Desember 2021 Preivous Issue

PEREMPUAN: SALAH SATU ISU UTAMA PRESIDENSI G20 INDONESIA

Salah satu isu yang akan diangkat dan dipromosikan Indonesia selama menjabat Presidensi G20 adalah soal kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Dikutip dari voaindonesia.com, Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas, Dian Triansyah Djani menjelaskan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan adalah salah satu isu utama yang akan diangkat Indonesia saat menjabat Presidensi G20. Selama menjabat Presiden G20, Indonesia akan melangsungkan dua pertemuan terkait perem[1]puan, salah satu di antaranya Women 20. “Isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat global adalah isu yang perlu terus kita perjuangkan. W20 berperan penting dalam memastikan pertimbangan dan perspektif gender diarusutamakan di berbagai diskusi di dalam G20,” kata Triansyah Djani.

Menurut Triansyah, ada banyak isu perempuan yang bisa dibahas selama Presidensi Indonesia di G20 seperti sektor tenaga kerja, pandemi COVID-19 dan sebagainya. Ditambahkannya, pemerintah Indonesia ingin agar isu-isu yang diba[1]has di G20 akan dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin masyarakat di seluruh dunia. Pada tanggal 22 Desember 2021, Presidensi G20 Indonesia resmi melakukan kick off G20 EM[1]POWER Initative dan Engagement Group (EG) Women 20 (W20). Kick off tersebut dibuka secara resmi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam sambutannya, Menteri PPPA menyampaikan bahwa keketuaan Indonesia pada G20 akan menaruh perhatian pada keterlibatan peran perempuan dan kelompok marjinal. Kolaborasi antar semua pihak, baik Pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, akademisi, dan stakeholders harus dapat memfasilitasi upaya penanganan berbagai tantangan yang dihadapi perempuan. Hal ini sangat penting, terutama da[1]lam menghadapi dampak COVID-19.

Turut berbicara dalam acara kick off ini yaitu Menkeu Sri Mulyani dan Menlu Retno Marsudi, yang masing-masing menyampaikan pandangan tentang pemberdayaan perempuan dunia. Menkeu tekankan peran penting perempuan dalam mendukung kekuatan dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Perempuan juga berperan untuk menggerakan sumber pertumbuhan untuk pemulihan dunia. Sementara itu, Menlu RI menegaskan perlunya penciptaan lingkungan yang kondusif untuk mem[1]berikan kesempatan setara bagi perempuan untuk berkontribusi. Dicontohkan sejumlah langkah konkret Indonesia di tingkat global, termasuk peluncuran Southeast Asian Network of Women Peace Negotiators and Mediator, misi women peacekeepers, dan pendirian Afghanistan-Indonesia Women’s Solidarity Network, untuk mendorong kontribusi perem[1]puan di bidang peacebuilding dan ekonomi. Kegiatan Kick Off Meeting dilaksanakan sekaligus untuk meresmikan Chair dan Co-Chair Women 20 dan G20 Empower Indonesia dalam kerangka Presidensi Indonesia di G20. Kick off meeting juga menyampaikan isu-isu prioritas dari masing-masing W20 dan G20 Empower Indonesia serta agenda secara umum selama 1 tahun ke depan

• W20 Indonesia mengangkat agenda (1) menghapus diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam perekonomian; (2) mencapai inklusi ekonomi dengan mendukung UMKM perempuan; (3) mengatasi kerentanan untuk meningkatkan ketahanan; dan (4) tanggapan atas kesehatan yang setara gender;

• G20 Empower mengangkat 3 tema penting, yaitu (1) akuntabilitas terhadap KPI untuk mendorong kepemimpinan dan penguatan posisi perusahaan di dunia kerja; (2) upaya pihak swasta dan Pemerintah untuk terus mendorong dan mendukung peran perempuan dalam UMKM sebagai penggerak ekonomi; dan (3) membangun kesiapan perempuan di masa depan dalam ekonomi digital

Kekerasan Gender dan Pernikahan Dini

Ketua Women 20, Hadriani Ulitiur Ida Silalahi, menjelaskan kekerasan berbasis gender dan diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung sampai saat ini, di mana satu dari tiga perempuan di dunia mengalami kekerasan berbasis gender. Forum Ekonomi Dunia bahkan mencatat sekitar 33 ribu anak perempuan menikah dini setiap harinya. Mengutip data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, Hadriani mengatakan tahun lalu hampir 300 ribu laporan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Banyak korban yang tidak melapor atau tidak memiliki akses untuk melapor. “Dengan data-data berikut ini, benar terli[1]hat betapa pentingnya upaya penghapusan diskriminasi demi mencapai kesetaraan perempuan. Keadaan yang setara bagi per[1]empuan dapat mempromosikan pemberdayaan perempuan. Perempuan yang berdaya dapat berkontribusi secara maksimal kepada masyarakat luas baik dengan pendidikan dan kemampuannya,” kata Hadriani.

Hadriani menggarisbawahi pentingnya mencapai pemberdayaan dan otonomi perempuan serta peningkatan status politik, ekonomi, sosial dan kesehatan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Menurut Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lenny N. Rosalin, pembangunan kesetaraan gender sudah masuk dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Lenny menambahkan meski 35,07 persen dari 270,2 juta penduduk Indonesia merupakan perempuan berusia produktif tetapi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020 memperlihatkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebanyak 82,41 %, sedangkan perempuan 53,13 persen.

Lenny menjelaskan sebagian besar usaha yang dilakukan perempuan merupakan usaha berskala kecil dan berbasis rumahan. Perempuan mengalami banyak kesulitan dalam mempertahakan dan mengembangkan usahanya dibanding laki-laki, di antaranya karena norma gender yang tidak setara, tingginya beban pengasuhan anak mesti dilakukan perempuan serta rendahnya akses terhadap aset produktif. Di samping itu, lanjut Lenny, perempuan kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, terbatasnya akses terhadap finansial, kurangnya mentor dan jaringan serta kebijakan-kebijakan yang tidak ramah gender.

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Don`t copy text!