Strategi Diplomatik dalam Upaya Intensifikasi Kerjasama Antar Bangsa

Hariyadi Wirawan
Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP UI

Gambaran umum RI adalah sebuah negara dengan GDP sebesar $ 521 milyar pada 2010 dan akan mencapai $ 7,010 trilyun pada 2050 menurut perkiraan Credit Suisse Research Institute (2009). Sementara itu, menurut Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Indonesia memiliki kelanggengan tiga parameter utama, yaitu; geografi yang bersifat tetap; demografi berjangka panjang dan tingkat proses serta kebijakan yang rumit, dan; sejarah dan kesejarahan yang berkembang dan diterjemahulang oleh interaksi geografi dan demografi yang tidak linear.

Secara umum, kebijakan politik luar negeri RI yang mengedepankan sembo-yan Million Friends, Zero Enemies dapat diidentifikasi sebagai strategi diplomatik dalam upaya intensifikasi kerjasama antar bangsa dan memberi perhatian penuh pada upaya perdamaian dunia.

Sedangkan Dynamic Equilibrium adalah kata lain dari “bebas aktif”, de-ngan penekanan pada pengaturan karakter negara-negara besar dan sekaligus kesempatan pada negara-negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan kemampuannya melalui kerjasama yang diperluas.

Namun demikian, ada beberapa masalah besar yang perlu terlebih dahulu diselesaikan oleh Indonesia, yaitu; Tidak bergesernya penekanan pada tipe Sumber Kekuatan Lama (salah satu negara berpenduduk terbesar di dunia, kekayaan sumber daya alam, luasnya wilayah negara, salah satu jalur terpenting dalam perdagangan internasional, negara de-ngan populasi Muslim terbesar di dunia, negara Muslim demokratis terkemuka di dunia, negara demokrasi penting, dan lain sebagainya) kepada Sumber Kekuatan Baru (penekanan pengembangan sumber daya manusia dimana teknologi dapat berkembang dan kemudian menggerakkan roda ekonomi, dan seterusnya). Oleh karenanya RI menjadi sangat rentan terhadap tekanan maupun intervensi kekuatan-kekuatan dunia (negara dan korporasi).

Hingga saat ini Indonesia masih menjadi salah satu negara yang diindikasikan sebagai negara yang sangat korup. Hal ini tentunya menghambat dinamika perkembangan ekonomi nasional untuk menjadi lebih kompetitif.

Indonesia juga belum memberi perhatian yang serius terhadap pendidikan nasional, yang di dalamnya terkandung strategi pendidikan berbasis sains dan teknologi, yang menjamin diakhirinya ketergantungan (importir teknologi) pada negara-negara yang lebih maju. Dan, oleh karenanya, devisa Indonesia akan habis terpakai untuk mendatangkan produk-produk berteknologi tinggi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, adalah ancaman krisis energi dan air bersih. Dimana teknologi pemanfaatan sumber energi yang terbarukan (angin, matahari, panas bumi, perubahan ke-tinggian ombak, air, dan lain sebagainya) belum memperoleh perhatian yang layak.

Hal-Hal lainnya yang perlu dibenahi atau mendapat perhatian serius adalah terkait dengan politik identitas, masalah kemiskinan (kebijalan dasar perekonomian, dan lain-lainnya), kapitalisme akademik (keadilan dan pemerataan pendidikan bagi semua), masalah-masalah hukum, kesehatan dan melemahnya posisi RI di dunia.

Yang bisa dilakukan oleh RI terkait dengan permasalahan di atas, diantaranya, bahwa salah satu aspek penting dari sistem pendidikan nasional Indonesia adalah dimulainya pelibatan sektor industri dan keuangan, baik dalam segi pendanaan maupun dalam orientasi kurikulumnya. Misalnya proyek mobil “Esemka”, dimana dalam hal ini kurikulum nasional sudah harus memberi perhatian penuh pada ilmu-ilmu murni (matematika, fisika, dan kimia) untuk memacu percepatan penguasaan teknologi.  Sementara itu ilmu-ilmu sosial juga harus tetap memperoleh pengetahuan kuantitatif untuk memacu ketajaman berpikir rasional dan efektif

Oleh karena itu, walaupun tidak terdapat korelasi langsung, Kementerian Luar Negeri dapat memfasilitasi hal tersebut dengan memberi fokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar nasional yang bersifat strategis. Adalah kebutuhan strategis dan akan pula efisien apabila, misalnya, Kementrian Luar Negeri dapat digabungkan dengan Kementerian Perdagangan menjadi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan.

RI juga akan lebih diuntungkan apabila bergabung ke dalam suatu aktivitas multilateral maupun kelompok pertumbuhan, seperti CIVETS (Colombia, Indonesia, Viet Nam, Egypt, Turkey, dan South Africa) atau BRICS.  Menurunnya tampilan ekonomi di banyak negara maju, baik di Eropa maupun Amerika Utara telah mencelakakan ekspor-ekspor unggulan RI, yang lebih disebabkan oleh melemahnya kemampuan impor mereka.

Oleh karena itu, diharapkan Kemlu RI segera memiliki White Paper untuk menghindari kebijakan pendadakan yang lebih banyak merugikan kepenting-an nasional.[]