Current Issue Juni 2022

KONTRIBUSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA DEWAN HAM PBB

Pada tahun 2019, Indonesia kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang telah berkiprah selama 13 tahun pada badan subsider PBB yang berumur 16 tahun tersebut. Konsistensi Indonesia menjadi anggota Dewan HAM tidak terlepas dari adanya kepentingan nasional agar Dewan HAM dapat memperkuat mekanisme HAM nasional, adanya perhatian berimbang antara hak ekososbud dan hak sipol, serta mencegah agar Dewan HAM tidak teregresi seperti Komisi HAM.

Sebagai anggota, Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung pemajuan dan pelindungan HAM tidak hanya di tingkat global, tetapi juga regional dan nasional. Di tingkat global, Indonesia telah menjadi penholder atau mensponsori berbagai resolusi, di antaranya mengenai situasi di Palestina, situasi di Myanmar, dampak negatif korupsi terhadap penerapan HAM, upaya memperkuat mekanisme HAM; serta berbagai resolusi terkait kerja sama teknis dan capacity-building. Selain itu, pemerintah telah memenuhi sejumlah kewajiban Indonesia untuk menyampaikan pelaporan berkala berdasarkan treaty-based mechanism, yaitu: Laporan Periodik Kelima dan Keenam Indonesia atas Implementasi Convention on the Rights of the Child (CRC) pada 21 Januari 2021, Tanggapan pemerintah atas List of Issue, laporan Inisial Indonesia atas Convention on the Rights of Persons with Disabili[1]ties (CRPD) pada 28 Januari 2021, Laporan Nasional atas List of Issues Prior to Reporting (LOIPR) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada 29 Juli 2021, Laporan Periodik Pemri ke-2 atas International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada 30 Juli 2021, dan dialog dalam kerangka pelaporan nasional Pemri atas implementasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) dengan Komite CEDAW pada 28-29 Oktober 2021.

Indonesia juga memperkuat mekanisme regional dan menginisiasi sejumlah wadah untuk menggalang awareness kegiatan-kegiatan yang mendukung prinsip-prinsip HAM internasional, melalui kegiatan Regional Conference on Business and Human Rights 2021 (18-19 November 2021). Pertemuan diikuti oleh sejumlah dignitaries yaitu Dirjen KS Multilateral Kemlu, Wakil Direktur Regional Asia Pasifik UNDP, Presiden Dewan HAM PBB, Menteri Hukum dan HAM, Menteri BUMN, dan Wakil Menteri Luar Negeri. Sekitar 250 peserta hadir secara hybrid yang berasal dari 18 negara di kawasan, berbagai organisasi internasional, national human rights institutions, non-govermental organization, akademisi, asosiasi bisnis dan pengacara, serta berbagai pemangku kepentingan nasional Indonesia (termasuk anggota Gugus Tugas Nasional Bisnis dan HAM dan 33 Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Provinsi di Indonesia).

Pertemuan menghasilkan chair summary mengenai perubahan mindset bahwa adopsi nilai-nilai bisnis dan HAM bukan sebagai beban namun sebagai investasi. Diperlukan kerja sama dan koordinasi antarinstansi pemerintah dan pemangku kepentingan guna mendukung perumusan dan implementasi Rencana Aksi Nasional mengenai bisnis dan HAM. Pemerintah juga dapat menggunakan insentif dan pendekatan smart-mix antara peraturan yang bersifat mengikat maupun inisiatif non-binding guna mendorong implementasi nilai-nilai bisnis dan HAM. Pelaku usaha perlu beradaptasi dan responsif terhadap tantangan-tantangan yang timbul akibat dampak dari kegiatan usaha terhadap pelindungan HAM. Dibutuhkan penguatan kapasitas mediasi dan mekanisme multi-stakeholders untuk memperluas akses pemulihan bagi para korban kasus-kasus bisnis dan HAM.

Upaya pengarusutamaan UNGP dalam dekade selanjutnya memerlukan (1) advokasi kepada pemangku kepentingan yang lebih luas yang saat ini belum memahami prinsip-prinsip bisnis dan HAM, (2) penguatan akses pemulihan, dan (3) enabling environment untuk mendorong adaptasi UNGP oleh UMKM dan sektor informal. Selain itu, kegiatan lainnya berupa Second Regional Conference on Humanitarian Assistance (6-7 Oktober 2021) melanjutkan kesuksesan penyelenggaraan Regional Conference on Humanitarian Assistance (RCHA) pada tahun 2019.

Direktorat HAM dan Kemanusiaan mengadakan pertemuan RCHA ke-2 dengan tema “Advancing Humanitarian Capacities in a Changing World: National and Local Leadership”. RCHA dihadiri oleh lebih dari 100 aktor kemanusiaan negara dan non-negara dari 21 negara Asia Pasifik. RCHA 2021 berhasil menyusun Directories untuk Contact Points dan Expertise aktor kemanusiaan di Asia Pasifik yang dapat menjadi rujukan dalam mendukung penguatan kerja sama bantuan kemanusiaan di Asia. Directories ini akan menjadi living document dan Indonesia masih membuka pendaftaran aktor kemanusiaan di kawasan.

Upaya mendorong promosi HAM juga dilakukan melalui kerja sama bilateral dalam bentuk Dialog HAM, sebagai forum saling tukar pandangan mengenai isu-isu HAM yang menjadi kepentingan bersama serta tukar pengalaman upaya pelindungan HAM di tingkat domestik masing-masing. Pada tahun 2021, dialog HAM juga telah diselenggarakan dengan Norwegia, Rusia, Uni Eropa, dan Iran.

Don`t copy text!