Current Issue Juni 2022

IKHTIAR MENGATASI TANTANGAN PELINDUNGAN TIGA JUTA WNI DI LUAR NEGERI

PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI TERCANTUM PADA SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN LUAR NEGERI NOMOR 4 “PELINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI DAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA”.

Berdasarkan data E-Pelindungan dan Portal Peduli WNI, hingga 2019 Kemlu mencatat jumlah WNI di luar negeri sebanyak 3.011.202 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% adalah pekerja migran Indonesia (PMI), sisanya merupakan pelajar dan anak buah kapal (ABK). Jumlah WNI terbesar berada di Malaysia yakni 1.330.303 orang, kemudian Arab Saudi 665.552 orang, RRT 317.269 orang, Australia 131.053, Singapura­ 112.785, Korea Selatan 70.478, Amerika Serikat 63.360, Brunei 58.369, dan Emirat Arab 52.843. Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri membutuhkan kualitas­pelayanan dan pelindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang Berdasarkan data E-Pelindungan dan Portal Peduli WNI, hingga 2019 Kemlu mencatat jumlah WNI di luar negeri sebanyak 3.011.202 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% adalah pekerja migran Indonesia (PMI), sisanya merupa-kan pelajar dan anak buah kapal (ABK). Jumlah WNI terbesar berada di Malaysia yakni 1.330.303 orang, kemudian Arab Saudi 665.552 orang, RRT 317.269 orang, Australia 131.053, Singapura 112.785, Korea Selatan 70.478, Amerika Serikat 63.360, Brunei 58.369, dan Emirat Arab 52.843. Masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri membutuhkan kualitas pelayanan dan pelindungan yang responsif, cepat, tanggap, transparan dan akuntabel, sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan UU tersebut, masyarakat merupakan pengguna layanan sekaligus penilai atas kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini Kemlu dan Perwakilan RI.

Pelindungan WNI di luar negeri tercantum pada Sasaran Strategis Kementerian Luar Negeri nomor 4 “Pelindungan WNI di Luar Negeri dan Pelayanan Publik yang Prima”. Sedangkan, arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan peindungan WNI/BHI di luar negeri dan pelayanan publik adalah: (i) Memastikan kehadiran negara melalui pembentukan sistem pelindungan WNI di luar negeri dalam rangka pelayanan publik dan pelindungan WNI di luar negeri yang berbasis semangat kepedulian dan keberpi-hakan dengan fokus peningkatan pada aspek pencegahan, deteksi dini, dan respon cepat guna mewujudkan pelayanan yang tepat, mudah, murah dan akurat, serta sesuai peraturan perundang-undangan,Investasi pada aspek pencegahan melalui pembangunan inovasi dan integrasi sistem informasi pelayanan publik dan pelindungan WNI, (iii) Memperkuat sistem kelembagaan pelindungan WNI dan pelayanan publik di luar negeri dengan fokus pada pembangunan standarisasi, norma, kebijakan, kapasitas dan profesionalitas SDM, serta sistem monitoring dan evaluasi.

Kebijakan dan strategi lain adalah mengoptimalkan diplomasi pelindungan WNI di luar negeri melalui pembentukan dan implementasi instrumen hukum serta kerja sama di tataran nasional dan internasional, termasuk melalui pembangun an tata kelola migrasi aman, reguler dan teratur. Kebijakan ini juga dito-pang dengan upaya meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait dengan seluruh pemangku kepentingan lainnya di segala lapisan, baik di dalam dan luar negeri. Tidak lupa juga memperkuat sarana dan prasarana penunjang pelindungan WNI di luar negeri dan pelayanan publik.

Melindungi WNI di luar negeri bukan tanpa kendala. Tantangan dari tahun-tahun sebelumnya pada masa sebelum pandemi juga masih ada, yaitu: (i) banyaknya faktor eksternal yang mempengaruhi proses penyelesaian kasus seperti: kebijakan pemerintah setempat, termasuk kebijakan protokol kesehatan (lockdown, terbatasnya jam pelayanan kantor pemerintahan dsb), (ii) ketersediaan moda transportasi repatriasi, (iii) keberadaan alat bukti, saksi, dan sistem hukum negara asing, (iv) proses koordinasi di dalam negeri untuk penanganan kasus juga kerap dihadapkan pada kendala keterbatasan kapasitas yang ada pada kementerian/lembaga/instansi yang menjadi mitra kerja Direktorat Pelindungan WNI dalam tindak lanjut penanganan kasus di dalam negeri, (v) kendala teknis pada integrasi Portal Peduli WNI dan SIAK Dukcapil Kemdagri yang menyebabkan verifikasi WNI terhambat, (vi) proses kerja sama dengan instansi lain yang memerlukan waktu lama karena tergantung dengan proses internal instansi tersebut.

Dari sisi internal organisasi, Direktorat Pelindungan WNI masih menghadapi tantangan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang timbul dari bezetting pejabat dan/atau staf yang belum memenuhi kebutuhan Direktorat Pelindungan WNI. Tantangan internal kedua yang dihadapi adalah kondisi sistem informasi pelayanan dan pelindungan WNI “Portal Peduli WNI” yang relatif baru dibangun (2018) dan masih terus dalam tahap pengembangan yang mengakibatkan kuantitas data dan fitur dalam sistem tersebut masih terbatas. Di saat yang sama Dit. PWNI dan BHI juga belum memiliki mekanisme khusus untuk menangani pengelolaan sistem informasi tersebut secara intensif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Direktorat Pelindungan WNI berupaya melakukan Penanganan Tantangan Eksternal, di antaranya: 1) menyesuaikan tar-get kinerja, bentuk kegiatan dan re-visi serta optimalisasi anggaran untuk mengadaptasi kondisi pandemi COVID-19; 2) refocusing strategi, kebijakan, dan kegiatan untuk pelindungan WNI terdampak COVID-19penguatan diplomasi Pelindungan WNI terdampak COVID-19 dengan melibatkan pejabat Pusat atau Eminent Person; 4) penguatan pemanfaatan teknologi informasi untuk pengaduan dan penanganan kasus WNI di luar negeri; 5) pemberian advokasi dan bantuan hukum melalui penyediaan jasa pengacara untuk kasus-kasus khusus; dan peningkatan kualitas koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik di dalam dan di luar negeri, untuk pencegahan dan percepatan penyelesaian kasus WNI di luar negeri.

Sementara secara internal, ikhtiar yang dilakukan adalah melakukan 1) peningkatan jumlah dan kapasitas SDM pada Direktorat Pelindungan WNI; 2) peningkatan kapasitas SDM Perwakilan RI di luar negeri dan K/L terkait, khususnya di bidang penggunaan Portal Peduli WNI dan Safe Travel serta penanganan kasus; 3)penyediaan dukungan anggaran dan tenaga perbantuan teknis; 4) pengawalan proses perencanaan dan penyusunan, serta supervisi penggunaan anggaran Pelindungan di Perwakilan RI; 5) percepatan proses migrasi data ke Portal Peduli WNI; 6) pengembangan Portal Peduli WNI dan Safe Travel sesuai dengan peta jalan yang telah ditetapkan; dan 7) supervisi terhadap implementasi Portal Peduli WNI oleh Perwakilan RI di luar negeri

Don`t copy text!