April 2009

Benah Diri Sebagai Proses Adaptasi

Wardana (Duta Besar RI Singapura) &
Umar Hadi (Direktur Diplomasi Publik)

Sebagai bagian dari organisasi Pemerintah Republik Indonesia, dinamika organisasional yang terjadi di Departemen Luar Negeri tentulah tidak akan pernah terlepas dari konteks dan dinamika kehidupan kenegaraan. Sebagai garda terdepan diplomasi Indonesia, tak pelak dipungkiri bahwa di samping dinamika nasional, faktor lainnya yang ikut berpengaruh pada dinamika organisasional Departemen Luar Negeri adalah konteks perubahan situasi dan kondisi lingkungan internasional.

Dalam konteks perubahan dinamika nasional dan lingkungan internasional inilah Departemen Luar Negeri melakukan serangkaian upaya adaptif, yang lebih dikenal sebagai ”benah diri,” yang dilakukan Deplu dan semua Perwakilan RI di luar negeri. Dengan demikian, kurang tepat kiranya jika benah diri ini diterjemahkan sebagai upaya korektif atau membenahi kekurangan, melainkan sebagai upaya adaptif agar tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Departemen Luar Negeri akan selaras dan sejalan dengan berbagai perkembangan nasional dan internasional.

Keinginan dan gagasan untuk melakukan upaya adaptif ini bukanlah sesuatu yang baru dalam benak dan visi pimpinan Departemen Luar Negeri. Hal ini telah dimulai sejak terjadinya perubahan konstelasi global yang ditandai oleh runtuhnya persaingan yang tajam antarblok ideologis, dan munculnya isu-isu global baru yang pada era Perang Dingin bukan menjadi isu arus utama (mainstream issues). Apalagi transformasi iklim politik di tanah air, seperti yang terjadi pada reformasi tahun 1998, memberikan dorongan yang signifikan bagi proses benah diri tersebut.

Reformasi dan segala dinamika yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri pada akhirnya memberikan peluang dan tantangan bagi Departemen Luar Negeri untuk segera tampil dengan citra, struktur, dan corporate culture yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Maka ada tiga hal penting yang harus diperhatikan untuk mewujudkan adaptasi tersebut. Pertama, dari sisi pelaku dan perumusan kebijakan, reformasi yang dimaksud adalah mendorong demokratisasi yang memberikan peluang bagi sejumlah aktor penting, baik yang lama maupun yang baru, untuk berpartisipasi secara lebih luas dan mendalam— dan bahkan ikut menjadi faktor penentu—dalam proses perumusan dan pengambilan kebijakan nasional, termasuk kebijakan luar negeri. Para aktor tersebut antara lain pihak legislatif, pers, lembaga swadaya masyarakat, komunitas epistemik dan akademisi, serta pelaku bisnis – baik secara individu maupun kelompok.

Proliferasi jumlah dan jenis aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di satu sisi meningkatkan sense of ownership. Namun harus diakui hal ini juga membawa konsekuensi yang unik. Pihak eksekutif, yang selama ini mengambil peranan sentral dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, dituntut untuk lebih sensitif sekaligus berwawasan luas dalam memastikan terakomodasinya kepentingan dan aspirasi publik.

Kedua, proses akomodasi kepentingan dan aspirasi ini harus dilakukan melalui mekanisme yang akuntabel, transparan dan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan benar (good governance). Terdapat sebuah desakan dari masyarakat bahwa jajaran penyelenggara pemerintahan dan birokrasi haruslah bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)— suatu terminologi yang sangat populer di penghujung dekade 1990-an.

Ketiga, konsekuensi dari demokratisasi pengambilan kebijakan dan tuntutan akuntabilitas adalah pentingnya peningkatan kualitas dan produktivitas para pelaku dan personil pendukung aktivitas diplomasi. Dengan kata lain, peningkatan sumber daya manusia Departemen Luar Negeri menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan krusial.

Namun di sisi lain, tantangan eksternal yang dihadapi juga terasa makin beragam. Di samping tetap hadirnya isu-isu klasik seperti keamanan, ekonomi dan politik, mulai mengemuka pula masalah-masalah global yang terkait dengan Hak Asasi Manusia (HAM), lingkungan hidup, energi, pembangunan sosial, lintas-keyakinan, dan sebagainya. Perkembangan ini tentunya menuntut kejelian strategis, pengetahuan substantif dan keahlian bernegosiasi yang lebih mumpuni dari para perumus kebijakan luar negeri dan pelaku diplomasi.

