Juni 2011

Hukum Internasional Sangat Eropa Sentris

Hukum Internasional Sangat Eropa Sentris

diplomasi
Prof. DR. Hikmahanto Juwana
Guru Besar Hukum Internasional FHUI
GERAKAN Non Blok (GNB) ketika dicetuskan pada 1961 merupakan gerakan yang tidak memihak pada kekuatan besar ketika itu, yaitu blok Barat dan blok Timur, dimana Presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno merupakan salah satu pencetus dari GNB ini.
Sejak runtuhnya tembok Berlin, kekuatan blok Timur turut juga diruntuhkan, dan dalam dua dasawarsa terakhir, dunia tidak lagi disibukkan oleh perpecahan dan perebutan pengaruh (sphere of influence) antara blok Barat dan blok Timur. Bila ditilik, konstelasi dunia dalam dua dasawarsa terakhir ini, maka ada tiga hal yang sangat dominan. Pertama, Amerika Serikat (AS) telah menjadi kekuatan dunia yang tidak memiliki kekuatan penyeimbang. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh AS, tindakan unilateral dapat dilakukan tanpa mendapatkan tentangan yang berarti dari negara manapun. Bahkan hukum internasional-pun tidak memiliki makna. Hukum internasional semakin dijadikan oleh AS sebagai hukum primitif: siapa yang kuat dialah yang menang.

Kedua, perpecahan dunia lebih ditentukan oleh tingkat perkembangan ekonomi, dimana perbedaan antara negara maju dan negara berkembang semakin tajam. Berbicara tentang masyarakat internasional apabila dikaitkan dengan tingkat perkembangan ekonomi, maka masyarakat internasional terbagi dalam kategori ‘Negara Berkembang’ dan ‘Negara Maju’.

