Januari 2012

Merintis Jalan Bagi Demokrasi Politik Sosialis dengan Karakteristik China

Merintis Jalan Bagi Demokrasi Politik Sosialis dengan Karakteristik  China
Dong Yunhu
Wakil Direktur Dewan Informasi Negara, RRC.

SAYA sangat senang berkesempatan hadir pada hari ini di BDF IV. Hari ini, pemimpin-pemimpin negara dan para ahli dari berbagai negara berkumpul di Bali, “Flower Island” yang sangat indah, untuk berbagi pengalaman dan bertukar pandangan dalam mengembangkan demokrasi, serta mengeksplorasi berbagai upaya untuk mempromosikan pengembangan demokratis negara kita.

Ini memberikan dampak yang besar dalam era sekarang ini, dimana dunia tengah memfokuskan perhatiannya pada Asia, dan secara umum sangat optimistik terhadap prospek pengembangannya. Pertama-tama saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih dari lubuk hati kepada pemerintah Indonesia atas undangan dan pengaturan yang bijaksana, serta salam hangat saya untuk keberhasilan forum ini.

Demokrasi merupakan prestasi yang signifikan selama perkembangan masyarakat menjadi simbol penting bagi peradaban modern. Hal ini bukan hanya pengejaran bersama rakyat di seluruh dunia, tetapi juga tujuan penting revolusi, konstruksi, serta reformasi dan pembangunan China. Selama lebih dari 100 tahun di zaman modern, masyarakat China dengan gigih berjuang melawan imperialisme dan otokrasi feodal untuk mencapai kebebasan nasional dan demokrasi untuk rakyat.

Pada tahun 1949, dibawah kepemimpinan Partai Komunis China (CPC), rakyat China meraih kemenangan besar dalam Revolusi Demokrasi Baru, mendirikan Republik Rakyat China dan menyadari hak-hak asasi sebagai tuan dari negara. Setelah berdirinya Tiongkok Baru, pemerintah dan rakyat China berjalan melalui berbagai macam kesulitan dan kemunduran guna mengeksplorasi cara untuk mendirikan dan membangun demokrasi sosialis di suatu negara oriental yang besar, yang pada saat itu miskin dan terbelakang.

Sejak reformasi dan membuka diri, pemerintah dan masyarakat China, berdasarkan situasi negara yang unik itu, memiliki keteguhan untuk melanjutkan perubahan struktur ekonomi dan politik. Meningkatkan sistem demokrasi dan memperkaya bentuk demokrasi, dimana kami secara aktif mempromosikan demokrasi dalam kehidupan politik dan sosial negara. Kami memperluas partisipasi politik warga negara dan berhasil merintis jalan bagi demokrasi politik sosialis dengan karakteristik China. Kami menanamkan semangat vitalitas untuk mengangkat China yang damai.

Demokrasi politik China, mengikuti nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip dasar demokrasi, dan memiliki karakteristik China yang berbeda.
Pertama, demokrasi China adalah demokrasi rakyat, dimana rakyat adalah tuan rumah dari negara. Esensi dari demokrasi sosialis China adalah bahwa rakyat merupakan tuan rumah negara. Sesuai konstitusi, semua kekuasaan di Republik Rakyat China adalah milik rakyat. Rakyat menjalankan kekuasaan negara melalui Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Daerah pada berbagai tingkatan organ-organnya. Dengan legislasi unicameral yang dimiliki Kongres Rakyat Nasional, China tidak mengadopsi sistem demokrasi parlemen dengan pemisahan tiga-kamar atau dua-kamar. Kongres Rakyat Nasional adalah organ tertinggi kekuasaan negara. Administrasi, peradilan dan organ-organ yang memiliki kekuasaan negara, seluruhnya dibentuk oleh Kongres Rakyat, mereka bertanggung jawab dan dengan itu melakukan supervisi. Kongres Rakyat menjalankan kekuasaan legislasi, pengawasan, mengangkat dan memberhentikan pejabat, dan membuat keputusan tentang isu-isu utama; organ-organ administratif bertanggung jawab dalam implementasi hukum, resolusi dan mengadopsi keputusan-keputusan Kongres Rakyat, pengadilan dan organ prokurator, sesuai dengan hukum, independensi dan kewenangan pengadilan dan organ prokurator.

Anggota Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Daerah di berbagai tingkatan diangkat melalui pemilihan umum yang demokratis. Mereka bertanggung jawab kepada rakyat dan utamanya pada tugas pengawasan mereka. Para wakil Kongres Rakyat di tingkat kabupaten dan kecamatan dipilih langsung oleh para pemilih; Wakil Kongres Rakyat di atas tingkat kabupaten dipilih oleh Kongres Rakyat di tingkat yang lebih rendah. Para wakil Kongres Rakyat pada berbagai tingkatan, berasal dari kelompok etnis, industri, strata sosial dan partai yang berbeda. Karena itu mereka adalah representasi dari masyarakat luas. Dalam prakteknya, telah terbukti bahwa sistem kongres rakyat adalah sistem politik fundamental China, untuk memastikan posisi rakyat sebagai tuan rumah negara.

