Maret 2017 Preivous Issue

Kuliah Umum Dan Sosialisasi Diplomasi Publik Ke Mahasiswa dan Pelajar di Kota Cirebon

Direktorat Diplomasi Publik pada tanggal 5 April 2017 menyelenggarakan kegiatan Public Lecture tentang Diplomasi Publik bagi mahasiswa se-Kota Cirebon dengan menggandeng Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC). Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 250 mahasiswa dan dosen dari 10 perguruan tinggi di Cirebon.

Prof. Dr. Khaerul Wahidin – Rektor UMC dalam sambutan pembukaan menyatakan bahwa meskipun di zaman hard power, Nabi Muhammad SAW mengedepankan diplomasi dan soft power dalam mengembangkan Islam. Direktur Diplomasi Publik Al Busyra Basnur menyampaikan bahwa apapun profesi mahasiswa Cirebon nantinya, tidak akan terlepas dari pengaruh hubungan antar negara. Sementara itu, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kemenlu, Fikry Cassidy menyampaikan bahwa kerja sama bilateral, regional dan multilateral adalah kunci untuk melaksanakan diplomasi maritim.

Selanjutnya, pada tanggal 6 April, Direktorat Diplomasi Publik Kemenlu bekerja sama dengan Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah V Jawa Barat menyelenggarakan Sosialisasi Diplomasi Publik untuk pelajar se-Cirebon. Tema kegiatan ini adalah “Diplomasi Kemaritiman Indonesia dan Peran Pemuda Dalam Mendukung Diplomasi Publik”. Kegiatan ini dihadiri sekitar 250 orang pelajar dan guru pendamping.

Dalam sambutannya, Kepala BP3 Wilayah V – Dra. H. Dewi Nurhulaela, Mpd menyampaikan harapannya agar anak-anak muda mendapatkan pencerahan dan ilmu yang berguna saat berada di luar negeri, juga penjelasan tentang tugas pokok dan fungsi serta kerja diplomat Indonesia di luar negeri. Kasubdit Isu-isu Aktual dan Strategis, Direktorat Diplomasi Publik, Kemenlu – Agus Haryana menyampaikan bahwa people-to-people contact yang baik merupakan salah satu pendukung agar hubungan dengan negara lain dapat terjalin dengan baik.

Sedangkan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral, Kemenlu – Fikry Cassidy memaparkan 5 pillar dalam kebijakan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, meliputi: budaya, sumber daya, infrastruktur, diplomasi dan pertahanan maritim

Kategori