Current Issue Juli 2017

Pengusaha RI Bisa Mendunia lewat Pengadaan Barang dan Jasa di PBB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mendorong pengusaha Indonesia untuk memanfaatkan peluang pengadaan barang dan jasa di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang potensinya sangat besar. Dengan kapasitas yang dimiliki, pengusaha Indonesia diyakini mampu bersaing dengan negara lain untuk memenangi proyek pengadaan barang dan jasa di PBB.​

“Pengusaha Indonesia perlu memanfaatkan secara optimal peluang pengadaan barang dan jasa di PBB, karena peluangnya besar dan Indonesia memiliki kapasitas untuk itu,” ujar Anita Luhulima, Acting Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu, dalam sambutan pada Seminar Bisnis Pengadaan Barang dan Jasa PBB di Hotel Aryaduta, Jakarta (3/8).

Berdasarkan data yang dirilis United Nations Global Market tahun 2016, total nilai pengadaan barang dan jasa perusahaan Indonesia di PBB adalah US$106 juta atau Rp1,4 triliun. Nilai ini adalah yang tertinggi di antara negara-negara anggota ASEAN, yang dalam lima tahun terakhir belum pernah mencapai angka US$100 ribu per tahun. Namun demikian, jumlah ini masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi yang ada. Total nilai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan PBB mencapai US$17 milyar atau senilai Rp 232 triliun, dan Indonesia baru mampu meraup kurang dari 1%nya.

“Posisi Indonesia sebagai pemasok terbesar barang dan jasa ke PBB di antara negara-negara ASEAN secara langsung menunjukkan Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan. Hanya sekarang tinggal bagaimana caranya memperluas penetrasi atau mencari kesempatan di lini bisnis lain yang belum banyak diikuti oleh negara-negara lain,” lanjut Anita.

Direktur Pengadaan PBB, Dmitry Dovgopoly, yang menjadi narasumber mengungkapkan potensi pengadaan barang dan jasa yang besar di Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB. “Setiap tahun kami membelanjakan US$8 miliar pada MPP PBB yang saat ini memiliki 100 ribu pasukan yang tersebar di seluruh dunia, terutama Afrika”. “Kami sangat membutuhkan produk-produk berkualitas untuk memenuhi kebutuhan kami, seperti kendaraan lapis baja, tenda dan jasa keamanan. Dalam waktu dekat, kami juga merencanakan untuk melakukan pengadaan ban dalam skala  besar,” ungkapnya.

Dmitry menyampaikan bahwa pengadaan di PBB tidak dilakukan secara terpusat. Artinya, kantor PBB dan badan-badannya di Indonesia juga dapat melakukan pengadaan secara mandiri. Beberapa produk yang selama ini menjadi kebutuhan utama badan-badan PBB adalah kendaraan, obat-obatan, panganan, alat komunikasi, jasa kargo, dan transportasi udara. Dmitry juga menggarisbawahi prinsip pengadaan di PBB, seperti keadilan, transparansi, dan kompetisi internasional. “Ini menjamin produk yang diperoleh merupakan produk dengan kualitas yang terbaik,” ujar Dmitry.

Hal senada juga disampaikan oleh Charu Mehta, wakil kantor PBB di Indonesia yang juga menjadi narasumber. “Sudah saatnya kerja sama yang lebih erat dibangun antara PBB dengan sektor swasta, karena memberi keuntungan kepada kedua belah pihak.”

Seminar bisnis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu tersebut berkolaborasi dengan kantor PBB di Indonesia. Seminar ini adalah kontribusi Kemenlu guna meningkatkan partisipasi pengusaha Indonesia dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa PBB. Seminar terdiri dari tiga sesi yang membahas mengenai peluang pengadaan di PBB, mekanisme pengadaan PBB, dan pengalaman dengan perusahaan yang telah berhasil menjadi rekanan PBB. Di sesi terakhir, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan konsultasi bisnis dengan badan-badan PBB yang ada di Indonesia.

Selain kedua narasumber di atas, seminar tersebut juga diisi narasumber dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Pura Barutama, dan PT Chitose. Hadir pula Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Robin Asad Suryo, perwakilan KADIN, serta lebih dari 100 peserta seminar yang berasal dari berbagai lini bisnis, seperti transportasi, IT, telekomunikasi, kesehatan, perhotelan, konsultan, dan jasa kargo.[]

Kategori