Current Issue Februari 2018

Pernyataan Pers Tahunan Menlu RI Tahun 2018

Kerja diplomasi Indonesia sudah dimulai bahkan sejak hari pertama tahun 2018. Saya baru saja kembali dari Davao City, Filipina. Secara simbolik, pada tanggal 3 Januari, saya menyerahkan 300 paspor Indonesia kepada warga keturunan Indonesia yang elah tinggal berpuluh tahun di Filipina, tanpa ketetapan status kewarganegaraan. KJRI Davao City, bekerja sama dengan Pemerintah Filipina dan UNHCR berhasil mendata 8.745 warga keturunan Indonesia atau disebut Persons of Indonesian Descent di 8 Propinsi di Filipina Selatan. Dari jumlah tersebut, 2.425 orang sudah diberikan Surat Penegasan Kewarganegaraan Indonesia (SPKI). Proses pendataan dan penetapan tentunya bukan hal yang mudah. Proses panjang ini memang harus ditempuh karena negara ingin memberikan perlindungan maksimal bagi warganya di luar negeri. Selama berada di Davao, Indonesia dan Filipina sepakat meningkatkan kerja sama pendidikan, terutama untuk meningkatkan pendidikan di sekolah-sekolah Islam di Filipina Selatan. Indonesia menawarkan 100 beasiswa setiap tahun.

Pada tanggal 5 Januari, saya lakukan groundbreaking pembangunan gedung Sekretariat ASEAN yang baru. Pembangunan gedung ini adalah kontribusi Indonesia agar Sekretariat ASEAN mampu mengemban tugas 50 tahun mendatang. Selain itu gedung ini juga mengukuhkan Jakarta sebagai ibukota diplomatik ASEAN. Pada tanggal 5 Januari pula, saya telah menerima kunjungan Menlu India di Jakarta. India merupakan mitra strategis penting Indonesia. Indonesia-India sepakat untuk memperkuat dan memperdalam kemitraan strategis kedua negara serta berkontribusi kepada ekosistem perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan termasuk di Indo-Pasifik, termasuk melalui perkuatan kerja sama di IORA, ASEANIndia, dan EAS. Tahun 2017 baru saja berlalu. Keberpihakan terhadap isu kemanusiaan dan upaya menciptakan perdamaian dunia adalah dua isu menonjol diplomasi Indonesia sepanjang 2017. Menjelang tutup tahun, dunia dikejutkan dengan upaya mengubah status quo internasional terhadap Yerusalem. Dunia merespon dengan tepat di mana mayoritas negara dunia masih melihat isu Yerusalem secara jernih, dan hal ini tercermin dari hasil voting di Sidang Umum PBB, New York, 21 Desember 2017. Demokrasi harus dihormati dan dilaksanakan pada tatanan dunia. Sikap mayoritas negara anggota PBB hendaknya menjadi panduan dunia untuk menyelesaikan isu Yerusalem. Kontribusi Indonesia bagi Perdamaian Dunia dan Kemanusiaan Sikap Indonesia mengenai Palestina, termasuk status Yerusalem sudah sangat jelas, tegas dan konsisten sesuai panggilan Konstitusi. Sikap yang konsisten ini juga ditegaskan pada KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, 13 Desember 2017

Sebelum KTT saya bertemu dengan Menlu Jordania dan Menlu Palestina serta setelah KTT, saya juga telah menemui HRVP Mogherini di Brussels. Diplomasi Indonesia akan terus berjuang untuk Palestina, demi kemanusiaan dan demi keadilan. Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik namun juga dukungan ekonom dan kerja sama teknis. Khusus di bidang ekonomi, Indonesia menerapkan “zero tariff” untuk sejumlah produk Palestina kepasar Indonesia. Tahun ini juga, Indonesia akan meningkatkan kerja sama de-salinasi air dan kesehatan. Sekali lagi, Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia, dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, disitu terdapat perjuangan untuk Palestina. Pada kesempatan yang baik ini, Indonesia kembali menyerukan kepada negara dunia agar terus memberikan dukungan bagi Palestina. Kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia juga dilakukan di Afghanistan. Kedua negara akan mengintensifkan kerja sama “capacity building” melalui pemberian beasiswa, pelatihan aparat polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama,dan pemberdayaan perempuan. Bulan November lalu, saya melakukan kunjungan kerja ke Kabul, yang merupakan kunjungan bilateral pertama Menteri Luar Negeri Indonesia setelah lebih dari 50 tahun. Bersama dengan Menlu Afghanistan, saya menandatangani hibah pembangunan poliklinik kesehatan. Poliklinik tersebut akan segera dibangun di kompleks “Indonesia Islamic Centre” di mana saat ini telah berdiri Masjid Indonesia.

