NEWS FLASH
Print E-mail
November 2012 - Diplomasi November 2012
Thursday, 29 November 2012 08:50

Peran Indonesia di APEC Disesuaikan Dengan Kondisi Internasional

Yuri O. Thamrin
Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu RI

Indonesia menjadi anggota APEC sejak pembentukannya pada 1989 dan telah memberi berbagai kontribusi positif bagi perkembangan APEC. Peran Indonesia pada dekade awal pembentukan APEC sejalan dengan kondisi internasional dan kepentingan Indonesia pada saat itu. Perang Dingin baru saja berakhir dan sistem ekonomi berdasarkan ideologi pasar bebas dan persaingan bebas menjadi dominan. Indonesia perlu senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kompetisi perdagangan dan investasi agar tidak tertinggal dari ekonomi lain.
Kontribusi utama Indonesia pada awal pembentukan APEC adalah merumuskan Bogor Declaration pada saat Keketuaan APEC Indonesia tahun 1994, termasuk di dalamnya adalah Bogor Goals. Bogor Goals menjadi fokus utama APEC untuk membentuk suatu kawasan Asia Pasifik yang lebih bebas dan terbuka bagi perdagangan dan investasi. Target pencapaian Bogor Goals bagi negara maju adalah pada 2010, sementara bagi negara berkembang adalah pada 2020.

Sebagai upaya memenuhi komitmen dalam Bogor Declaration dan target Bogor Goals, Indonesia turut mendorong dibentuknya salah satu pilar utama APEC yaitu Economic and Technical Cooperation (ECOTECH). Pilar ECOTECH dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan merata demi mengurangi kesenjangan ekonomi di kawasan melalui pembangunan kapasitas individu dan institusi.


Peran Indonesia di APEC terus disesuaikan dengan kondisi internasional dan kepentingan Indonesia pada masa yang terkait. Ketika isu-isu non-konvensional mulai muncul ke kancah hubungan internasional pada awal abad ke-21, Indonesia pun berupaya memunculkan pembahasan isu-isu terkait melalui APEC. Pada 2002, Indonesia menjadi salah satu pencetus dikembangkannya kerja sama antikorupsi di APEC. Lalu pada 2005, Indonesia berperan aktif dalam pembentukan kerja sama kesiaptanggapan bencana (emergency preparedness) sebagai respon atas bencana tsunami yang melanda Aceh serta beberapa Ekonomi APEC lainnya.

Peran aktif Indonesia dalam memajukan APEC telah memberikan kontribusi nyata baik bagi kawasan maupun bagi Indonesia sendiri. Berdasarkan hasil analisa biro statistik sekretariat APEC, tercatat peningkatan total perdagangan barang dan jasa di antara Ekonomi APEC sebesar 5 kali lipat, dari US$ 3,1 trilyun pada 1989 menjadi US$ 16,8 trilyun pada 2010. Peningkatan ini lebih tinggi dari pada peningkatan total perdagangan dunia yang hanya sebesar 4,6 kali lipat, dari US$ 4,6 trilyun pada 1989 menjadi US$ 21,1 trilyun pada 2010.

Total perdagangan Indonesia dengan Ekonomi APEC pada 2011 mencapai US$ 289,3 milyar, yang merupakan peningkatan hampir 10 kali lipat jika dibandingkan perdagangan pada 1989 yang hanya mencapai US$ 29,9 milyar. Total perdagangan Indonesia dengan Ekonomi APEC pada 2011 ini memberikan sumbangsih 75% dari total perdagangan Indonesia. Indonesia juga merasakan manfaat dari proyek-proyek pelatihan teknis serta sharing of best practices untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Indonesia perlu memanfaatkan keketuaan APEC tahun 2013 untuk mengedepankan isu-isu yang terkait dengan kondisi internasional, kawasan dan kepentingan nasional Indonesia pada saat ini.

