Current Issue Mei 2017

Bali Process Consultation Workshop Kejahatan Keuangan Terkait Perdagangan Orang

Pemerintah Indonesia dan Australia menggelar Bali Process Consultation Workshop mengenai Kejahatan Keuangan terkait Perdagangan Orang pada 23-24 Mei 2017 di Bali. Consultation Workshop kali ini dihadiri oleh perwakilan kementerian dan lembaga yang menangani isu kejahatan lintas negara dari sekitar 40 negara dan organisasi internasional di Asia-Pasifik dan Afrika. Consultation Workshop membahas policy guide yang telah disusun bersama oleh anggota Bali  Process dibawah kepemimpinan Indonesia dan Australia.

Workshop ini menjadi penting karena sejalan dengan prioritas nasional dan Kementerian Luar Negeri khususnya dalam hal perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk tenaga kerja Indonesia, dan penanggulangan perdagangan orang secara komprehensif. Inisiatif ini juga merupakan upaya konkrit kepemimpinan Indonesia di forum forumkawasan terkait isu perdagangan manusia. Staf Ahli Menteri Luar Negeri bidang  Manajemen, Dubes Wajid Fauzi, dalam sambutan pembukanya menyebutkan “Bali Process sebagai forum terbesar dan terlama di kawasan harus dapat memberikan kontribusi yang positif dalam memerangi perdagangan orang dan kejahatan yang terkait dengan itu. Salah satunya dengan menelusuri kemana aliran dana terkait kejahatan perdagangan orang antar negara“ .

ILO mencatat nilai kejahatan lintas negara di kawasan Asia Pasifik mencapai 51.8 milyar dollar per tahun. Oleh karenanya, melalui policy guide mengenai kejahatan keuangan terkait perdagangan manusia ini, diharapkan dapat dihapus insentif ekonomiuntuk melakukan perdagangan  manusia. Hal ini sejalan dengan arahan para Menteri pada pertemuan tingkat menteri Bali Process ke-6, 23 Maret 2016 dan Bali Declaration on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, yaitu bahwa salah satu prioritas dari Bali Process adalah untuk penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui metode “follow the money“ .

Metode ini bertujuan untuk menyasar keuntungan finansial dan hasil-hasil kejahatan lainnya dalam kejahatan perdagangan orang, serta dapat membantu proses investigasi dan peradilan kejahatan perdagangan orang. Selain itu, metode ini juga dapat mendukung pemberantasan korupsi dalam perdagangan orang.

Kedepannya, diperlukan juga peningkatan kerja sama dalam melacak, membekukan, menyita dan mengembalikan hasil-hasil kejahatan dari kasus perdagangan orang Untuk ke depannya policy guide ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para negara anggota Bali Process untuk penanggulangan perdagangan orang bersama-sama  secara komprehensif, serta dapat dipergunakan sebagai panduan untuk memperkuat legislasi nasional di masing-masing negara agar sesuai dengan standard internasional. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, kerja sama Bali Process dapat semakin relevan di tengah-tengah upaya global pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Bali Process Consultation Workshop ini dihadiri oleh 86 peserta dari 36 negara dan 3 organisasi internasional (IOM, UNHCR danUNODC).

Selama dua hari para peserta diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi dan latihan dalam kelompok untuk mengidentifikasi cara-cara yang sering digunakan dalam praktik tindak pidana pencucian uang atau untuk menyembunyikan hasil kejahatan perdagangan manusia. Juga dipelajari bagaimana menelusuri jejak uang di luar negeri termasuk metode-metode yang biasa digunakan sindikat criminal seperti penggunaan kurir uang tunai, transfer, phone banking, dan crypto-currency.

Untuk memperkaya pemahaman peserta tentang materi pembahasan, juga dilakukan simulasi skenario kasus perdagangan orang dan langkah-langkah penelusuran keuangan lintas negara. Simulasi ini juga diharap dapat memperkuat jejaring antar penegak hukum. Diharapkan dengan adanya pertemuan ini, kerja sama BaliProcess dapat semakin relevan di tengah-tengah upaya global pemberantasan kejahatan perdagangan orang. Bali Process dibentuk pada tahun 2002 atas inisiatif Indonesia

dan Australia untuk merespon maraknya penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan lintas negara terkait. Sampai saat ini terdapat 45 negara/ daerah administratif serta tiga organisasi internasional yang menjadi anggota Bali Process. Selain itu, terdapat 18 negara dan 10 organisasi internasional yang bertindak sebagai observer. [] (m.kips@kemlu.go.id)

Kategori