Current Issue Oktober 2017

Diplomasi Kedaulatan

Diplomasi kedaulatan dijalankan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penyelesaian perundingan batas negara, baik darat maupun maritim. Dua hal yang menonjol dalam upaya ini adalah adanya roadmap perundingan dan mengintensifkan negosiasi, karena beberapa perundingan sudah cukup lama idak berjalan. Kemenlu berkomitmen untuk mengintensifkan perundingan batas negara, karena perundingan batas negara bukanlah suatu perkara yang mudah, dan disamping itu memakan waktu yang cukup lama.

Kemenlu berkeyakinan bahwa perundingan intensif akan mengalami kemajuan.  Sembilan perundingan telah dilakukan pada 2015 untuk batas maritim dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, Palau, dan Timor Leste.  Indonesia juga telah menunjuk special envoy untuk perundingan batas maritim dan melakukan 14 perundingan batas darat dengan Malaysia. Pada tahun 2016 terdapat 20 perundingan penetapan batas maritim dan 16 perundingan batas darat. Tiga perundingan batas maritim dilakukan oleh special envoy. Indonesia sudah meratifikasi perjanjian garis batas laut wilayah dengan Singapura pada 15 Desember 2016. Indonesia juga sudah menyepakati MoU Survey and demarcation antara Indonesia-Malaysia (Kalimantan-Sabah). Sementara itu, dari dua unresolved segment batas darat Indonesia – Timor Leste, saat ini sudah pada penyelesaian tahap akhir perundingan.

Pada tahun 2017, dua ratifikasi telah dirampungkan. Satu ratifikasi dan sekaligus pendepositan instrumen ratifikasi batas laut Indonesia-Singapura di bulan September dan Perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara ndonesia-Filipina. Perundingan batas wilayah akan terus dilakukan menuju progres yang hendak dicapai karena sangat penting artinya

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tabloid Diplomasi Versi PDF

Tabloid Oktober 2017

Tabloid Oktober 2017