Polugri Diarahkan Untuk Membangun Kemampuan Pengelolaan Resources Accounting, Aset dan Akses Manajemen Perekonomian Nasional

Luky Eko Wuryanto
Sekretaris KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), Kemenko Bidang Perekonomian RI

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di jantung Asia Tenggara.  Indonesia selalu dihormati di Asia Tenggara dengan Nusantaranya sebagai perairan internal. Pada 1957, Indonesia menyatakan kebijakan ‘Wawasan Nusantara’ (Unity/Archipelagic Outlook) sebagai simbol persatuan (unity). Dan sejak saat itulah ini menjadi dasar kebijakan bagi para pejabat pemerintah.

Sejatinya Indonesia memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadikan dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang diperhitungkan dalam tata ekonomi dunia, yaitu; posisi geostrategis berkeunggulan; terletak di pusat grafitasi baru perekonomian global dimana lndonesia berkesempatan dan perlu kesiapan untuk tumbuh lebih baik lagi; keunggulan dan kekayaan sumberdaya alam yang belum dimanfaatkan secara optimal; keberadaan struktur sumberdaya manusia produktif; dan iklim yang relatif “bersahabat.”

Keunggulan geostrategis dan pasar dunia yang dimiliki Indonesia adalah; sumberdaya alam yang melimpah; populasi dan angkatan kerja produktif yang besar; akses strategis ke pasar dan jaringan mobilitas global. Sasaran Indonesia dalam tata ekonomi dunia adalah posisi sebagai; supplier utama pangan dunia; pusat pengolahan agrikultur, perikanan, dan sumberdaya alam, bahkan sebagai pusat logistik glo-bal pada 2025 atau sebelumnya.

Perubahan ikim, pergeseran demo-grafis global, posisi geografis dan geo-ekologis telah membentuk leverage ekonomi Indonesia di pasar dunia. Ini menjadi faktor penting dalam menentukan arah pengembangan ekonomi Indonesia ke masa depan.

Untuk itu Indonesia telah menetapkan enam Koridor Ekonomi Indonesia sebagai arah pengembangan ekonomi ke masa depan, yaitu; ke Sumatera (pusat produksi dan pengolahan sumberdaya alam, dan sebagai cadangan energi nasional), ke Jawa (penggerak industri dan kelengkapan pelayanan nasional), ke Kalimantan (pusat produksi dan pengolahan BBM, dan cadangan energi nasional), ke Sulawesi (pusat produksi dan pengolahan agrikultur, perkebunan, perikanan, minyak dan gas nasional), ke Bali-Nusa Tenggara (pintu gerbang turisme dan dukungan pangan nasional), ke Papua-Maluku (pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan BBM nasional).

Dengan demikian Indonesia adalah basis untuk keamanan pangan global, pusat pengolahan produk-produk agrikultur, perkebunan, perikanan, sumberdaya mineral dan energi, dan juga sebagai pusat logistik global.

Ini memerlukan langkah-langkah business as not usual, termasuk dalam kerangka kebijakan luar negeri. Politik luar negeri RI diharapkan mampu membangun kemampuan pengelolaan resources accounting, aset dan akses manajemen perekonomian nasional.

Sasaran yang ingin dicapai dalam P3EI adalah: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan berkelanjutan di Nusantara; dan menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi dunia melalui jalan breakthrough dan business as not usual.

Tiga Pilar Strategi P3EI dan dukungan politik luar negeri adalah untuk menciptakan kepercayaan diri, kemajuan, keadil-an dan kemakmuran Indonesia. Dan agar pengelolaan Tiga Pilar Strategi P3EI dapat di implementasikan dengan sukses, dibutuhkan dukungan dan kemampuan diplomasi yang business as not usual.

Kemandirian atas berbagai faktor inputan dan outputan pembangunan untuk senantiasa mendukung kesejahteraan dan daya saing nasional serta kedaulatan nasional dalam tata hubung-an antar bangsa. Terutama dukungan kemampuan diplomasi internasional RI, baik terhadap posisi RI dalam tata hubungan ekonomi politik antar bangsa dan kemampuan resources accounting dalam tata/neraca hubungan investasi antar bangsa.

Pengembangan ekonomi potensial melalui Koridor Ekonomi, adalah berupa; penguatan konektivitas nasional; pengu-atan kapabilitas sumberdaya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi nasional. Sedangkan pengembangan melalui politik luar negeri adalah berupa; posisi Indonesia dalam ekonomi global, akuntansi sumberdaya, aset dan akses manajemen, GRDP di koridor-koridor, Gini Ratio & Human Development Index.

Dukungan diplomasi ekonomi politik luar negeri yang mumpuni sangat diharapkan terutama dalam; menjaga keseimbangan strategis atas inputan sumberdaya investasi internasional ke dalam koridor ekonomi serta pemanfaatan outputan di pasar dalam dan luar negeri, dan; mendukung terwujudnya konektivitas logistik nasional 2025.

Konektifitas logistik dan kebijakan dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, menciptakan kelancaran arus barang, dan mendukung strategi perdagangan dan daya saing ekonomi di pasar internasional.

Konektivitas logistik Indonesia 2025 berparadigma maritim, dimana sejak 1957 sampai dengan 1982 (UNCLOS III) Indonesia memperjuangkan hak-hak kedaulatan geostrategisnya sebagai Archipelagic States.

Sudah sewajarnya bangsa Indonesia memelihara apa yang telah diperjuangkan tersebut dengan cerdas dan sebaik-baiknya. MP3EI mengarahkan langkah bangsa membangun arsitektur konektivitas Indonesia, termasuk pintu gerbang ekonomi (laut dan udara) guna memperkuat kedaulatan dan kemandirian Indonesia dalam hubungan antar bangsa dengan mengedepankan paradigma pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman.

Pada 2025, konektivitas logistik nasional Indonesia mampu mewujudkan diri sebagai komponen utama kedaulat-an NKRI, dimana dalam proses menuju 2025, pembangunan konektivitas logistik mampu menjadi aset dan akses yang maksimal bagi terbangunnya daya angkat dan daya dorong bagi percepatan dan perluasan dinamika dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia, termasuk dan terutama bagi daerah tertinggal di luar koridor ekonomi Jawa.

Pada 2025, konektivitas logistik nasional sudah sepenuhnya mampu menjadi pilar kemandirian dan keberlanjutan ekonomi bangsa melalui keterhubungan pusat-pusat pertumbuhan intra dan inter koridor secara efektif dan terinteg-rasi, termasuk konektivitasnya dengan pusat-pusat ekonomi dunia. Konektifitas logistik nasional mampu mewujudkan distribusi, sebaran dan share pertumbuhan ekonomi yang berkeseimbangan dan berkelanjutan (Locally integrated and globally connected)

Menuju 2025, konektivitas logistik nasional Indonesia mampu secara maksimal membebaskan ekonomi Indonesia dari ketergantungannya pada komponen konektivitas logistik asing, baik melalui terwujudnya hub-hub konektivitas logistik internasional maupun hadirnya armada logistik inter-modal nasional yang mumpuni dari sisi kapasitas, kapabilitas dan mobilitas.

Dukungan diplomasi ekonomi politik luar negeri utamanya untuk menjaga dan mewujudkan kapasitas dan kapabilitas SDM dan kemampuan IPTEK Nasional, terutama menghadapi dimulainya beberapa komitmen ekonomi internasional Indonesia.[]