Indonesia juga merasa terhormat menerima kunjungan Presiden Afghanistan, High Peace Council, dan Ibu Negara Afghanistan pada tahun 2017. Sebuah kehormatan bagi Indonesia untuk dapat berbagi dengan Saudara-saudara kita di Afghanistan dalam membangun perdamaian. Konperensi Internasional para Ulama Dunia menurut rencana akan dilakukan di Indonesia guna memperkokoh nilai-nilai Islam yang damai dan perdamaian. Masih terkait dengan isu kemanusiaan, pada tahun 2017 kita juga menyaksikan dengan penuh keprihatinan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, yang menyebabkan ratusan ribu mengungsi ke wilayah Bangladesh. Indonesia termasuk negara pertama yang sudah berada di Myanmar dan Bangladesh paska “new cycle of violence” yang terjadi bulan Agustus 2017.

Indonesia menyerukan agar: segala bentuk kekerasan dihentikan; keamanan dan stabilitas dipulihkan; perlindungan diberikan kepada semua orang; akses kemanusiaan dibuka; dan rekomendasi Laporan Kofi Annan diimplementasikan. Sebagai bentuk kepedulian, bantuan kemanusiaan telah disampaikan baik untuk Myanmar maupun Bangladesh. Pembangunan tahap ke-2 Rumah Sakit Indonesia di Mrauk U, Rakhine State, juga telah dimulai bulan lalu. Indonesia menjadi motor pemberian bantuan ASEAN Humanitarian Assistance Centre di Rakhine State. Indonesia menyambut baik penandatanganan Arrangement on Repatriation antara Myanmar dan Bangladesh, serta mengharapkan tindak lanjut penuh. Indonesia siap untuk berkontribusi, baik dalam pelaksanaan repatriasi maupun implementasi Rekomendasi Laporan Kofi Annan. Instabilitas di satu negara pasti mempengaruhi instabilitas kawasan. Indonesia tidak menginginkan hal ini terjadi. Kita juga menyaksikan dengan penuh kekhawatiran pendudukan Marawi oleh kelompok teroris. Indonesia dan negara dunia mengutuk pendudukan tersebut. Indonesia telah menginisiasi Pertemuan Trilateral di Manila pada 22 Juni 2017 guna memperkuat kerja sama keamanan, countering radicalism dan terrorism melalui hardpower serta pendekatan softpower.

Kunjungan saya ke Davao, seperti saya sebutkan di awal pidato, juga merupakan tindak lanjut dari kerja sama trilateral melawan radikalisme dan terorisme melalui pendidikan. Kontribusi Indonesia dan ASEAN bagi Perdamaian dan Kesejahteraan Dunia Tahun 2017 merupakan tahun yang sangat penting bagi ASEAN. Sudah 50 tahun ASEAN berdiri. Dalam kurun 50 tahun ini, ASEAN telah memberikan kontribusi signifikan bagi terciptanya ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Asia Tenggara. Untuk 50 tahun ke depan, selain kontribusi pada kawasan, ASEAN juga harus mampu meningkatkan kontribusinya bagi perdamaian dan kesejahteraan dunia. Tantangan perjalanan 50 tahun ke depan tidak akan berkurang. Semua negara anggota ASEAN harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menjaga relevansi ASEAN. Diperlukan suatu “collective leadership and concerted action” untuk tetap mempertahankan ASEAN sebagai pemain utama di kawasan. Bagi Indonesia, persatuan dan sentralitas ASEAN adalah kunci. Tanpa persatuan dan sentralitas, akan sulit bagi ASEAN untuk mempertahankan peran dan relevansinya. Kemampuan negara ASEAN dalam menyinergikan kepentingan nasional dan kawasan adalah sebuah keniscayaan. Kepentingan nasional dan kawasan harus dapat berjalan beriringan.

