Februari 2017 Preivous Issue

Perwakilan RI Ujung Tombak Diplomasi Ekonomi

Pesawat CN 235 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tiba di Pusat Airforce Senegal, Dakar. CN 235 Multi Purpose merupakan pesawat kedua pesanan Pemerintah Senegal yang telah ditunggu-tunggu sejak Oktober 2016.

Dalam menjalankan tugasnya di bidang diplomasi ekonomi, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) tidak berdiri sendiri, karena Kemenlu merupakan bagian dari pemerintahan yang mengoordinasikan kebijakan dan hubungan luar negeri.

Di bawah koordinasi Kemenlu ada 132 Perwakilan RI (KBRI, KJRI) di luar negeri. KBRI dan KJRI ini bertugas mewakili kepentingan semua stakeholderdi Indonesia yang kesemuanya dikoordinasikan oleh Kemenlu. Oleh karena itu, sekarang ini Kemenlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ‘Tim Ekonomi’ yang antara lain melakukan koordinasi melalui task forceKebijakan Ekonomi dibawah Kemenko Perekonomian. \

Di task forceini Kemenlu duduk bersama dengan Kementerian-Kementerian lainnya dan kemudian mengimplementasikan berbagai kebijakan dan kegiatan untuk membantu para pelaku usaha di tanah air dalam melakukan ekspor dan melakukan ekspansi pasar secara lebih baik. Dalam hal ini task orcebekerja sama dengan Lembaga Aggregator yang pembentukannya mengacu kepada Paket Kebijakan Ekonomi.

Koordinasi dan kerjasama antara kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk kesuksesan suatu event internasional di bidang perdagangan. Sebagai contoh adalah koordinasi dan kerjasama yang signifikan antara Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam penyelenggaraan Trade Expo Indonesia(TEI) sangat signifikan. TEI sendiri tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik dan berhasil jika tidak ada koordinasi yang kuat antara Kemenlu, Kemdag dan instansi lainnya dengan Perwakilan di luar negeri. Semuanya dikerjakan secara bersama-sama, karena memang tidak mungkin jika dikerjakan sendiri-sendiri. Selain itu, task force juga melakukan upaya ‘jemput bola’, tidak cuma hanya menunggu.

Dan upaya ini dilakukan di semua lini, termasuk pada tingkatan yang sangat praktis. Sementara itu, sebagai bagian dari hasil terbentuknya Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi, adalah terjalinnya suatu komunikasi melalui sosial media yang berjalan dengan sangat efektif. Jadi promosi dan sharinginformasi antara teman-teman yang melakukan kegiatan atau bertugas di bidang diplomasi ekonomi itu tidak dibatasi oleh struktur formal, karena hal itu juga bisa dilakukan melalui WA group Diplomasi Ekonomi, WA group Investasi, WA group Pariwisata dan sebagainya.

Dengan demikian, sharinginformasi bisa dilakukan setiap hari dan bahkan setiap saat. Jika ada salah satu Perwakilan yang membutuhkan informasi mengenai perusahaan lokal yang memproduksi suatu produk yang dibutuhkan, maka dalam waktu singkat mereka sudah bisa mendapatkan informasi yang diperlukan melalui WA group. Sehingga dengan demikian prosesnya menjadi lebih cepat. Pola-pola semacam ini sangat membantu kelancaran kegiatan yang dilakukan, dan tidak lagi bersifat kaku. Namun demikian tetap saja diperlukan kehati-hatian agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

Dalam hal ini, yang dilakukan oleh task force adalah berupa proses business matching, proses perjodohan antara perusahaan-perusahaan di luar negeri dengan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Terkait hal ini, teman-teman di Perwakilan harus bisa meyakinkan bahwa perusahaan-perusahaan yang akan dijodohkan itu adalah perusahaan-perusahaan yang bonafit. Sekarang ini, sektor ekonomi kreatif juga sudah dipercayakan untuk dikembangkan oleh task force. Dalam hal ini task

Force memiliki kontak yang sangat erat dengan Badan Ekonomi Kreatif dan juga sudah melakukan pertemuan pertemuan dengan sangat intensif.

Task forcediajak berdiskusi secara lebih spesifik dan detil mengenai bagaimana kita dapat mengembangkan suatu produk, bahkan hingga tingkatan produk per produk. Diantaranya adalah diskusi yang lebih fokus mengenai pengembangan pasar hijab Indonesia ke luar negeri, termasuk strategi yang akan diterapkan. Jadi sekarang ini task force sudah masuk lebih dalam, yaitu mulai dari sasaran yang bersifat policy sampai kepada tataran praktis, termasuk juga memfasilitasi berbagai macam kerja sama yang dilakukan oleh dunia usaha di dalam negeri dengan dunia usaha di luar negeri.

Kategori