April 2009

Menlu RI : Mochtar Kusumaatmadja, Pejuang Konsepsi Negara Kepulauan

Bagi saya Pak Mochtar adalah guru saya sekaligus senior saya di Departemen Luar Negeri. Mungkin Pak Mochtar tidak ingat bahwa saya pernah menjadi murid beliau dalam mata kuliah hukum internasional pada tahun 1969 ketika saya menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya mengagumi Pak Mochtar tidak hanya sebagai guru saya tapi sebagai pemikir dan dalam kedudukan beliau sebagai mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, merupakan sosok diplomat yang ulung. Saya belajar banyak dari Pak Mochtar dalam kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri. Dari jejak langkah beliau sebagai pemikir dan diplomat yang bisa kita teladani adalah bahwa dalam diplomasi the force of argument dan konsep sesungguhnya merupakan kekuatan yang besar dalam upaya menggolkan kepentingan nasional kita, lebih dari kekuatan naked power yang seringkali terutama oleh negara-negara yang punya kuasa, diandalkan.

Kita kenal Pak Mochtar sebagai tokoh pendidikan termasuk pendidikan hukum meletakkan dasar-dasar atau fondasi bagi kurikulum pendidikan hukum internasional dalam hal itu beliau lah yang menganggap penting pendekatan sosiologis dalam ilmu hukum untuk senantiasa kita mampu memperbaharui perangkat hukum kita sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman. Tentunya dengan mengenal perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat baik domestik maupun internasional. Bahkan ketokohan beliau di dunia hukum juga dicerminkan ketika sebagai mantan Menteri Luar Negeri, sebagai ahli hukum internasional beliau duduk sebagai anggota dari International Law Commission atau badan di bawah PBB yang sangat bergengsi dalam rancangan konsep-konsep baru hukum internasional. Bagi saya menghormati Pak Mochtar lebih dari sekedar merayakan ulang tahun beliau dan menyelenggarakan Annual Lecture setiap tahunnya, tapi adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus mengenal karya-karya beliau dan menindaklanjutinya.

Kita tahu bahwa Pak Mochtar adalah tokoh di balik proses perjuangan panjang selama 25 tahun dalam kita memperjuangkan konsepsi Negara kepulauan, archipelagic state concept yang kemudian diakui dan disahkan dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS tahun 1982. Dalam kaitan ini tantangan yang kita hadapi adalah bagaimana-sesuai dengan tema seminar kita pagi ini – menyiapkan kader-kader dalam hukum internasional yang mampu menindaklanjuti dengan baik konsepsi yang berhasil digolkan oleh generasi Pak Mochtar melalui perjuangan panjang.

Peran Diplomasi

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa peran diplomasi dalam pengembangan hukum internasional khususnya pasca berakhirnya perang dunia ke-dua dan disitu nanti kita melihat tantangan-tantangan yang kita hadapi baik di dunia diplomasinya itu sendiri tetapi tidak kurang juga dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia. Pengembangan contemporary international law pasca perang dunia ke-dua di berbagai bidang sangat luar biasa, unprecedented. Bahkan di bidang pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, maintenance of international peace and security dimana elemen power sangat dominan, tapi tidak kurang Piagam PBB melalui ketentuan hukum karena itu Piagam meng-outlaw perang, mengharamkan perang. Bahkan konsepsi just war yang dikandung dalam Piagam Liga Bangsa-Bangsa yang berlaku sampai dengan tahun ‘45 pun dilarang. Penggunaan kekuatan termasuk perang hanya dimungkinkan untuk self defence. Jadi jelas disini pendekatan hukum sangat kuat termasuk dalam mengatur perang dimana elemen naked power seringkali sangat dominan. Karena itu di bawah bab 7 Piagam PBB, terhadap tindakan agresi militer maka negara-negara anggota PBB mempunyai kewajiban collective responsibility untuk menghukum mereka yang melakukan agresi. Dengan kata lain sebetulnya ada pendekatan sanksi walaupun di bidang ini maintenance of international peace and security- negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan mempunyai hak veto dan karena sanksi itu ditetapkan oleh Dewan Keamanan maka negara-negara pemegang hak veto ini kepada mereka sepertinya dikecualikan-sanksi dikecualikan.

