Current Issue Juni 2022

KESIAPAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG PRESIDENSI G20 INDONESIA

Memasuki bulan keempat Presidensi G20 Indonesia dan menjelang KTT Bali 15-16 November mendatang, Pemerintah RI terus menggiatkan persiapan di semua lini. Dengan jumlah rangkaian kegiatan Presidensi yang banyak, yaitu 184 kegiatan utama serta 254 side event dan kegiatan showcase Road-to-G20, dibutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat. Apalagi, acara-acara dimaksud tersebar di 25 kota, termasuk Bali, DKI Jakarta, Bogor, Solo, Medan, Manado, hingga Samarinda. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pertemuan yang mumpuni berstandar internasional dipekuat di tingkat daerah.

Secara khusus, Pemerintah telah mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah yang akan menjadi hostter[1]banyak kegiatan Presidensi. Melalui Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2021, terdapat empat daerah yang target percepatan itu adalah Bali, DKI Jakarta, NTB, dan NTT. Bali tercatat akan menyelenggarakan 81 kegiatan Presidensi G20, Jakarta 102 kegiatan, NTB 5 kegiatan, dan NTT 9 kegiatan. Persiapan yang masif ini memiliki fungsi ganda. Selain untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Presidensi G20, berbagai infrastruktur dan fasilitas ini juga menjadi manfaat nyata bagi warga, karena dapat dinikmati masyarakat ke depannya. Dengan ini, maka masyarakat pun bisa nyata menikmati misi pulih bersama, Recover Together Recover Stronger, yang diusung Presidensi Indonesia.

PLN Siapkan Dukungan Daya Listrik

Salah satu infrastruktur yang krusial untuk mendukung rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia adalah kelistrikan. Memahami hal ini, maka pasokan daya listrik terus ditingkatkan. Dalam hal ini, PT PLN (Persero) selaku BUMN penyedia telah memperkuat sejumlah fasilitas energi, khususnya yang ramah lingkungan, hingga ke pelosok daerah. Sebagai contoh adalah melalui pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau-pulau kecil di kawasan sekitar Labuan Bajo, seperti PLTS di Pulau Messah dan PLTS di Pulau Papagarang.

Fasilitas ini juga merupakan show[1]case Indonesia kepada dunia, bahwa listrik ramah lingkungan telah hadir di pulau-pulau kecil di tanah air, untuk menopang kehidupan masyarakat terpencil di Indonesia.

Pada akhir Februari lalu, Co-Sherpa G20 Indonesia, Dubes Dian Triansyah Djani dan Dr. Edi Pambudi, beserta Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono selaku Ketua Sekretariat Gabungan bid. Sherpa Track dan Finance Track, telah meninjau kesiapan PLTS tersebut. Kunjungan juga sekaligus memastikan bahwa Labuan Bajo siap secara logistik sebagai kota penyelenggara kegiatan G20.

“Labuan Bajo merupakan salah satu lokasi yang didorong untuk menjadi tempat penyelenggaraan berbagai acara Presidensi G20. Ada sekitar 8 events yang akan dihelat di sini, an[1]tara lain 2nd Sherpa Meeting serta beberapa pertemuan tingkat Work[1]ing Group (Tourism, Supreme Audit, Energy Transition, Digital Economy, Trade-Invesment-Industry),” tutur Susiwijono, sebagaimana dilansir dari rilis Kemenko Perekonomian (1/3).

Hadirnya PLTS ini tidak hanya menunjukkan komitmen Indonesia untuk listrik ramah lingkungan, tetapi juga secara nyata membawa manfaat bagi masyarakat di wilayah yang terisolasi. Listrik di pulau ter[1]pencil mampu mendorong produktivitas dan perekonomian masyarakat setempat antara lain usaha es batu, pertukangan dengan skap listrik, isi ulang air galon, dan usaha penyimpanan hasil penangkapan ikan dengan alat pendingin. Pemanfaatan ini dinilai baik untuk di-showcase kepada masyarakat internasional di G20. Untuk mendukung berbagai kegiatan Presidensi G20 di Labuan Bajo, PLN juga telah melakukan rekonfigurasi konstruksi jaringan listrik saluran kabel tanah sebagai Kawasan DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas), yang meliputi kawasan Puncak Waringin, Kampung Ujung, Marina, Kampung Tengah, Jl. Pantai Pede, dan kawasan Perhotelan. Saat ini, total daya mampu kelistrikan Labuan Bajo pada Sistem Kelistrikan Flores sebesar 98 mega[1]watt (MW). Daya ini diperkirakan cukup memenuhi beban puncak saat acara Presidensi G20 sebesar 80 MW, dengan cadangan sebesar 18 MW.

Penguatan di Sektor Kesehatan

Sementara itu dalam aspek ke[1]sehatan, peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan tenaga medis juga menjadi prioritas Pemerintah RI. Misalnya untuk Bali, yang merupakan kota host dengan kegiatan terbanyak, faskes daerah setempat terus di[1]perkuat dan kini dinilai siap untuk memberikan dukungan layanan medis bagi kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Pada akhir Februari lalu, Menkes dan Menkomarves telah melakukan kunjungan kerja untuk meninjau faskes di Bali. Saat ini, sebanyak 30% dari total 400 ribu ketersediaan tempat tidur perawatan di RS di seluruh Indonesia telah dia[1]lokasikan untuk pasien COVID-19. “Jadi 120 ribu itu 30% dari 400 ribu. Kenapa 30%, karena masih ada orang yang juga sakit jantung, sakit kanker, sakit ginjal, dan lain-lain yang harus juga dirawat,” ucapnya, dikutip dari rilis Kementerian Kesehatan (25/2). Meskipun begitu, saat ini keterpakaian hanya 38 ribu atau sepertiga dari kapasitas kamar yang tersedia. RSUP Sanglah yang menjadi RS rujukan karantina di Bali juga telah kantongi kelas A dan standar internasional dari Joint Commission Internasional (JCI) dan standar na[1]sional dari Komisi Akreditasi Ru[1]mah Sakit (KARS).

Pemerintah turut mempersiapkan beberapa faskes lainnya, yaitu RSUD Bali Mandara dan RS Siloam. Dengan ini, langkah selanjutnya adalah menyiagakan dokter ahli, termasuk spesialis penyakit dalam, bedah, jantung, anestesi, paru termasuk tenaga keperawatan dengan kompetensi yang sudah dilatih sesuai standar internasional. Seluruh persiapan ini, mengutip Menkomarves, ditargetkan siap pada bulan Juni, atau lima bulan sebelum KTT G20 di Bali. Dari berbagai persiapan yang dilakukan jelas terasa bahwa Presidensi G20 Indonesia merupakan momentum untuk membuktikan kemampuan dan kesiapan Indonesia sebagai lokasi penyelenggara konferensi kelas dunia. Upaya Indonesia ini juga merupakan wujud percepatan pembangunan dan pembenahan infrastruktur kesehatan dan energi yang bermanfaat untuk masa depan

Don`t copy text!