Desember 2021 Preivous Issue

KESEMPATAN INDONESIA MEMOTORI EKONOMI HIJAU

Green Economy atau ekonomi hijau adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  dan kesetaraan sosial  masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. Ekonomi Hijau ini dapat juga diartikan perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbondioksida terhadap  lingkungan, hemat sumber daya alam dan berkeadilan sosial. Perbedaan ekonomi hijau dibanding gagasan ekonomi lainnya adalah penilaian langsung kepada modal alami dan jasa ekologis sebagai nilai ekonomi dan akuntansi biaya, di mana biaya yang diwujudkan ke masyarakat dapat ditelusuri kembali dan di[1]hitung sebagai kewajiban serta kesatuan yang tidak membahayakan atau mengabaikan aset.

Dalam rangka mewujudkan ekonomi hijau, pemerintah Indonesia telah bekerja secara progresif dalam perencanaan inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sejak inisiatif tersebut dicetuskan pada UNFCC COP 23. Inisiatif PRK bertujuan untuk secara eksplisit memasukkan pertimbangan-pertimbangan lingkungan, semisal  target pengurangan gas rumah kaca dan daya dukung  ke dalam kerangka perencanaan pembangunan. Fase 1 inisiatif PRK Indonesia telah diadopsi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Saat ini, inisiatif PRK di Indonesia telah memasuki fase 2, yaitu fase implementasi.

Mengoptimalkan Presidensi G20

Dengan jabatan sebagai presidensi G20 saat ini, Indonesia punya kesempatan emas menunjukkan komitmennya untuk menjadikan ekonomi hijau sebagai isu strategis nasional dan global.

sebagaiman dikutip dari https://climateanalytics.org Isu tentang ekonomi hijau sendiri sekarang menjadi isu favorit akibat adanya kesadaran dari berbagai negara akan pentingnya menjaga lingkungan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Bentuk konkret dari kesadaran tersebut tertuang dalam Persetujuan Paris, di mana dalam persetujuan tersebut ratusan negara termasuk Indonesia berkomitmen untuk menahan laju peningkatan temperatur global di bawah 2 derajat celcius guna mengurangi dampak negatif perubahan iklim dengan Target net zero emission se[1]suai PA adalah “later half of the 21st century”, tidak mesti 2050.

Pentingnya mewujudkan ekonomi hijau tersebut, sebagaimana ditegaskan Muhamad Rifki Maulana, Ekonom Bank Indonesia Kaltim, semata-mata di[1]dasari oleh dampak negatif yang akan terjadi di masa depan apabila kita tidak memperhatikan isu lingkungan. Berdasarkan kajian dari Intergover[1]mental Panel on Climate Change (IPCC), adanya ke[1]naikan temperatur global selama 2 derajat celcius per tahun mampu menurunk[1]an hasil perikanan laut per tahun mencapai 3 juta ton dan juga penurunan hasil panen sebesar 7 persen per tahun.

Tidak hanya itu, kenaikan temperatur global tersebut juga berisiko meningkat[1]kan kenaikan permukaan laut dan mempercepat kepunahan tanaman, hewan hingga terumbu karang. Banyaknya ancaman tersebut membuat seber[1]apa besar perolehan pertumbuhan ekonomi yang diraih akan menjadi sia-sia karena alam yang sudah terlanjur mengalami kerusakan. Langkah nyata banyak negara di dunia dalam menurunkan tingkat emisinya tercermin dari mulai dialihkannya sumber energi negara tersebut dari sumber daya alam yang tidak terbarukan menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). Bahkan untuk merealisasikan visi tersebut, beberapa negara maju yang tergabung dalam kelompok G7 (Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, dan Jepang) sepakat untuk menghentikan pendanaan internasional ke proyek[1]proyek yang mengeluarkan emisi karbon tinggi guna mencapai target perubahan iklim pada Perjanjian Paris

Ikhtiar Mewujudkan Bauran Energi

Masalahnya, Indonesia seringkali dianggap tidak serius dalam mewujudkan visi ekonomi hijau tersebut karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap SDA yang tidak terbarukan dalam bauran energinya. Padahal yang jarang khalayak ketahui, Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan bauran energi yang lebih ramah lingkungan. Hal tersebut tecermin dari persentase EBT di dalam bauran energi Indonesia yang terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 yang hanya sebesar 4,97 persen, telah tumbuh mencapai 11,20 persen pada 2020.

Persentase tersebut diperkirakan akan terus mengalami peningkatan dan ditargetkan mencapai lebih dari 23 persen di tahun 2025 sejalan dengan berlanjutnya rencana pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT dalam beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, guna mendorong perkembangan EBT nasional, maka momentum besar Indonesia yang dipilih menjadi Presidensi G20 pada 2022 harus dimanfaatkan, terlebih mengingat melimpahnya potensi EBT yang belum teroptimalkan di Indonesia.

Salah satu upaya konkretnya bisa melalui pembuatan skema kerja sama dengan anggota G20 yang sudah mumpuni dalam pengembangan EBT untuk bersinergi dalam mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di Indonesia. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pengembangan EBT di Indonesia maupun negara berkembang lainnya seperti terbatasnya investasi untuk adaptasi teknologi EBT kiranya mampu dicarikan solusi dalam forum strategis tersebut. Pada akhirnya, kita semua berharap pertemuan G20 nanti tidak hanya akan berakhir sebagai forum tahunan biasa, namun bisa dikenang sebagai momentum besar Indonesia memotori ekonomi hijau dunia.[]

Don`t copy text!