendorong Dialog dan Proses Demokrasi
Kay Rala Xanana Gusmao
PM Timor Leste

SEBAGAI negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar, pandangan pragmatis dan visi nasional Indonesia menjadi referensi internasional yang penting, dimana perkembangan Timor-Leste terinspirasi oleh promosi demokrasi yang sukses dari negara tetangga ini.

Sejarah Timor-Leste akan selamanya terhubung dengan Indonesia. Kemenangan demokrasi dan suara demokrasi rakyat kita, telah membantu membentuk tidak hanya negara kami tetapi juga kawasan kami di Asia Tenggara. Adalah pada tahun 1999 dimana suara-suara demokratis pada akhirnya mulai didengar. Rakyat Indonesia dan rakyat Timor bersama-sama memulai sebuah babak baru – ketika mereka memilih demokrasi, penghormatan terhadap HAM, dan kebebasan untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

Saat sekarang ini telah memberi kami kepercayaan atas inisiatif penting dari forum seperti ini. Sebagaimana yang saya katakan pada BDF Ketiga, bahwa pertemuan-pertemuan ini telah merangsang refleksi, mendorong dialog dan menyebabkan terjadinya perubahan. Tahun 2011 akan tercatat dalam sejarah dan ditulis dalam berbagai bahasa dan narasi yang berbeda-beda.

Setiap hari kita melihat kerumunan rakyat dengan semangat dan antusiasme melakukan agitasi untuk sebuah perubahan besar di dunia. Kita melihat kelompok lain mengungkapkan keputus-asaan mereka menghadapi tantangan besar dunia, dan kami merasa tercekik oleh emosi dan perasaan. Ada sesuatu yang salah dalam semua ini.

Kita melihat kemenangan bisa dicapai melalui senjata, keputus-asaan, kelaparan, kekerasan pasca pemilu, ancaman terselubung sebuah jajak pendapat, dan ketakutan di wajah rakyat yang hidup dengan kehadiran pasukan asing, tindakan represif polisi terhadap para demonstran yang melakukan demonstrasi secara damai di negara demokratis, para pemimpin dunia yang tidak berdaya untuk menemukan solusi bagi permasalahan ekonomi dan lingkungan kita, para pemimpin yang mengembangkan upaya untuk memegang kekuasaan negara secara mutlak, dan postur intransigency yang tidak menghargai siapa saja. Tidak ada rakyat yang senang dengan ketidak-seimbangan nilai ini. Ada sesuatu yang salah dalam semua ini.

Setelah semua itu, ternyata dunia tidak berubah. Dunia ini penuh dengan masalah, dan para pemimpin dunia selalu menghindar daripada menanganinya. Dalam hal ini rakyat mencoba untuk mengubah dunia, sementara para pemimpin menolak untuk mengindahkan tuntutan mereka.
Para pemimpin dunia percaya bahwa mereka mewakili pandangan dari rakyat ketika mereka mewartakan apa yang disebut sebagai ‘kepentingan nasional’, seolah-olah mereka mewakili kepentingan nasional yang nyata dari rakyat. Dengan cara ini, para pemimpin negara banyak yang percaya bahwa kepentingan mereka sendiri adalah juga kepentingan rakyat yang mereka perintah. Itulah semua permasalahan dunia yang sistemik. Sebagian besar manusia masih buta huruf, bertelanjang kaki, hak-hak mereka di abaikan, menjadi tunawisma dan hidup dalam penderitaan.

Standar universal dan kriteria HAM diperkenalkan sebagai tujuan dalam diri mereka, seolah-olah menjual produk murah dari dunia beradab, dan mereka yang tidak membeli dihindari, tidak menjadi bagian dari kelompok anak-anak yang berperilaku baik, yang diukur dengan indikator yang ditetapkan oleh para ahli yang tinggal di gedung pencakar langit dan bekerja untuk CEO.

Pemilu dinyatakan sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, dan kemudian kami menonton pemerintah non-pemilihan model Italia yang terdiri dari teknokrat, dan pemerintahan lainnya yang hanya menyesuaikan dengan setelan Yunani dan mencederai standar-standar umum dan kepekaan yang dikehendaki. Jika ini terjadi di negara berkembang, ini akan dianggap tidak menyenangkan dan meningkatkan kegusaran HAM di mana-mana mulai dari Brussel ke Jenewa, dari negara-negara demokrasi hingga ke Dewan Keamanan di New York.

Kita sedang menyaksikan sebuah orkestra tanpa konduktor, dan tidak satupun yang  mengambil tongkat kepemimpinan. Dan persoalannya bukan masalah politik, ekonomi atau bahkan sosial, ini adalah masalah sistem. Ada sesuatu yang salah dalam semua ini, dan dalam hal ini tidak ada yang ingin disalahkan.

Saya akan membagi apa yang telah dilakukan dengan baik oleh Institute for Peace and Democracy dalam dua bagian. Salah satu masalah mendasar bagi negara-negara berkembang adalah proses pembangunan negara. Proses ini sangat penting untuk pembentukan sistem konstitusional multi-partai, dengan mendefinisikan chek and balance secara benar, rencana jangka panjang dan menengah yang jelas, penyiapan SDM yang baik, jaminan pelaksanaan, dan semua kondisi yang diperlukan yang memungkinkan untuk dilakukannya pemerataan kinerja yang efektif.

Hanya dengan melalui implementasi secara bertahap dan efisien, rencana yang telah dirancang dengan baik, dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas pemerintahan. Undang-Undang negara harus menjamin transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik, yang dapat dilihat oleh semua. Ini adalah satu-satunya cara bagi warga negara untuk memiliki kepercayaan terhadap masa depan bangsanya.[] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)
 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Don`t copy text!