Agustus 2009

Transformasi Kerjasama Teknik Indonesia

Dari Negara Penerima Menjadi Negara Pemberi Bantuan

Esti Andayani (Direktur Kerjasama Teknik)

Pada awalnya, sekitar periode 1970-an, Indonesia banyak menerima bantuan teknik dari negara-negara maju. Hal ini merupakan hal yang wajar bagi negara yang masih muda usianya. Negara mana pun akan melakukan hal yang sama untuk menerima bantuan asing sebelum dapat memberikan bantuan kepada negara lain. Pemerintah Jepang, melalui JICA, telah banyak membantu Indonesia di dalam meningkatkan kapasitasnya di beberapa bidang seperti pertanian, peternakan, kesehatan, teknologi informasi, penyiaran (televisi), rehabilitasi vokasional bagi penyandang cacat dll. Beberapa pusat pelatihan telah didirikan di Indonesia atas bantuan pemerintah JICA.

Bagaimana perjalanan kerjasama teknik Indonesia? Perkembangan kerjasama teknik Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya PBB di dalam membantu negara-negara berkembang di dalam mengatasi keterbelakangannya. Konferensi PBB di Argentina pada tahun 1978 dapat dikatakan bersejarah karena telah melahirkan Buenos Aires Plan of Action (BAPA) yang menjadi tonggak bagi Kerjasama Teknik antar Negara Berkembang (KTNB). Majelis Umum PBB melalui berbagai resolusi dan keputusannya telah menegaskan arti penting dan validitas KTNB dan semua negara dan badan-badan PBB telah dihimbau untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang ada di BAPA.

KTNB yang pada dasarnya adalah kerjasama teknik Selatan-Selatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan percepatan pembangunan di negara-negara berkembang. Selain juga untuk memperkuat solidaritas antar negara berkembang, melalui kerjasama Selatan-Selatan ini negara-negara berkembang diharapkan dapat saling membantu dalam pembangunan untuk mengurangi ketergantungan kepada negara maju dan mengejar ketertinggalannya, terutama karena adanya kecenderungan jenuhnya bantuan negara-negara maju atau aid fatique kepada negara-negara berkembang.

Indonesia telah banyak belajar dari negara-negara maju. Seiring dengan meningkatnya kapasitas Indonesia, baik kapasitas SDM maupun kapasitas kelembagaan, sejak tahun 1981 Indonesia bekerjasama dengan JICA mulai memberikan bantuan teknik dalam rangka program KTNB kepada negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, Pasifik, bahkan Amerika Latin, dalam bentuk pelatihan dan pengiriman tenaga ahli. Ribuan peserta telah berkunjung ke Indonesia untuk mengikuti berbagai pelatihan.

Berdirinya Direktorat Kerjasama Teknik pada tahun 2006 telah memberikan ruang yang lebih luas bagi Indonesia untuk memberikan bantuan teknik bagi negara-negara lain, melalui program pelatihan, pengiriman ahli, loka karya, pemagangan dan pemberian bantuan peralatan yang dibiayai oleh APBN. Berbagai pengalaman Indonesia telah dibagikan kepada negara-negara berkembang lain yang membutuhkan. Topik dan isu-isu baru yang menjadi perhatian dan kepentingan negara-negara berkembang telah pula dituangkan menjadi topik pelatihan seperti perubahan iklim, energi terbarukan, micro finance, pemberdayaan perempuan serta demokrasi dan good governance.
Dengan demikian sejak tahun 1980-an Indonesia tidak semata, namun telah juga menjadi pemberi, atau pada tingkatan tertentu telah menjadi donor atau resource country.