Indonesia akan terus mengawal persatuan dan sentralitas ASEAN. Beberapa capaian utama ASEAN tahun 2017, antara lain: Pertama, disepakatinya Framework of the Code of Conduct in the South China Sea antara Tiongkok dan ASEAN dan disepakatinya negosiasi Code of Conduct. Indonesia berharap negosiasi ini dapat segera diselesaikan secepatnya. Kedua, ditandatanganinya ASEAN Concensus on the Protection and Promotion of the rights of Migrant Workers. Penandatanganan ini dapat dilakukan setelah melalui perjuangan yang sangat panjang. Keberpihakan Indonesia terhadap perlindungan buruh migran tidak pernah berubah dan keberpihakan ASEAN terhadap buruh migran akan merupakan ujian apakah ASEAN akan mampu untuk menciptakan caring and sharing community. Ketiga, Indonesia telah mendorong operasionalisasi AIPR (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation) sebagai sumbangsih bagi salah satu upaya resolusi konflik secara damai.

Perkuatan Diplomasi Indonesia di Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Diplomasi Indonesia juga diperkuat tidak saja di Samudera Pasifik, namun juga di Samudera Hindia. Penguatan kerja sama diantara negara negara lingkar Samudera Hindia dilakukan selama keketuaan Indonesia di IORA. Selama keketuaan Indonesia, tidak kurang 30 pertemuan, program maupun proyek dalam kerangka IORA dilakukan di Indonesia. Setelah berdiri 20 tahun, untuk pertama kalinya, KTT IORA diselenggarakan di Jakarta pada Maret 2017. KTT telah menghasilkan: Jakarta Concord, yang meneguhkan komitmen negara IORA terhadap Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) sebagai norma utama dalam menjaga perdamaian dan kestabilan kawasan Samudra Hindia, dan IORA Action Plan yang akan menjadi panduan kerja sama IORA di masa mendatang. Indonesia terus memperjuangkan Samudra Hindia sebagai zona damai dan tumbuhnya sense of regionalism di kawasan Samudera Hindia. Indonesia menyerahkan keketuaannya kepada Afrika Selatan, November lalu. Diplomasi Indonesia di berbagai Organisasi Internasional Di lingkup yang lebih luas, Indonesia terus memanfaatkan dan memperkuat kerangka kerja sama inter dan antarkawasan, seperti APEC, ASEM, dan FEALAC. Keanggotaan Indonesia dalam berbagai Organisasi Internasional mencatatkan hasil yang baik. Indonesia terpilih dalam 14 pencalonan di berbagai organisasi internasional. Diplomasi Indonesia selama 2017 juga diintensifkan dalam rangka pencalonan Anggota TidakTetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020. Komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia telah terekam dengan baik, Indonesia menempati peringkat ke-9 dari 125 negara penyumbang pasukan perdamaian. Masalah keanggotaan dalam DK PBB bukanlah masalah besar atau kecilnya negara karena semua negara memiliki hak yang sama. Namun yang perlu dipastikan adalah seberapa jauh negara tersebut memiliki rekam jejak dan komitmen untuk berkontribusi bagi perdamaian dunia. Indonesia sangat menghargai dukungan yang diberikan oleh negara-negara sahabat, dan mengharapkan kiranya dukungan dapat diberikan oleh negara sahabat lain yang belum memberikannya.