Dari sini sebetulnya pandangan yang sinis terhadap hukum internasional yang sering kali dijuluki internasional tapi bukan hukum karena daya pemaksanya-enforcement nya yang kurang. Walaupun sebetulnya kesan itu juga tidak sepenuhnya benar. Karena dalam hal keperluan suatu masyarakat termasuk masyarakat internasional melalui hukum internasional mencoba mengatur berbagai segi kehidupan masyarakat. Negara-negara dalam hal ini ada shared interest, kepentingan bersama yang menjadi dasar dari ketentuan hukum yang mereka sepakati untuk diberlakukan bukan karena sanksi yang menjadi pertimbangan utamanya. Contoh yang paling ringan tetapi juga tertib adalah konvensi-konvensi internasional yang mengatur tentang, yang paling ringan saya katakan- pos dan telekomunikasi. Kita tidak berbicara sanksi disini, dan orang juga tidak mempertanyakan mengapa ketika suatu amplop surat kita cemplungkan di kantor pos Bandung, diterima di pojok Brazilia sana, tertib surat itu sampai ke alamat tujuan tapi tidak kita pertanyakan kekuatan apa yang mengatur di balik ketertiban penyelenggaraan surat menyurat mungkin juga telepon yang memudahkan pengaturan hubungan antar negara dan masyarakat. Dengan kata lain, banyak contoh-contoh dari berlakunya hukum internasional yang lebih didasarkan pada adanya kepentingan bersama- shared interest yang menjadi dasar dari pembuatan dan berlakunya hukum internasional.

Di luar bidang-bidang maintenance of international peace and security, kita juga menyaksikan perkembangan pembangunan hukum internasional yang luar biasa. Di bidang hukum laut, sejak perang dunia ke-dua pokok-pokok pikiran Hugo Grotius tentang hukum internasional publik praktis sudah tidak lagi banyak berlaku termasuk di bidang hukum laut internasional. Bahkan konvensi-konvensi PBB tahun ’58, 25 tahun kemudian praktis sudah digantikan oleh konstitusi baru hukum laut internasional yaitu konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS tahun 1982. Dapat kita bayangkan bahwa konsep laut wilayah yang sampai dengan tahun ’82 diukur sejauh 3 nautical miles dari pantai, kemudian oleh UNCLOS 82 diubah menjadi selebar 12 mil dari garis pantai itupun masih dengan variasi bagi negara-negara kepulauan- archipelagic states dimungkinkan untuk menarik lebar laut 12 mil diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar suatu negara kepulauan dalam hal ini Indonesia sebagai contoh. Dan kalau hukum laut yang berlaku sampai dengan tahun 82, telah mengakibatkan laut-laut di antara pulau-pulau Indonesia sebagai kantong-kantong laut internasional, maka agak revolusioner ketika UNCLOS ’82 menetapkan laut-laut di antara pulau-pulau suatu negara kepulauan disebut sebagai laut nusantara- archipelagic water perairan nusantara. Dan karena itu sepenuhnya tunduk pada kedaulatan Indonesia. Mungkin mereka yang lupa sejarah tahun ’60 ketika kita konfrontasi dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat, betapa revolusionernya Bung Karno mengecam Belanda ketika kapal induk Karel Dorman melintas melenggak-lenggok di laut jawa, Bung Karno juga tidak bisa- kita juga tidak bisa melakukan apa-apa. Dengan kata lain melalui proses diplomasi dan perundingan hukum laut, maka sesungguhnya diplomasi Indonesia bukan saja berhasil mempertahankan setiap jengkal tanah air yang ada sebelum itu tetapi juga menambah luas wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia menjadi 6,2 juta km persegi- mohon koreksi kalau saya salah dalam statistik ini. Tanpa sebutir peluru pun ditembakkan tapi dengan keberhasilan yang luar biasa. Seperti yang saya katakan tadi keunggulan konsep dan the force of argument menjadi titik kunci dari kemenangan diplomasi kita. Karena itu mereka yang sinis mengatakan bahwa diplomasi Indonesia lemah, diplomasi Indonesia gagal karena melalui diplomasi kita kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan melalui proses ajudication di International Court of Justice – perlu diingatkan bahwa sesungguhnya Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan Undang-Undang No 4/PRP/1960 adalah pulau-pulau yang berada di luar garis pangkal Republik Indonesia. Dengan kata lain Sipadan dan Ligitan tidak pernah kita klaim ketika kita meluncurkan konsepsi wawasan nusantara sebagai bagian dari republik ini.

Where are we now? Setelah 27 tahun UNCLOS atau Konvensi PBB tentang hukum laut ini disahkan khususnya sebagai tindak lanjut dari pengesahan konsepsi wawasan nusantara. Saya katakan tadi penghargaan kepada ketokohan Pak Mochtar adalah penghargaan tidak hanya terhadap konsep-konsep besar yang beliau majukan, tapi juga komitmen kita generasi berikutnya untuk menindaklanjuti, mengamankan konsep-konsep besar yang berhasil diakui oleh masyarakat internasional. Dalam upaya diplomasi, maka kami selama delapan tahun terakhir ini memberikan prioritas kepada border diplomacy. Sering dilupakan bahwa kita berbatasan, bertetangga dengan 10 negara baik dari ukuran tetangga darat tetapi juga dari ukuran perbatasan wilayah laut kita. Baik di laut wilayah, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif. Proses perundingan perbatasan bukan proses yang mudah. Untuk mengajak negara tetangga kita duduk untuk membicarakan masalah perbatasan kita, itu proses persuasi yang juga tidak mudah. Tapi kalaupun mereka mau diajak duduk bersama membicarakan masalah perbatasan, perundingan perbatasan adalah perundingan yang bisa memakan waktu panjang. Minggu lalu kami menandatangani dengan Singapura perjanjian perbatasan laut wilayah di segmen barat di atas Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura. Lima tahun proses intensif kami lakukan hingga sampai pada perjanjian ini.