Kedua, demokrasi China adalah untuk menerapkan sistem kerjasama multi-partai dan konsultasi politik dibawah kepemimpinan CPC. Ada delapan partai politik di China, yaitu: Komite Revolusioner Kuomintang Tiongkok, Liga Democratik China, Asosiasi Konstruksi Nasional Demokratis China, Asosiasi China untuk Promosi Demokrasi, Partai Demokratis Petani dan Pekerja China, Partai Zhi Gong China, serta Liga Masyarakat Jiu San dan Pemerintah Otonom Demokratis Taiwan.

Sistem kerjasama multi-partai dan konsultasi politik di bawah pimpinan CPC adalah sistem partai politik dengan karakteristik China yang berbeda-beda, yang didirikan dan dikembangkan selama periode yang panjang kerjasama antara CPC dan delapan partai demokratis dalam menuju revolusi, konstruksi dan reformasi China. Ini berbeda dari sistem kompetisi dua-partai atau multi-partai dan sistem satu partai yang dipraktekkan di beberapa negara. Karakteristik yang mencolok adalah: kerjasama multi-partai di bawah kepemimpinan CPC, kekuasaan dipegang CPC dan partai-partai demokratis berpartisipasi penuh dalam urusan negara. Delapan partai demokratis adalah teman dekat CPC.

Mereka bersatu dan bekerjasama didalam berpartisipasi mengenai urusan negara, bukan menjadi partai oposisi. CPC mengambil peran utama dalam prinsip politik negara itu, orientasi politik, serta program dan kebijakan utama. Partai-partai demokratis berpartisipasi dalam menjalankan kekuasaan negara, konsultasi dalam kebijakan fundamental negara dan pilihan pemimpin negara, administrasi negara, serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan negara, hukum dan regulasi. Mereka juga melakukan pengawasan demokratis atas pekerjaan partai yang berkuasa dan organ-organ negara melalui saluran dan sarana diversifikasi. Sebagai sistem politik dasar dengan demokrasi rakyat, sistem kerjasama multi-partai dan konsultasi politik di bawah kepemimpinan CPC, maka tidak ada pertentangan atau kompetisi seperti di negara-negara Barat, melainkan kolaborasi dan konsultatif. Hal ini dapat mencapai partisipasi politik yang luas dari partai-partai demokratis, organisasi massa dan masyarakat dari semua lapisan kehidupan, dan mempromosikan pengambilan keputusan secara ilmiah dan demokratis dari partai dan pemerintah yang berkuasa di semua tingkatan. Selain itu dapat menghindari masalah pengawasan yang umum terjadi pada sistem satu partai, kekacauan politik, kurangnya stabilitas dan persatuan yang mungkin disebabkan oleh pertentangan dan perselisihan diantara beberapa partai.
Ketiga, demokrasi China didasarkan pada kesetaraan, persatuan dan saling membantu di antara semua kelompok etnis China. China adalah negara multi-etnis yang bersatu. Selain etnis Han, ada 55 kelompok etnis minoritas. Dalam rangka untuk menjamin hak-hak yang setara antara semua kelompok etnis dan kepentingan khusus etnis minoritas, China mempraktekan sistem otonomi daerah etnis dimana rakyat dari etnis minoritas tinggal di satu komunitas. Di sini organ-organ pemerintah dibentuk untuk melaksanakan aturan otonomi. Saat ini China memiliki 155 daerah otonomi etnis, termasuk lima daerah otonom, 30 otonom administrasi dan 120 otonom kabupaten. Selain itu, ada 1.173 kota di mana etnis minoritas tinggal dalam satu komunitas. Menurut hukum, etnis minoritas tidak hanya menikmati hak yang sama untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan urusan negara, tetapi juga memiliki hak eksklusif untuk mengatur urusan lokal kelompok etnis mereka dan urusan lainnya dalam wilayah administratif masing-masing. Daerah otonom etnis memiliki kekuatan untuk merumuskan regulasi otonomi yang terpisah berdasarkan karakteristik politik, ekonomi dan budaya local kelompok etnis tersebut. Dimana ketentuan tertentu dari hukum dan regulasi administrasi terkait, adaptasinya dapat dibuat dalam regulasi otonom dan terpisah. Mereka juga memiliki kekuatan untuk secara mandiri mengatur, mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi, sosial dan budaya lokal. Kepala daerah otonom etnis tersebut akan menjadi warga kelompok etnis otonomi daerah di wilayah yang bersangkutan. Negara menyediakan dukungan khusus dalam hal kebijakan, modal, dan personil, mempercepat pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di daerah etnis minoritas, dan memastikan semua kelompok etnis memiliki kebebasan untuk menggunakan dan mengembangkan bahasa mereka sendiri baik lisan maupun tertulis, kebebasan untuk melestarikan atau merubah budaya dan adat istiadat mereka sendiri, dan menikmati kebebasan keyakinan agama. Dalam prakteknya, telah terbukti bahwa sistem otonomi daerah etnis adalah sistem yang signifikan untuk menjamin bahwa semua kelompok etnis bekerja bersama untuk pengembangan dan kemakmuran bersama.

