April 2009

Negara Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional


Mulya Wirana S.H.
Sekretaris Ditjen HPI

Kalau kita lihat bahwa kedaulatan negara adalah wilayah yang dilihat dalam aspek hukum internasional, maka sebetulnya kedaulatan negara kita itu belum sempurna pada masa awal kemerdekaan. Karena tidak ada satupun perangkat hukum internasional yang mendifinisikan negara kepulauan, belum ada yang secure. Kita masih dilihat sebagai sebuah negara yang dipisahkan oleh pulau-pulau, bukan sebagai negara yang disatukan oleh pulau-pulau. Ketentuan internasional pada waktu adalah bahwa batas wilayah laut kita masih beberapa mil dari garis pantai, sehingga kapal-kapal asing bisa lewat di negara kita. Jadi perjuangan kita yang dapat dikatakan monumental adalah berhasilnya konsep Negara Kepulauan itu diterima dalam ketentuan internasional, yaitu dengan disahkannya konvensi UNCLOS 1982.

Jadi itulah yang menurut para ahli sebagai periode yang monumental, dimana Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja termasuk sebagai salah satu tokoh sejarah kita. Didalam hal penentuan batas laut, itu diperlukan adanya standar seting, monitoring, dan teknis. Kita dengan modal seadanya menentukan standar seting yang berkaitan dengan konsep negara kelautan, jadi disinilah tantangannya, yaitu untuk mengisi apa yang sudah dirintis oleh para pemimpin kita tersebut.

Jadi dalam mempertahankan NKRI ini, sebetulnya dengan sendirinya eksistensi NKRI itu tergantung pada hukum internasional. Tetapi juga memang suatu realita, apakah hukum internasional itu sudah memasyarakat dalam budaya kita, atau menjadi mindset kita secara keseluruhan. Kalau tidak, berarti hanya stakeholder yang orangnya hanya itu-itu saja, karena memang dalam kehidupan sehari-hari hukum internasional itu mungkin dianggap sebagai suatu hukum abstrak yang tidak langsung mengena kepada kepentingan satu orang, jadi apa boleh buat bahwa perhatian itu memang terkesan kurang.

Dalam menjaga kepentingan Indonesia, ada 4 hal yang mungkin harus diperhatikan, yaitu aspek kesatuannya, kesejahteraan, keamanan dan rule of law. Dalam men secure itu semua, memang tidak bisa tidak, bahwa kerjasama internasional merupakan hal yang hakiki dalam hal ini. Yaitu bagaimana kita sebagai stakeholder domestik menentukan what is our interest dalam mengisi sesuatu yang sudah dijadikan draft oleh Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja itu.

Untuk itulah kita harus senantiasa bekerjasama dalam menentukan kepentingan kita, setidaknya kita tahu apa yang kita pilih. Dari sisi konteks bilateral, sebagaimana disampaikan oleh Menlu Hasan Wirajuda, yang menonjol adalah jalur non diplomasi. Namun sebagaimana yang digambarkan oleh bapak Nugroho Wisnumurti, hal itu tidak mudah, karena kita dan khususnya negara-negara tetangga itu memiliki kepentingan masing-masing.

Jadi tidak hanya terkait dengan delimitasi atau demarkasi suatu batas internasional, tetapi juga menyangkut kerjasama dengan beberapa instansi terkait dan isu-isu lainnya, seperti pengelolaan wilayah udara, penerbangan komersial, flight information region dan penanganan terhadap flight security dalam konteks regional. Kita semua tahu bahwa seluruh negara ASEAN sudah meratifikasi ASEAN Charter, tapi disisi lain ada legal aspek yang terkait disitu. Jadi bagaimana kita melihat beberapa aspek, misalnya saja selat Malaka dan selat Singapura yang kita tahu merupakan selat yang strategis secara internasional, yaitu sebagai alur pelayaran, navigasi, dan perdagangan, yang sudah barang tentu banyak negara luar yang berkepentingan disitu. Katakanlah misalnya sisi keamanan bagi kapal-kapal mereka yang akan lewat disitu.

Tetapi harus kita ingat, bahwa pasal 34 UNCLOS menyatakan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk itu adalah negara pantai, jadi kalaupun kita menghormati prinsip trade for international navigation, tetapi hendaknya kita mempertahankan kedaulatan kita dengan menentang upaya-upaya untuk menginternasionalisasikan selat-selat tersebut. Jadi itulah yang juga harus kita waspadai dan kita harus mengisi konvensi hukum laut tersebut.

Karena itu dalam konteks internasional dan bilateral, sebenarnya kita harus aktif, khususnya dalam hal standar seting, agar kepentingan-kepentingan kita bisa diamankan. Contoh misalnya kasus perompakan di perairan Somalia, kalau kita melihat ini dalam struktur PBB, maka itu adalah kewenangan Dewan Keamanan PBB. Tapi karena perairan lepas pantai Somalia itu juga merupakan jalur navigasi internasional dan perdagangan, maka ada upaya-upaya untuk mengamankan jalur tersebut dengan menghadirkan kapal-kapal militer asing. Masalahnya adalah ada upaya-upaya menunggangi atau menggeneralisir bahwa upaya keamanan itu berlaku untuk seluruh keamanan laut territorial.

Kita tahu bahwa sesuai dengan pasal 101 UNCLOS, bahwa ketentuan tersebut hanya sebatas laut lepas, kalau sudah masuk kedalam laut wilayah, maka itu masuk kedalam yurisdiksi kewenangan negara pantai. Mungkin karena Somalia dianggap tidak mampu melakukannya sendiri maka pihak asing akan masuk. Karena itu kita mencermati masalah ini dengan hati-hati.

Tahun 2008 lalu ada upaya dari AS dan Prancis untuk menggeneralisir pengamanan menyangkut pembajakan di laut, karena menurut mereka hal itu bisa terjadi dimana-mana. Dalam hal ini kita sebagai anggota tidak tetap DK PBB menolak secara keras, dan syukur akhirnya diterima. Dan dalam perkembangannya resolusi itu akhirnya hanya berlaku untuk Somalia dan tidak berlaku bagi negara-negara lainnya.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita ini sebagai stakeholders, khususnya yang berkecimpung dalam bidang hukum internasional dan juga yang lain-lainnya, adalah bagaimana secara komprehensif bersinergi, bersama-sama menyusun suatu upaya melalui aspek standar seting, monitoring, teknis dan seterusnya demi mempertahankan atau mengamankan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia di dunia internasional.[]

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Don`t copy text!