Current Issue Juni 2017

Perubahan Batas Flight Information Region (FIR): Apa yang Harus Disiapkan oleh Indonesia ?

Plt. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Andri Hadi membuka seminar yang dihadiri oleh sekitar 100 orang dari kalangan pemerintahan, praktisi di bidang penerbangan dan hukum, serta akademisi tersebut.

“Menurut ICAO, FIR adalah soal pelayanan navigasi penerbangan yang tidak terkait dengan kedaulatan, oleh sebab itu, Seminar diharapkan dapat menghasilkan satu pemahaman sekaligus saran langkah yang konkret, khususnya tentang persyaratan teknis, sehingga kita dapat mencapai mandat yang diamanatkan oleh Pasal 458 Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,” ujar Duta Besar Andri Hadi.

Pembicara yang terdiri dari Direktur Hukum dan Perjanjian Ekonomi Kementerian Luar Negeri, pejabat Kantor Regional International Civil Aviation Organisation (ICAO) Bangkok, Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan, Direktur Utama Perum LPPNPI/AirNav Indonesia, anggota Masyarakat Hukum Udara, dan pengajar Hukum Internasional FHUI memberikan gambaran tentang pengaturan ICAO, kesiapan teknis Pemerintah RI, dan pandangan masyarakan sipil serta akademisi mengenai perbahan batas FIR Singapura – Indonesia.

FIR dalam Annex 11 tentang Air Traffic Services dari Konvensi Penerbangan Sipil Internasional 1944, yang dikenal dengan nama Konvensi Chicago, adalah suatu wilayah udara di mana dalam wilayah udara tersebut diberikan pelayanan informasi penerbangan (flight information service) dan pelayanan peringatan/kesiapsiagaan (alerting service).

Penetapan batas FIR dititikberatkan pada pertimbangan serta kepentingan teknis dan operasional pelayanan navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan dan efisiensi penerbangan dan tidak harus berhimpit dengan batas wilayah negara karena FIR tidak berkaitan dengan persoalan kedaulatan. Perubahan terhadap batas FIR Singapura – Indonesia memerlukan peningkatan kemampuan teknis-operasional manajemen lalu lintas penerbangan Indonesia yang meliputi aspek infrastruktur, kuantitas dan kualitas SDM.

Saat ini, pelayanan navigasi penerbangan sipil di atas Kepualauan Riau dan Kepulauan Natuna dilakukan oleh Singapura. Pemerintah RI memiliki mandat dari Undang-Undang No. 1 tahun 2009 untuk mengambil alih pemberian pelayanan tersebut. (Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan)​

Kategori