Diplomasi Indonesia di bidang Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Pada tahun 2017, Indonesia menyampaikan laporan siklus ke-3 pada Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM PBB. Untuk pertama kalinya, dua Menteri hadir dalam penyampaian UPR, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Luar Negeri. Proses penyusunan dan tindak lanjut laporan sepenuhnya dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan di bidang hak asasi manusia. Indonesia mengapresiasi tanggapan positif masyarakat internasional terhadap laporan UPR tersebut. Di tingkat kawasan, Indonesia terus mendorong upaya mainstreaming HAM dalam seluruh pilar Komunitas ASEAN seperti memperkuat AICHR, memajukan isu perlindungan hak-hak pekerja migran serta pendekatan berbasis HAM bagi para korban perdagangan orang. Di tengah maraknya skeptisisme terhadap nilai, bahkan kemunduran praktik demokrasi dan HAM di berbagai belahan dunia. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia akan terus menjadi aset bagi diplomasi Indonesia. Demokrasi adalah alat untuk mencapai tujuan, yaitu perdamaian dan kesejahteraan. Nilai demokrasi harus diinspirasikan secara demokratis pula. Selama satu dekade, upaya Indonesia memajukan demokrasiterus dilakukan melalui penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF). BDF telah menjadi rujukan sebagaiForum Internasional yang membahas demokrasi tanpa rasa takut dan tanpa “finger pointing exercise”.

Satu terobosan baru dilakukan dalam BDF, yaitu penyelenggaraan BDF Chapter Tunis. Bersama dengan Menlu Tunisia, saya hadir dalam Pertemuan tersebut. Selain Bali Media Forum, BDF tahun ini juga menyertakan para mahasiswa sebagai masa depan dunia. Bali Democracy Student Conference telah diselenggarakan paralel dengan pelaksanan Bali Democracy Forum. Kerja Sama Selatan–Selatan dan Triangular Komitmen Indonesia untuk memperkuat Kerja Sama Selatan–Selatan dan Triangular (KSST) juga diperkuat pada tahun 2017, dengan tetap mengedepankan good governance, akuntabilitas dan transparansi. Setidaknya 31 negara di kawasan Asia, Afrika dan Pasifik Selatan, termasuk Palestina telah menjadi mitra Indonesia untuk kerja sama ini, termasuk di bidang-bidang seperti ketahanan pangan, perikanan, pertanian, serta UKM dan micro-finance. Secara khusus, sebagai negara sahabat, Indonesia turut memperkuat keterlibatan di kawasan Pasifik melalui pelatihan capacity building dan bantuan kemanusiaan, terutama di saat negara-negara di kawasan ini dilanda bencana alam, sebagai bentuk solidaritas sebagai warga dunia dan bangsa Pasifik. Komitmen peningkatan kerja sama Selatan-Selatan dan kerja sama teknis lainnya secara bertahap akan diperkokoh dengan pembentukan satu badan (single agency) yang akan bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan internasional Indonesia. Dengan adanya SingleAgency, Indonesian Aid dilakukan melalui satu pintu, dengan anggaran awal program bantuan sebesar 1 triliun rupiah. Pembentukan single agency akan memperkokoh diplomasi Indonesia, termasuk diplomasi kemanusiaan.

Diplomasi Ekonomi Diplomasi ekonomi Indonesia juga terus diperkuat. Sebagaimana saya sampaikan pada PPTM tahun lalu, Indonesia memberikan prioritas pada pengembangan hubungan dengan Afrika, Asia Tengah/ Selatan, dan Amerika Latin, termasuk di bidang ekonomi. Nilai perdagangan Indonesia dan beberapa negara-negara kawasan Afrika, Asia Selatan dan Tengah meningkat drastis lebih dari 100%. Kesempatan kerja sama bagi perusahaan Indonesia sangat besar, khususnya di sektor infrastruktur, energi dan industri strategis. Selama tahun 2017, Saya dan Wamenlu telah melakukan 3 kali kunjungan ke Afrika sebagai Indonesia Incorporated. Beberapa sektor swasta dan BUMN Indonesia berhasil menembus kawasan Afrika. Pada tahun yang sama, kita juga intensifkan kerja sama melalui Konsultasi Bilateral dan Pertemuan Komisi Bersama telah dilakukan dengan 6 negara Amerika Latin, yaitu Meksiko, Jamaika, Peru, Kosta Rika, Argentina dan Ekuador. Realisasi kontrak baru bagi pembelian beberapa industri strategis Indonesia juga terjadi tahun 2017, seperti: 250 gerbong kereta api PT INKA oleh Bangladesh; radioisotop dari PT Inuki oleh Meksiko; dan produk pesawat dari PT DI oleh Meksiko dan Senegal. Kita mencatat peningkatan interaksi dengan beberapa negara, yang selama ini “jauh” secara geografis. Kosta Rika telah membuka Kedutaan Besar di Jakarta tahun 2017.