Keempat, demokrasi China adalah untuk mempraktekkan self-governance secara luas pada tingkat akar rumput. Sistem demokratis self-governance adalah cara yang paling efektif dan banyak digunakan agar rakyat dapat secara langsung melaksanakan hak demokratis mereka dan menyadari posisi mereka sebagai tuan rumah bagi negaranya sendiri. China kini telah membangun sistem demokrasi self-governance akar rumput, utamanya mencakup komite masyarakat desa, komite lingkungan perkotaan dan konferensi pekerja dan staf dalam organisasi bisnis. Didalam organisasi massa akar rumput  self-governance di daerah perkotaan dan pedesaan, rakyat China secara langsung melaksanakan hak-hak hukum mereka berupa pemilu, pengambilan keputusan, manajemen dan pengawasan yang demokratis, sehingga mereka dapat mengelola urusan publik dan kesejahteraan mereka sendiri melalui komunitas dan organisasi akar rumput mereka. Ini adalah pencapaian yang besar selama pengembangan demokrasi politik China. Secara khusus, ini menjadikan praktek demokrasi secara langsung banyak digunakan secara luas didalam China kontemporer untuk kesuksesan penerapan self-governance masyarakat desa di daerah pedesaan dengan total populasi lebih dari 800 juta. Hal ini membangkitkan antusiasme yang tinggi masyarakat yang tinggal di pedesaan, meningkatkan kreativitas dan rasa tanggung jawab mereka.

Kelima, demokrasi China adalah untuk menerapkan aturan hukum. Ini adalah prinsip yang penting untuk bangunan demokrasi politik China guna mengintegrasikan status rakyat sebagai tuan rumah negara dan aturan hukum. Sejak reformasi dan membuka diri, China berpegang pada strategi dasar pemerintahan negara berdasarkan hukum, dan secara aktif mempromosikan pembangunan negara sosialis di bawah aturan hukum, memperbaiki sistem hukum secara kontinu untuk menjamin hak-hak demokratis rakyat, dan melakukan upaya yang besar untuk membawa semua pekerjaan negara di bawah kekuasaan hukum. Melalui upaya mendorong pelembagaan, standardisasi dan proseduralisasi demokrasi politik, China telah melangkah maju di jalan demokrasi dan supremasi hukum, serta membuka sebuah dunia baru dalam pengembangan peradaban politik manusia. Sekarang, undang-undang sistem sosialis dengan karakteristik China telah didirikan, dengan supremasi konstitusi, undang-undang, regulasi regional dan regulasi administratif di berbagai tingkatan sebagai komponen utama. Hukum untuk dipatuhi, tidak hanya dalam menjalankan urusan negara dan kehidupan sosial, tetapi juga dalam legislasi, peradilan, serta aktivitas pemerintahan dan administrasi. Oleh karena itu sistem demokrasi rakyat berada di bawah perlindungan hukum yang dapat diandalkan.

Keenam, demokrasi China adalah menempatkan rakyat sebagai yang pertama, menghormati dan melindungi HAM. Menghormati dan melindungi HAM adalah isi dan tujuan penting demokrasi politik China. Sejak reformasi dan membuka diri, pemerintah China telah merengkuh penghormatan dan perlindungan HAM sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan negara, diterapkan ke berbagai bidang, ekonomi, politik, budaya dan konstruksi sosial, serta secara kontinu mempromosikan pengembangan perlindungan dan modernisasi HAM. Khususnya, selama abad baru ini, prinsip penghormatan dan perlindungan HAM telah diabadikan dalam Konstitusi China dan Konstitusi Partai Komunis China.

China menjadi yang pertama di antara kekuatan-kekuatan dunia yang menyebar-luaskan, dan menerapkan rencana nasional tentang perlindungan HAM, dalam National Human Rights Action Plan of China (2009-2010) untuk mempromosikan pengembangan segala hal yang berkaitan dengan HAM. Sekarang, China tengah menyusun rencana aksi nasional baru HAM untuk periode 2012-2015, sebagai program kedua. Selama lebih dari 30 tahun, negara-negara berpenduduk miskin telah mengurangi lebih dari 200 juta penduduk miskin. Standar hidup keseluruhan penduduk China dapat diselesaikan dalam dua lompatan sejarah, dari kemiskinan yang subsisten, dan kemudian menjadi kaya. Dengan rata-rata harapan hidup sampai 73 tahun, seluruh rakyat China telah mendapatkan martabat dan kebebasan yang lebih besar untuk menentukan hidup mereka dengan cara mereka sendiri.[] (sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, 8-9 /12) (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)
 

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Don`t copy text!