Februari 2017 Preivous Issue

Kemenlu Aktif Fasilitasi BUMN dan UMKM Untuk Melakukan Ekspansi Pasar

Banyak hal yang dilakukan Kemenlu RI terkait dengan Diplomasi Ekonomi, dan salah satu diantaranya adalah berupaya membantu para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk juga bisa mengambil manfaat dari pangsa pasar ekonomi dunia, khususnya pangsa ‘pasar prospektif’ atau ‘pasar non-tradisional’. Upaya ini dilakukan oleh Kemenlu melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait.

Di samping itu, pada tataran tingkat nasional, pemerintah juga mempunyai berbagai upaya, diantaranya adalah berupa pembentukan ‘Lembaga Aggregator’, yang merupakan bagian dari Paket Ekonomi yang diluncurkan pemerintah. Beberapa perusahaan yang berperan sebagai lembaga Aggregator ini diantaranya adalah PT. Sarinah dan PT. Mega Eltra, serta beberapa perusahaan lainnya.

Pembentukan lembaga Aggregatorini adalah untuk membantu para pelaku UMKM yang memiliki berbagai keterbatasan agar tetap bisa berkiprah di dunia internasional. Jadi kalau misalnya ada permintaan atau order dari buyersdi luar negeri kepada salah satu pelaku UMKM, maka UMKM bersangkutan akan dibantu oleh lembaga Aggregatoragar dapat memenuhi permintaan tersebut dengan baik sesuai dengan standar yang diharapkan oleh buyers, seperti quality controlproduknya terjamin, kepastian deliverynya bisa ditepati dan kuantitas jumlah produksinya juga bisa dipenuhi.

Sebagaimana diketahui, UMKM itu terkadang ada yang mampu memenuhi sendiri seluruh order yang diterimanya, namun ada juga yang tidak bisa memenuhinya dikarenakan berbagai keterbatasan yang ada. Oleh sebab itu maka diperlukan peran lembaga Aggregator untuk membantu sesuai dengan apa yang dibutuhkan UMKM bersangkutan.Dalam hal ini Kemenlu juga melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk dapat membantu para pelaku UMKM. Hal lain yang dilakukan oleh Kemenlu adalah berupa pemberian fasilitasi kepada para pelaku usaha, termasuk BUMN dan UMKM, yang mempunyai kepentingan untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri.

Salah satu contohnya adalah antara Kemenlu dan Pertamina adalah dalam bentuk pencarian investor di luar negeri maupun dalam rangka pengembangan sumber-sumber suplai bahan mentah BBM. Dalam hal ini Kemenlu bersama Pertamina melakukan semacam workshop dengan melibatkan unit-unit kerja di Kemenlu, khususnya dalam lingkup regional. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh

Pertamina dan data yang dimiliki oleh Kemenlu, maka kemudian dibuatlah suatu peta ekspansi. Jadi jika Pertamina ingin melakukan ekspansi ke luar negeri maka unit-unit di Perwakilan (KBRI, KJRI) dan Pertamina hanya tinggal melakukan sinkronisasi datadata yang ada dan kemudian disinergikan. Kerja sama ini sudah dilakukan dan berjalan dengan sangat baik. Itu adalah beberapa contoh, tapi sebetulnya masih banyak lagi kerja sama yang dilakukan oleh Kemenlu, baik pada tingkatan antar kementerian, BUMN, perusahaan swasta, UMKM dan juga Pemerintah Daerah.

Langkah-langkah yang baru-baru ini dilakukan oleh Kemenlu diantaranya adalah berupa penandatanganan MoU antara Kemenlu dengan Bank Indonesia (BI) mengenai kerja sama pertukaran informasi dalam upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Selain itu Kemenlu juga melakukan kerja sama segi kerja sama Kemenlu dengan Pertamina, yang merupakan perusahaan BUMN di bidang energi. Dalam menjalankan usahanya, Pertamina membutuhkan jaminan dan kepastian suplai minyak mentah dan gas. Sementara kerja sama yang dilakukan tiga, dimana BI yang memiliki jaringan kantor di berbagai daerah di Indonesia dapat membantu dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang berada di daerah dan memiliki keinginan untuk melakukan ekspansi pasar ke luar negeri.

Jadi cukup banyak yang dilakukan Kemenlu terkait dengan penguatan diplomasi ekonomi. Kelebihan yang dimiliki Kemenlu adalah bahwa Kemenlu memiliki jaringan kerja yang sangat luas, yaitu 132 kantor Perwakilan RI di berbagai negara. Disamping itu, Kemenlu juga memiliki pejabatpejabat yang ditempatkan untuk menangani fungsi ekonomi.

Tentunya kantor Perwakilan RI itu mewakili kepentingan seluruh pihak yang ada di Indonesia, apakah itu pemerintah, BUMN, swasta atau daerah. Semuanya bisa memanfaatkan Kemenlu dan kantor Perwakilan sebagai fasilitator. Selanjutnya, Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri mengoordinasikan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dengan kegitankegiatan yang kongkrit melalui berbagai Atase Teknis yang ada di Perwakilan, apakah itu Atase Perdagangan, Atase Pertanian, Atase Perindustrian, Atase Perhubungan, Atase Pariwisata dan sebagainya.

Alamat Aggregator :

PT SARINAH
Jl. MH Thamrin No 11, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 10350,
Indonesia
Telepon: +62 21 31923008
Jam Buka: 9:00-22:00
PT MEGA ELTRA
Menteng Raya No 27, Jakarta
10340 (Head Office), Indonesia
Phone : (62-21) 3909018 Fax:
(62-21) 3909326, 3102937

Kategori