Salah satu ciri utama era globalisasi adalah semakin kentalnya hubungan antar-negara dan antar-masalah. Karena itu, diplomasi memerlukan pendekatan yang integratif dengan memandang persoalan secara utuh, bukannya pendekatan yang terkotak-kotak secara sektoral. Bagi Indonesia, dinamika global tersebut di samping menghadirkan tantangan yang signifikan, juga memberikan peluang yang baik. Hal ini tentunya terkait erat dengan perkembangan positif di lingkungan nasional akibat proses reformasi dan demokratisasi. Indonesia muncul sebagai kekuatan demokrasi terbesar ketiga di dunia, di samping sebagai negara berpenduduk muslim terbesar. Dengan demikian, Indonesia terus mengupayakan perlindungan dan penghormatan HAM yang lebih baik. Indonesia juga terus memacu pertumbuhan ekonomi melalui sistem ekonomi yang lebih terbuka dan transparan, dan iklim berinvestasi yang lebih kondusif bagi para investor lokal maupun manca negara. Indonesia terus membenahi penegakkan hukum seraya memberantas praktik-praktik korupsi yang telah menodai citra bangsa di mata masyarakat internasional.

Perkembangan-perkembangan positif ter¬sebut memberikan sebuah landasan moral dan kepercayaan diri yang lebih kokoh dari para pelaku diplomasi Indonesia. Diplo¬masi Indonesia terus memainkan peranan kunci dalam berbagai kegiatan diplomatik. Hal tersebut dimungkinkan karena Indone¬sia tidak lagi memiliki “beban” dalam me¬majukan ide-idenya bagi stabilitas dan per¬damaian dunia. Kita dapat dengan leluasa memainkan peran dalam berbagai isu dan dalam berbagai forum, baik bilateral, regio¬nal, maupun multilateral global. Kita tidak pernah bertindak seleluasa seperti saat ini dalam memainkan peran dan aktivitas diplomasi.

Diplomasi Indonesia yang dilakukan para diplomatnya merupakan jembatan an¬tara lingkup internasional dan lingkup do¬mestik, yang bertujuan semata-mata guna memajukan kepentingan nasional Indone¬sia. Maka faktor-faktor internasional dan domestik, atau intermestik, merupakan pendorong bagi Departemen Luar Negeri dalam melakukan upaya adaptasi melalui proses benah diri. Departemen Luar Ne¬geri memandang perlu untuk memanfaat¬kan kesempatan yang terbuka, sekaligus menjawab tantangan yang dihadirkan oleh perubahan-perubahan di lingkup domestik dan internasional.

Untuk itulah, maka dalam Rapat Kerja Pimpinan Departemen Luar Negeri dengan seluruh Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri pada 24 – 27 Oktober 2001 di Jakarta, Men¬teri Luar Negeri RI, Dr. N. Hassan Wirajuda secara gamblang dan jernih memaparkan latar belakang, dasar, arah, dan bentuk ke¬bijakan penataan Departemen Luar Negeri. Kebijakan penataan, yang belakangan lan¬tas dikenal sebagai Benah Diri Departemen Luar Negeri ini meliputi 3 aspek utama, yakni: Restrukturisasi Organisasi Departe¬men, berupa penataan tata organisasi di lingkungan Departemen; Resktsrukturisasi Perwakilan RI, berupa penataan organisa¬si serta mekanisme dan lingkup operasio¬nalisasi Perwakilan RI di luar negeri; serta Pembenahan Profesi, yang mencakup pe¬ningkatan profesionalisme pegawai.

Sebagai sebuah program pembena¬han jangka panjang, ”benah diri” menjadi sangat penting dalam upaya peningkatan kinerja Departemen Luar Negeri. ”Benah diri” bukan saja merupakan langkah pem¬benahan struktur dan tata organisasi, namun juga menjadi sarana untuk meng-hadirkan semangat dan kultur yang sesuai dengan tuntutan zaman.[]

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Don`t copy text!