Kondisi perekonomian dunia masih dibayang-bayangi krisis zona Eropa. Meskipun demikian, pertumbuhan perekonomian APEC tetap mencapai nilai yang positif. IMF memproyeksikan bahwa ketika angka pertumbuhan perekonomian dunia hanya mencapai 3,5% pada 2012, maka angka pertumbuhan perekonomian APEC dapat mencapai 4,2%. Ketika angka pertumbuhan perekonomian dunia diperkirakan hanya akan sedikit meningkat menjadi 3,9% pada 2013, maka angka pertumbuhan perekonomian APEC diperkirakan akan meningkat sebesar 4,5%.
Pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi tidak serta-merta menghapus beberapa tantangan ekonomi yang terdapat di kawasan, yaitu: Bagaimana mengatasi peningkatan gejala proteksionisme, hambatan non-tarif, serta kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan regional yang dapat melemahkan komitmen APEC pada Bogor Goals; Bagaimana mengembangkan ekonomi kawasan yang disertai kemampuan dan daya tahan dalam menghadapi dampak lanjutan dari krisis ekonomi global; Bagaimana meningkatkan integrasi di kawasan melalui pengurangan hambatan konektivitas, terutama yang terkait perbaikan infrastruktur fisik di kawasan.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan rencana pembangunan nasional jangka menengah 2010-2014 melalui upaya pencapaian 11 prioritas nasional yang antara lain mencakup reformasi birokrasi, pendidikan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan usaha, energi, lingkungan hidup, serta kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
Kami menyadari pentingnya pencapaian prioritas nasional tersebut dalam konteks Keketuaan APEC 2013. Untuk itu, dalam upaya menjawab tantangan di kawasan dan dunia serta prioritas nasional di atas menjadi dasar bagi penyusunan tema dan prioritas Indonesia sebagai Ketua APEC tahun 2013.

Presiden RI pada KTT APEC di Vladivostok, Rusia, tahun 2012 telah menyampaikan tema yang akan diusung oleh Indonesia pada Keketuaan tahun 2013, yaitu “Resilient Asia Pacific; Engine of Global Growth”. Di bawah tema ini Indonesia ingin mewujudkan suatu kawasan Asia Pasifik yang terus bertumbuh kuat, berketahanan, gigih, dan cepat pulih dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global. Dengan mewujudkan visi ini, diharapkan Asia Pasifik dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia.

Resilience adalah kata kunci dari tahun keketuaan Indonesia. Hal ini dipandang dapat dicapai melalui tiga prioritas, yaitu:

Pertama, Attaining Bogor Goals (mewujudkan dan mendukung pencapaian Bogor Goals). Prioritas ini ditujukan untuk menjawab tantangan proteksionisme sekaligus memenuhi komitmen para Pemimpin APEC dalam mewujudkan kawasan dengan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka.  Dalam hal ini, Indonesia akan turut mengedepankan pembahasan kerja sama pada sisi fasilitasi perdagangan dan investasi di kawasan.

Kedua, Achieving Sustainable Growth with Equity (pencapaian pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata). Melalui prioritas ini Indonesia ingin menekankan bahwa upaya penciptaan kesejahteraan dan pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tidak cukup hanya melalui liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi saja, tetapi juga harus melalui upaya-upaya untuk menciptakan suatu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Upaya ini salah satunya dapat dilakukan melalui pemberdayaan komponen masyarakat yang potensinya belum tergali secara maksimal, seperti kaum perempuan, kaum muda dan UKM. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas selain dapat menjaga momentum pertumbuhan, juga akan dapat membantu pemulihan dari dampak krisis global serta meningkatkan ketahanan perekonomian nasional dan kawasan.

Ketiga, Promoting Connectivity (memperkuat atau meningkatkan konektivitas). Prioritas ini diarahkan untuk dapat meningkatkan kinerja ’mesin’ perekonomian nasional dan kawasan melalui tiga hal, yaitu: perbaikan tingkat konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan; penyebaran moda-moda perdangangan; dan peningkatan arus pergerakan manusia pada tingkat nasional dan regional.

Peningkatan konektivitas kawasan ini bertujuan untuk mendukung penerapan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Perlu diingat bahwa salah satu tujuan MP3EI adalah mendorong peningkatan investasi di bidang infrastruktur demi pemerataan kesejahteraan nasional.

Di bawah prioritas kedua dan ketiga, Indonesia akan mengarusutamakan isu-isu terkait kelautan atau Blue Economy, melalui pembahasan terkait ketahanan pangan, perubahan iklim dan konektivitas kelautan. Sebagai negara bahari, Indonesia melihat perlunya mengangkat isu kelautan. Kami juga melihat urgensi untuk menciptakan pemahaman di antara Ekonomi APEC akan pentingnya memelihara dan menjaga sumber daya alam yang terdapat di laut.
Dari tema dan ketiga prioritas yang akan diusung ini, diharapkan Indonesia akan dapat menghasilkan berbagai rencana aksi yang dapat menjawab tantangan dan kebutuhan nasional, kawasan dan dunia. Berbagai rencana aksi ini selain bersifat visioner, berpandangan ke depan dan dapat diterapkan hingga tahun-tahun keketuaan APEC berikutnya, juga bersifat praktis dan dapat diterjemahkan melalui penerapan kegiatan dan perubahan nyata di lapangan.
Sebagai anggota ASEAN, East Asia Summit dan G-20, sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengemban dan mengambil alih pimpinan dalam arsitektur perekonomian kawasan Asia dan Pasifik.       
 

Last Updated on Thursday, 29 November 2012 09:16