Tetapi pada contoh lain perjanjian perbatasan landas kontinen dengan Vietnam hampir berlangsung sepanjang karir saya. Saya ikut pada perundingan ke-10, delegasi RI dipimpin oleh senior saya Bapak Nugroho Wisnumurti di Hanoi dan baru selesai ketika saya menjadi Menteri Luar Negeri pada tahun 2002. Setelah melalui lebih dari- seingat saya 34 kali proses perundingan selama 32 tahun. Tetapi komitmen kita untuk menindaklanjuti tadi konsep-konsep besar yang berhasil kita golkan melalui konsep wawasan nusantara, kita berketetapan untuk melanjutkan memberikan prioritas kepada proses border diplomacy. Dan karena itu tim interdep yang dipimpin Departemen Luar Negeri, Saudara Havas Oegroseno ada disini? Sangat merupakan tim yang sangat aktif. Hampir tiap bulan mesti ada proses negosiasinya. Itu contoh implementasi dari diterimanya konsepsi wawasan nusantara oleh masyarakat internasional. Tapi kita juga memperbaharui konsep kita tentang garis-garis pangkal nusantara kita- archipelagic state base line- untuk menyesuaikan garis pangkal yang ditetapkan oleh Undang-Undang No 4 PRP tahun ’60 sesuaikan dengan konvensi hukum laut yang berlaku sekarang ini. Karena itu dalam waktu dekat pemerintah akan menyerahkan kepada PBB konsep baru kita tentang penetapan garis-garis pangkal nusantara kita.
Kitapun diingatkan oleh Pak Hasjim Djalal untuk menyampaikan klaim kita kepada PBB tentang garis batas terluar dari landas kontinen kita khususnya di Sumatera pulau Sumatera bagian barat- pantai Sumatera Bagian Barat dan juga sebagian wilayah lain di Indonesia. Karena itu dari perspektif dunia praktis di dunia diplomasi, keprihatinan kami adalah siapa lagi dari kita- maksudnya dari dunia pendidikan hukum kita yang memfokuskan diri pada studi hukum laut internasional. Sebagai negara kepulauan sepanjang masa kita memerlukan banyak ahli-ahli hukum laut internasional. Tapi kalau kita hitung, mungkin saya tidak terkesan atau ingin dikesankan mengecilkan, kalau saja kita punya sepuluh ahli hukum laut internasional yang tangguh, itu sudah bagus. Dengan ini sebetulnya saya ingin memprovokasi para mahasiswa dan khususnya dunia pendidikan hukum untuk memperhatikan bidang yang sangat penting bagi kehidupan kenegaraan kita sekarang dan kedepan.

Bidang lain sejak perang dunia ke-dua berakhir, di bawah- proses di bawah PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya, yang menonjol adalah di bidang hukum mengenai hak asasi manusia. Saya ingin sebut bahwa begitu banyak organisasi yang merupakan subsidiary organ dari PBB dan organisasi-organisasi regional yang terlibat aktif dalam konteks standard setting- pembakuan hukum internasional. Secara singkat, dari begitu banyak organisasi internasional dan regional maka sebetulnya kalau dilihat fungsinya terbatas pada tiga hal: pertama adalah standard setting yaitu upaya membakukan hukum internasional; yang kedua monitoring terhadap implementasi hukum itu oleh negara-negara dan yang ketiga technical cooperation and advisory services.

Sesungguhnya kepentingan nasional kita atau setiap negara mulai terkait ketika proses standard setting itu sendiri. Perancangan hukum di kita seperti juga bagian dari budaya hukum kita, umumnya kita kurang peduli pada proses standard setting. Hukum itu baru kita kenal atau kita mau kenal ketika kita sudah kepentok dengan masalah hukum Belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Mochtar adalah penting untuk kita termasuk diplomasi terlibat dalam proses standard setting ini. Lagi-lagi unggulan konsep dan argument karena itu pada akhirnya keahlian kita di berbagai bidang sehingga dengan begitu kita dapat berperan dalam proses pembentukan hukum standard setting tadi. Disini juga merupakan titik kelemahan kita. Proses implementasi juga tidak kalah rumitnya. Kalau kita sudah ignorance terhadap proses standard setting nya itu sendiri, jangan harapkan kita juga jagoan dalam proses implementasinya. Disini lagi-lagi dunia praktisi Departemen pemerintahan dan juga lembaga non-pemerintahan untuk kita peduli tentang penguasaan konsep-konsep substantif di berbagai bidang sehingga kita bisa berperan baik dalam tahapan standard setting maupun implementasinya.[]

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Don`t copy text!