Bagi Indonesia, khususnya Departemen Luar Negeri, kerjasama teknik merupakan bagian integral dari kebijakan luar negerinya, Kerjasama teknik menjadi tool of diplomacy yang akan mendukung upaya-upaya diplomasi RI di forum bilateral, regional maupun internasional. Melalui kerjasama teknik ini diharapkan sikap negara-negara penerima bantuan akan selaras dengan kepentingan Indonesia. Selain memberikan manfaat politik, kerjasama juga diharapkan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Manfaat ekonomi akan didapat ketika negara penerima pelatihan kemudian membeli peralatan atau benih pertanian atau vaksin dll setelah pelatihan selesai. Tidak sampai di situ, kerjasama teknik akan memberikan peluang bagi hubungan antar masyarakat. Semakin banyak peserta berkunjung di Indonesia dan menyaksikan secara langsung kondisi di Indonesia, maka pemahaman negara lain terhadap Indonesia akan semakin membaik. Jejaring kerjasama juga akan dapat dibangun melalui program-program peningkatan kapasitas. Namun tentunya Departemen Luar Negeri tidak mengesampingkan aspek teknisnya yakni alih teknologi, pengetahuan dan pengalaman dalam setiap bantuan tekniknya. Oleh karenanya Deplu senantiasa bekerjasama dengan instansi teknis, LSM dan nara sumber yang kompeten di dalam penyelenggaraan program-program kerjasama tekniknya. Program-program kerjasama teknik terbukti telah memberikan manfaat bagi Negara berkembang lain sesuai dengan kebutuhan Negara penerima. Tidak dapat dipungkiri ada pihak-pihak yang skeptis terhadap manfaat bantuan teknik bagi Indonesia, terutama mereka yang mengukur hasilnya dari sesuatu yang “tangible” dan dapat dirasakan serta merta, padahal dampak dari kerjasama teknik bisa saja “intangible”. Pada dasarnya kerjasama teknik adalah proses panjang yang dampaknya baru dapat dirasakan di masa mendatang.

Dalam konteks Gerakan Non-Blok (GNB), lahirnya NAM CSSTC (Non Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation) yang didirikan di Jakarta pada tahun 1995, membuka peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif di dalam membantu pembangunan tidak saja negara-negara anggota GNB, tetapi juga negara bukan anggota GNB. NAM CSSTC yang didirikan atas inisiatif Indonesia dan Brunei Darussalam pada waktu KTT GNB di Caratagena tahun 1995, telah memberikan wahana bagi penyelenggaraan program-program peningkatan kapasitas negara berkembang. NAM CSSTC mengemban tugas menyelenggarakan program-program yang bertujuan meningkatkan ketahanan nasional dan kolektif, tidak saja bagi negara anggota GNB, tetapi juga negara-negara yang tidak menjadi anggota GNB. Program yang cukup maju yang diselenggarakan lembaga ini adalah pelatihan di bidang micro finance, khususnya sistem Sharia.

Di dalam penentuan program kerjasama teknik, prioritas kebijakan luar negeri RI selalu menjadi rujukan. Selain itu, permintaan khusus dari negara lain juga menjadi dasar perumusan program sepanjang Indonesia memiliki kapasitas. Mengenai pembiayaan, Indonesia memiliki tiga skema pembiayaan yaitu melalui Rupiah murni (APBN), kerjasama segi tiga dengan donor, pembiayan bersama antara Indonesia dengan negara penerima, serta pembiayaan penuh dari negara donor atau organisasi internasional. Dalam konteks nasional, Deplu dan instansi teknis telah bekerjasama di dalam pembiayaan program. Kerjasama segitiga di dalam penyelenggaraan program peningkatan kapasitas sangat diperlukan dalam rangka menjaga keberlanjutannya (sustainability), karena membutuhkan biaya yang besar, sedangkan Indonesia masih menghadapi kendala anggaran.

Meningkatkan status Indonesia sebagai Negara donor bukan berarti Indonesia tidak lagi membutuhkan bantuan teknik dari negara maju dan lembaga donor baik dalam bentuk keuangan, tenaga ahli atau narasumber serta peralatan. Sebagai Negara berkembang Indonesia tetap memerlukan peningkatan kapasitas untuk mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara maju.

Bagaimana masa depan kerjasama teknik Indonesia akan sangat tergantung kepada beberapa hal seperti ketersediaan anggaran, SDM dan kelembagaan. Adanya suatu lembaga yang kuat dan berfungsi penuh sebagai pelaksana kerjasama teknik dan didukung oleh anggaran yang kuat pula, akan menjamin “sustainability” program-program kerjasama teknik Indonesia.

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori

Edisi Terbaru

Edisi Terbaru