Desember 2021 Preivous Issue

GUGUS TUGAS G20: KEUANGAN-KESEHATAN HINGGA EKONOMI DIGITAL

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati  mengatakan bahwa Indonesia tergabung dalam anggota Gugus Tugas Keuangan-Kesehatan yang telah dibentuk saat pertemuan G20 di Roma, Italia beberapa waktu lalu. “Task force health and finance itu kan sudah dibentuk saat pertemuan di Roma, maka pertanyaannya adalah funding-nya seperti apa? Ini adalah hasil dari rekomendasi high level independent expert yang diminta oleh Presidensi Italia,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari money. kompas.com, dalam konferensi pers rangkaian Presidensi G20, Finance and Central Bank Deputies Meetings (FCBD) di Nusa Dua, Bali, Kamis (9/12/2021).

Selain itu, menurut Sri Mulyani, dirancang juga estimasi biaya jika pandemi kembali terjadi di masa-masa mendatang. Adapun estimasi biaya tersebut mencapai 15 miliar dollar Amerika Serikat (AS) per tahun. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun sistem kese[1]hatan, terutama di negara-negara berkembang serta negara berpenghasilan rendah.

“Untuk apa? pertama, membangun sistem kesehatan di negara berkembang atau negara-negara low income yang memang dikasih vaksin pun belum tentu vaccinated (divaksinasi). Meski vaksinnya gratis, tapi tadi, distribusinya sulit. Itu karena sistem kesehatannya belum siap,” kata dia. “Karena banyak negara-negara berkembang, termasuk kita sendiri pun masih perlu memperbaiki sistem kesehatan kita. Supaya jika terjadi pandemi, itu ada alarm (peringatan) dan bisa dicegah secara dini,” lanjut Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan G20 melakukan pertemuan bersama di Roma pada 29 Oktober 2021. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pertemuan G20 Leaders’ Summit (Konferensi Tingkat Tinggi G20 / KTT G20) di bawah Presidensi Italia saat itu. Dalam pertemuan itu, Indonesia menyampaikan dukungan bagi pembentukan Gugus Tugas Gabungan Keuangan Kesehatan (the G20 Joint Finance-Health Task Force) sebagai mekanisme kerja sama dalam menangani masalah yang berkaitan dengan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi.

Joint Meeting Task Force

Selain Joint Finance-Health Task Force di atas, ada juga JMTF atau Joint Meeting Task Force. JMTF ini awal mulanya merupakan inisiatif Presidensi RRT, yang memandang bahwa teknologi informasi memegang peranan penting dalam revolusi industri baru, di mana revolusi tersebut akan membawa perubahan mendasar guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tren digital economy  yang berdampak pada perekonomian global juga melatarbelakangi pembentukan JMTF yang terdiri dari  Innovation Task Force, New Industrial Revolution Task Force, serta Digital Economy Task Force..

Pada Innovation Task Force, terdapat beberapa agenda yang menjadi prioritas seperti pentingnya aspek inklusivitas dan open-access terhadap sumber-sumber inovasi, sinergitas antara inovasi, revolusi industri baru, dan ekonomi digital, serta pengaruh pertumbuhan inovasi terhadap penciptaan lapangan kerja. Sementara pada  New Industrial Revolution Task Force, Presidensi RRT menggarisbawahi pengaruh revolusi industri terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Intellectual Property Rights (IPR), serta kerja sama dalam bidang riset. Digital Economy Task Force.

(DETF) secara khusus mengangkat pentingnya kerja sama dan koordinasi kebijakan nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi digital. Pesatnya pertumbuhan ekonomi digital juga dapat menjadi peluang perluasan lapangan kerja serta kemajuan digital inclusion. Sejak tahun 2017, G20 telah membentuk Digital Economy Task Force (DETF). Beberapa skala prioritas DETF yang dihasilkan dari sejumlah pertemuan G20 adalah mengenai Trustworthy Artificial Intelligence (AI), Data Flow, Smart Cities, Measurement of the Digital Economy, dan Cyber Resilience in Global Economic Systems.

Don`t copy text!