Current Issue Februari 2018

Diskusi Panel Perjanjian Kerja Sama Perdagangan untuk Pasar-pasar Non-Tradisional

Perumusan perjanjian perdagangan internasional
antara RI dengan negara mitra, termasuk negara
pasar non tradisional, telah diamanatkan
Presiden Joko Widodo dan disesuaikan dengan
program prioritas nasional

Pada hari ketiga pelaksanaan Raker Keppri (14/2), Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Ditjen HPI) Kementerian Luar Negeri RI telah menyelenggarakan diskusi panel mengenai kemungkinan pembuatan Perjanjian Kerja Sama Perdagangan untuk Pasarpasar Non-Tradisional. Diskusi panel ini dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya perjanjian perdagangan internasional, khususnya Preferential Trade Agreement/PTA, untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Di sesi pembukaan, Direktur Jenderal HPI, Dr. iur. Damos Agusman, menyampaikan paparan mengenai aspek hukum perjanjian kerjasama perdagangan.

Diskusi juga menghadirkan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, Iman Pambagyo, yang menguraikan mengenai substansi dari perjanjian perdagangan internasional. Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Amrih Jinangkung, turut mendampingi Dirjen HPI. Sementara itu Staf Ahli Menlu Bidang Hubungan Antar Lembaga, Salman Alfarisi, bertindak selaku Moderator. Diskusi panel ini dihadiri oleh 23 Kepala Perwakilan dari negara-negara pasar non-tradisional. Pada sesi diskusi, para Dubes antusias mengajukan pertanyaanpertanyaan seputar pembuatan PTA dan kemungkinan mendorong negara mitra untuk berunding dengan Pemerintah RI.Perumusan perjanjian perdagangan internasional antara RI dengan negara mitra, termasuk negara pasar nontradisional, telah diamanatkan Presiden Joko Widodo dan disesuaikan dengan program prioritas nasional.[]

Tabloid Diplomasi Versi PDF

Tabloid Februari 2018

Tabloid Februari 2018