April 2009

Langkah Strategis Perlindungan WNI

Teguh Wardoyo
Direktur Perlindungan WNI dan BHI

Perlindungan kepada warga negara adalah amanat konstitusi, sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Disamping itu upaya perlindungan kepada warga negara juga didasari atas UU No.1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Optionalnya mengenai hal memperoleh kewarganegaraan; UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;UU No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI; Keputusan Presiden No.108 tentang Organisasi Perwakilan; Instruksi Presiden No.6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Keputusan Menteri Luar Negeri No.06 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan; serta Permenlu No.04 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga pada Perwakilan RI.

Yang kesemuanya itu bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan yang prima bagi Warga Negara Indonesia, terutama TKI yang bermasalah di luar negeri dengan prinsip Kepedulian dan Keberpihakan. Departemen Luar Negeri (Deplu) peduli dan berpihak kepada WNI yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan, disamping memang tidak ada pilihan lain selain untuk melayani dan melindungi WNI dimanapun mereka berada.

Untuk mewujudkan Pelayanan Warga (citizen service) tersebut perlu didukung dengan kemauan dan kemampuan yang profesional dari para diplomat ataupun konsul yang ada terkait dengan subyek perlindungan, yaitu TKI, Awak Kapal/ABK, Professional, Mahasiswa, Pebisnis, Wisatawan ataupun Istri/Suami dari WNA. Sedangkan dalam hal Bantuan Hukum diberikan kepada BUMN, BUMD, serta Swasta pada umumnya.

Didalam melakukan perlindungan warga ini Direktorat PWI/BHI Deplu menggunakan tiga pendekatan, yaitu Pendekatan Hukum, Kemanusiaan dan Politik. Pendekatan Hukum dilakukan dalam bentuk mediasi dan konsiliasi, konsultasi hukum, penyediaan pengacara serta amicus curiae/friends of courts. Sementara pendekatan kemanusiaan dilakukan dalam bentuk kunjungan rutin untuk memberikan pelayanan konsultasi, pemberian bantuan awal, pendampingan rohani, penanganan masalah kesehatan dan repatriasi. Sedangkan pendekatan politik yaitu melakukan kerjasama G-to-G dengan negara penerima sebagai first track diplomacy disamping juga melakukan kerjasama G-to-G dengan negara pengirim lain. Sementara bentuk second track diplomacy adalah melakukan kerjasama people to people contact, G-to-NGO, dan G-to-International Organization.

Citizen Service adalah Sistem Pelayanan Warga yang terintegrasi dan berkedudukan di Perwakilan RI. Citizen Service bertujuan untuk meningkatkan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Saat ini ada 6 Perwakilan RI yang diprioritaskan untuk pembentukan Pelayanan Warga berdasarkan Inpres no. 6/2006 (vide Permenlu 04/2008 Pasal 25(1), adalah KBRI Amman, KBRI Doha, KBRI Bandar Seri Begawan, KBRI Seoul, KBRI Damaskus dan KBRI Singapura. Sementara 18 Perwakilan RI yang dibentuk Pelayanan Warga berdasarkan jumlah WNI, khususnya TKI, dan intensitas perlindungan TKI (vide Permenlu 04/2008 Pasal 25 (2) adalah KBRI Abu Dhabi, KJRI Kota Kinabalu, KBRI Kuwait City, KJRI Penang, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Kuching, KBRI Riyadh, KJRI Johor Bahru, KBRI Tokyo, KJRI Los Angeles, KJRI Dubai, KJRI New York, KJRI Jeddah, KJRI Sydney, KJRI Hongkong, KJRI Darwin, KJRI Osaka dan KJRI Perth.

Sesuai dengan Permenlu 04/2008, citizen service ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat perlindungan kepada WNI baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan, melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar. Disamping itu dibentuknya citizen service ini juga untuk mengkoordinir dan sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan perlindungan WNI di Perwakilan.

Fungsi dari Pelayanan dan Perlindungan WNI/TKI ini adalah sebagai Mandatory Consular Notification (MCN) pada negara akreditasi dimana konsentrasi WNI cukup banyak. MCN merupakan suatu kesepakatan timbal balik (resiprositas) dan bersifat teknis yang mengatur penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan negara-negara sahabat dalam bentuk notifikasi kekonsuleran, termasuk di dalamnya masalah pemindahan/transfer jenazah, korban kekerasan, korban trafficking, ekstradisi, overstayer, dan lain sebagainya. Jadi sesuai pasal 5 dan 36 dari Vienna Convention on Consular Relation (VCCR) 1963 tentang hak warga negara asing yang ditahan di suatu negara, penyelesaiannya dilakukan melalui kerjasama bilateral.

Langkah strategis perlindungan kepada warga mencakup 4 hal, yaitu Peningkatan kapasitas SDM, Instrumen Hukum, Emergency Management dan Budgeting. Peningkatan kapasitas SDM meliputi penyiapan SOP, observasi cepat di Perwakilan, penyesuaian SOP di lapangan dan corporate culture: Cepat, Ramah, Murah, Transparan, Tanpa pungutan.

Cepat dalam artian bahwa pelayanan kepada WNI yang bersifat administratif dan tidak memerlukan rujukan dokumen kepada instansi terkait di Perwakilan RI, diselesaikan dalam waktu yang singkat dan paling lambat selesai dalam waktu 3 (tiga) jam. Sedangkan pelayanan yang bersifat non-administratif kepada WNI di Perwakilan RI diproses sesuai dengan materi permasalahan dan diberitahukan kepada WNI dimaksud mengenai tahapan, prosedur dan waktu pelayanan yang akan diberikan.[]

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Don`t copy text!