Beberapa negara seperti Uruguay telah mengindikasikan rencana untuk menyusul. Di saat yang sama, upaya intensif untuk memantapkan,memperluas dan memperdalam pasar tradisional seperti Uni Eropa, Amerika Utara dan Asia, terus dilakukan. Nilai perdagangan dengan Eropa mengalami peningkatan rata rata di atas 50%, antara lain dengan Finlandia, Latvia, Lithuania dan Estonia. Sementara itu, investasi dari negara-negara Eropa tercatat meningkat tajam mencapai 100%, antara lain Swiss dan Jerman, bahkan mencapai di atas 500%, antara lain Swedia dan Denmark. Dengan diplomasi ekonomi yang dijalankan semua Perwakilan Indonesia, maka dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2017, telah hadir 5,045 pengusaha dan pengunjung asing dari 116 negara yang membawa total transaksi sebesar USD 1,4 miliar. Sebuah peningkatan 37,36 % dibanding transaksi tahun lalu. Kemlu juga melakukan optimalisasi kegiatan TEI guna mendukung ekonomi daerah, termasuk melalui kunjungan dan pertemuan pelaku usaha asing dan stakeholders di daerah. Upaya memperkuat pasar tradisional ini bukanlah tanpa tantangan. Salah satu produk unggulan dan strategis bagi pembangunan Indonesia, yaitu kepala sawit, menghadapi kampanye negatif dan diskriminasi di Eropa dan Amerika Serikat.

Indonesia tidak akan diam. Bersama dengan stakeholders terkait, termasuk Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Indonesia terus intensifkan langkah melawan kampanye hitam serta terus mempromosikan sustainable palm oil dan pencapaian SDGs. Presiden Joko Widodo secara khusus mengangkat isu ini pada KTT ASEAN-UE di Manila tahun 2017. Upaya untuk mengintensifkan perundingan kerja sama ekonomi dan perdagangan dilakukan. Dalam tahun 2017, tercatat 27 kali perundingan antara lain Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan Australia, EFTA, dengan Chile dan FTA ASEAN-Hong Kong Perundingan ASEAN HongKong FTA telah selesai dilakukan dan ditandatangani pada November 2017, sementara Indonesia-Chile CEPAditandatangani pada Desember 2017. Beberapa kemajuan perundingan dengan negara lain, misalnya: CEPA dengan Australia dan EFTA memasuki tahap akhir dan ditargetkan selesai pada 2018; Indonesia-Uni Eropa CEPA telah menyelesaikan putaran ketiga dengan prospek yang optimis untuk terus mencapai kemajuan; Perundingan dengan Turki dan Peru telah dimulai; Dilaluinya tahap penjajakan kerja sama dengan Eurasian Economic Union; Beberapa PTA juga sedang direncanakan dengan negara kawasan Afrika. Diplomasi ekonomi juga didukung penguatan promosi dan kerja sama budaya. Indonesia mendapat kehormatan menjadi Guest Country Festival Europalia 2017 sejak Oktober 2017 hingga Januari 2018.