Negara Berkembang yang tergabung dalam G77 dapat dicirikan sebagai negara yang memperoleh kemerdekaan setelah 1945. Mereka sedang dalam proses membangun, dan kebanyakan berada di benua Asia, Afrika dan sebagian Amerika (Amerika Latin).
Sementara Negara Maju yang tergabung dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dapat dicirikan sebagai sebagai negara yang telah berdiri sebelum 1945, memiliki industri yang kuat dan kebanyakan berada di benua Eropa atau memiliki tradisi Eropa seperti AS, Kanada dan Australia. Negara Maju tersebut, kecuali Jepang, juga diistilahkan sebagai ‘Negara Barat’ (Western States).
Ketiga, perebutan pasar yang semakin nyata. Pelaku usaha dari Negara Maju lebih banyak mengeksploitasi konsumen dari Negara Berkembang yang jumlahnya sangat spektakuler dan preferensi (kesukaan) nya belum terbentuk.
Dalam hal ini hukum bukanlah suatu yang netral melainkan dapat berpihak, terkadang berpihak pada mereka yang kuat secara finansial, dan pada saat tertentu dapat berpihak pada mereka yang memiliki mayoritas suara. Ketidaknetralan hukum ini dikarenakan hukum itu sendiri merupakan buatan manusia.
Hukum internasional yang terdiri dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum umum, tidak lepas dari karakteristik tersebut, dia bukan merupakan suatu yang netral.
Hukum internasional yang dikenal saat ini sangat Eropa sentris, kalau tidak dapat dikatakan berpihak pada masyarakat Eropa atau mereka yang memiliki tradisi Eropa, karenanya dia tidak secara sempurna mewakili aspirasi seluruh masyarakat dunia. Hal ini terjadi karena hukum internasional modern muncul untuk menyelesaikan berbagai masalah antar negara yang ada di Eropa.
Hukum internasional merupakan suatu kebutuhan bagi negara-negara yang berdaulat di Eropa. Jadi pada awalnya hukum internasional modern itu tidak dimaksudkan untuk mengakomodasikan seluruh masyarakat dunia. Bahkan di luar masyarakat Eropa, berbagai masyarakat yang ada di dunia itu tidak dianggap eksistensinya.
Pada saat masyarakat Eropa melakukan ekspansi di luar daratan Eropa dan bermukim serta meluaskan pengaruhnya di berbagai daratan di Amerika, Asia dan Australia, mereka membawa serta hukum internasional yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antar negara Eropa, meskipun obyek sengketanya berada di luar Eropa. Ini terjadi karena berbagai wilayah di luar daratan Eropa dimukimi oleh orang Eropa ataupun dikuasai oleh negara Eropa.
Sejak berakhirnya PD II, dunia mengalami perubahan peta politik yang sangat mendasar. Negara-negara yang dijajah oleh Eropa dan kebanyakan berada  di benua Asia dan Afrika banyak yang memerdekakan diri maupun dimerdekakan oleh negara-negara Eropa. Banyaknya jumlah negara yang merdeka membuat hukum internasional semakin penting, namun hukum internasional yang dianut oleh banyak negara masih merupakan produk negara-negara Eropa dan bahkan kerap digunakan sebagai alat politik terhadap negara-negara berkembang di Asia maupun Afrika.
Fungsi hukum internasional dalam konteks ilmu hukum, sebagaimana diuraikan dalam berbagai buku teks, dipahami sebagai suatu aturan atau kaidah yang berlaku bagi subyeknya. Fungsi tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari berbagai fungsi hukum internasional. Fungsi lainnya diantaranya adalah sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuan nasionalnya.
Eksistensi hukum internasional yang berfungsi sebagai instrumen politik didasarkan pada realitas hubungan antar negara yang tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan. Terlebih lagi di era global dimana batas fisik seolah tidak ada (borderless). Permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara akan bersinggungan dengan kedaulatan negara lain, seperti misalnya masalah perdagangan internasional, perang melawan terorisme, masalah lingkungan hidup dan masalah HAM.
Suatu negara akan menggunakan berbagai instrumen politik, seperti ketergantungan ekonomi, ketergantungan dalam masalah pertahanan dan hukum internasional untuk mengenyampingkan halangan kedaulatan negara lain dalam mencapai kepentingan nasionalnya.
Sebagai instrumen politik, pemanfaatan hukum internasional kerap mewarnai hubungan antar negara, terutama yang dilakukan oleh Negara Maju terhadap Negara Berkembang, yang digantungkan pada perjanjian internasional. Keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional berarti negara tersebut dengan sengaja membebankan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional itu. Salah satu kewajiban itu adalah mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya.
Intervensi dengan memanfaatkan perjanjian internasional dimulai ketika ada suatu kebijakan tertentu di Negara Berkembang yang berimplikasi bagi Negara Maju, misalnya tertutupnya akses pasar, minimnya perlindungan HKI dan keamanan investasi di Negara Berkembang. Berbagai kendala tersebut berakibat negatif bagi Negara Maju, dan untuk itu mereka melakukan intervensi terhadap sistem hukum di Negara Berkembang dengan memanfaatkan perjanjian internasional melalui ‘prosedur hukum’ yang disepakati bersama.
Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemanfaatan perjanjian internasional sebagai alat intervensi itu. Pertama, agar Negara Berkembang tidak membuat hukum nasional yang tidak sejalan dengan hukum di Negara Maju. Kedua, kepentingan Negara Maju bisa ‘dipaksakan’ tanpa harus dianggap melakukan intervensi urusan domestik suatu negara.
Kebanyakan Negara Berkembang, termasuk Indonesia, mengalami keadaan seperti ini. Perjanjian internasional seperti WTO, GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dan perjanjian ikutannya seperti TRIPs (Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights) dan TRIMs (Trade-Related Investment Measures) merupakan contoh paling kongkrit. Dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian internasional tersebut, maka Negara Berkembang berkewajiban untuk mengubah peraturan perundang-undangannya.
 Demikian pula halnya dengan perjanjian internasional di bidang HAM, di satu sisi diharapkan dapat membawa perubahan di Negara Berkembang, namun di sisi lain ini akan menguntungkan Negara Maju. Misalnya penerapan perjanjian internasional di bidang perburuhan, ini dapat berakibat pada mahalnya barang dan jasa yang diproduksi Negara Berkembang, sehingga dengan demikian barang dan jasa Negara Maju masih dapat bersaing di Negara Berkembang. Manfaat lainnya adalah kesempatan kerja bagi penduduk Negara Maju akan tetap terjamin. Hal yang sama berlaku pula pada perjanjian internasional di bidang lingkungan.
Paling tidak ada tiga pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik, yaitu sebagai pengubah konsep, sarana intervensi urusan domestik, dan alat penekan. Berangkat dari kenyataan bahwa hukum internasional dibentuk oleh negara, karenanya negara dapat memanfaatkan hukum internasional untuk mengubah atau memperkenalkan suatu konsep. Jika konsep ini diterima oleh mayoritas masyarakat internasional maka dia akan memiliki daya ikat.
Bertolak dari kepentingan nasionalnya, suatu negara berkeinginan untuk turut campur dalam urusan domestik negara lain tanpa dianggap sebagai suatu pelanggaran. Cara yang paling efektif adalah dengan memanfaatkan perjanjian internasional sebagai salah satu produk hukum internasional yang dibuat sedemikian rupa sehingga berimplikasi pada kewajiban negara peserta untuk mentransformasikan ketentuan yang ada kedalam hukum nasionalnya.
Berangkat dari fakta bahwa dalam interaksi internasional negara saling pengaruh-mempengaruhi. Suatu negara menggunakan hukum internasional untuk menekan negara lain agar mengikuti kebijakannya. Sementara negara yang mendapat tekanan juga memanfaatkan hukum internasional untuk menolak tekanan tersebut.  
 Indonesia memiliki berbagai pengalaman terkait dengan pemanfaatan hukum internasional sebagai instrumen politik. Pengalaman ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pengalaman dimana Indonesia harus mengikuti keinginan masyarakat internasional karena masyarakat internasional memanfaatkan hukum internasional terhadap Indonesia, dan juga pengalaman Indonesia dalam memanfaatkan hukum internasional.
Banyak kasus yang menunjukkan dimana negara lain atau organisasi internasional menggunakan Hukum Internasional terhadap Indonesia. Hukum Internasional, utamanya perjanjian internasional, digunakan oleh negara maju untuk ‘mengekang’ kebebasan dan kedaulatan Indonesia. Berbagai perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia berdampak pada terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam mengambil kebijakan.
Tidak sedikit perjanjian internasional yang diikuti oleh Indonesia sebagai akibat dari desakan atau tekanan negara maju dan organisasi internasional. Kerentanan Indonesia untuk memenuhi berbagai desakan dan tekanan itu disebabkan karena ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap negara maju dan lembaga keuangan internasional.
Keberhasilan Indonesia untuk menandatangani berbagai perjanjian internasional di bidang perdagangan internasional, HAM dan lingkungan hidup sifatnya sangat superficial, karena belum tentu perjanjian internasional itu akan tercermin dalam realitasnya. Ada dua kendala utama; pertama, beberapa perjanjian internasional itu gagal ditransformasikan kedalam hukum nasional. Kedua, kalaupun ada perjanjian internasional yang ditransformasikan kedalam produk hukum nasional, transformasi tersebut hanya sampai pada tingkat perubahan peraturan perundang-undangan.
Dalam banyak kesempatan Indonesia juga telah menggunakan hukum internasional sebagai instrumen politik. Pertama, Indonesia telah memanfaatkan hukum internasional  untuk memperkenalkan konsep ‘Negara Kepulauan’. Perjuangan Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Konsep negara kepulauan berikut berbagai konsekuensinya telah diakomodasi dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Keberhasilan Indonesia memanfaatkan hukum internasional ini ditunjang oleh pemikiran yang logis, konsistensi perjuangan di forum internasional dan diplomasi yang gigih.
Namun perjuangan Indonesia untuk mengubah konsep di bidang hukum angkasa, dimana Indonesia menghendaki Geo-Stationery Orbit (GSO) diakui sebagai bagian dari Indonesia, mengalami kegagalan. Pada 1997 Indonesia juga memanfaatkan hukum internasional untuk menyelesaikan sengketa wilayah Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, namun Indonesia juga gagal meyakinkan Mahkamah Internasional untuk memasukkan kedua pulau tersebut kedalam kedaulatan Indonesia.
Indonesia berhasil memanfaatkan hukum internasional ketika menekan pemerintah Swedia untuk melakukan tindakan terhadap pentolan GAM. Namun di sisi lain Indonesia gagal menekan AS untuk dapat memeriksa Hambali yang diduga sebagai otak terjadinya sejumlah tindakan teror di Indonesia.
Kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif masih sangat relevan dan dapat dimaksimalkan oleh Indonesia. Dari uraian diatas terlihat bagaimana hukum internasional telah dijadikan instrumen politik negara. Sebagai negara yang menjalankan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif tentunya Indonesia dapat menentukan arah hukum internasional dan mengantisipasi bila hukum internasional hanya didominasi oleh Negara Maju.
Kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif sangat bisa dikontekstualkan dengan konstelasi dunia saat ini. Suara Negara Berkembang, melalui peran aktif Indonesia, perlu didengar untuk turut membentuk hukum internasional. Indonesia juga harus berperan aktif agar hukum internasional tidak digunakan untuk membuka akses yang lebih besar terhadap pasar Negara Berkembang.
Kepentingan-kepentingan Negara Berkembang perlu diperhatikan, dan untuk itu semua, Indonesia telah memiliki modal. Paling tidak ada tiga modal besar, yaitu sebagai sebuah negara demokratis terbesar, sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dan pasar yang sangat potensial. Dalam hal ini pemerintah harus mampu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional, dan karenanya suara rakyat perlu untuk sungguh-sungguh didengar.[]

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kategori

Edisi Terbaru

Edisi Terbaru