Festival ini merupakan salah satu yang terbesar di Eropa dengan lebih dari 250 pertunjukan di 7 negara Eropa. Di bidang investasi, generasi baru Bilateral Investment Treaty telah diselesaikan dengan Uni Emirat Arab, dan dengan Qatar in progress. Secara keseluruhan, pada tahun 2017 Pemri telah menandatangani 78 perjanjian internasional di bidang ekonomi, yang meliputi perdagangan, investasi, keuangan, kerja sama teknik dan penghindaran pajak berganda. Sebagai inovasi baru, Kementerian Luar Negeri telah meluncurkan situs Treaty Room yang dapat diakses secara online. Melalui situs ini, masyarakat dapat mengakses seluruh Perjanjian Internasional yang telah dibuat sejak Kemerdekaan Indonesia. Diplomasi Perlindungan WNI Dalam dunia dengan dinamika yang tinggi, upaya perlindungan warga negara di luar negeri memiliki tantangan tersendiri. Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah terus berupaya menghadirkan negara bagi seluruh rakyatnya, di mana pun berada. Perlindungan, kepedulian, dan keberpihakan dilakukan dengan prinsip “beyond protection”. Selama tahun 2017, kerja keras Kemlu  dan Perwakilan RI telah: Menyelesaikan 9.894 kasus WNI di luar negeri; Membebaskan 14 WNI dari ancaman hukuman mati; Memfasilitasi pemulangan hampir 50.000 WNI, khususnya pekerja migran, yang menghadapi situasi rentan di luar negeri; Mengembalikan hak-hak finansial WNI senilai lebih dari Rp 120 milyar; dan Membebaskan 2 orang sandera  dari Filipina Selatan. Kita menyadari bahwa semakin baik kinerja perlindungan WNI, semakin tinggi pula ekspektasi publik. Karena itu Kemlu akan terus berinovasi ke arah sistem perlindungan WNI yang lebih  baik.Selama 2017, beberapa inovasi antara lain: Data base WNI di luar negeri, yang untuk pertama kalinya terintegrasi penuh dengan seluruh database nasional lainnya; Sistem dan standar pelayanan serta perlindungan WNI di luar negeri berbasis Single Identity Number; Versi penuh aplikasi SafeTravel untuk menjadi teman dalam perjalanan bagi seluruh WNI yang bepergian ke luar negeri.

Pada hari ini, saya juga meluncurkan secara resmi Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di luar negeri yang dapat diakses secara online. Dengan peluncuran ini maka: Hanya ada satu data base WNI di luar negeri; Pelayanan kekonsuleran Satu Sistem, Satu Data, Satu Standar; Secara bertahap, seluruh pelayanan kependudukan dan catatan  sipil dapat dilakukan di Perwakilan RI. Dalam rangka persiapan Pemilu 2019, Kemlu menandatangani MoU dengan KPU pada 6 Desember 2017, sebagai penegasan kesiapan Kemlu dan seluruh Perwakilan RI mendukung kelancaran Pemilu 2019. Diplomasi Kedaulatan Indonesia Salah satu prioritas lain adalah menjaga kedaulatan Indonesia, antara lain melalui penyelesaian perundingan penetapan batas negara. Sepanjang 2017, telah dilakukan 35 perundingan perbatasan: 11 kali pertemuan penetapan batas maritim; 5 kali pertemuan Utusan Khusus Presiden RI dan Utusan Khusus PM Malaysia; 19 kali pertemuan demarkasi batas darat. Beberapa kemajuan penting perundingan di tahun 2017: Ratifikasi, pertukaran instrumen ratifikasi dan Joint Registration Perjanjian Batas Laut Wilayah RI-Singapura di PBB; Ratifikasi Perjanjian batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina oleh Indonesia dan tinggal menunggu ratifikasi oleh Filipina; Penandatanganan MoU on Survey and Demarcation of the International Boundary No. 20 antara Indonesia dan Malaysia; Proses akhir ratifikasi Basic Agreement on Border Arrangements 2013 yang merupakan perjanjian dasar kerja sama perbatasan darat RI-PNG. Situasi dan Tantangan Dunia di Tahun 2018 Itulah sedikit gambaran langkah diplomasi Indonesia di tahun 2017. Saat ini kita telah berada di tahun baru, tahun 2018. Situasi dunia tahun 2018 masih akan dipenuhi dengan berbagai macam tantangan. Memang terdapat optimisme pertumbuhan ekonomi dunia Ketujuh, guna memanfaatkan peluang pemulihan ekonomi global, intensifikasi perundingan kerjasama perdagangan dan ekonomi, baik berupa CEPA, FTA maupun PTA. Prioritas perundingan ditujukan untuk penyelesaian RCEP, IndonesiaEFTA CEPA, Indonesia – Uni Eropa CEPA, Indonesia-Turki CEPA dan Indonesia -Australia CEPA. Selain itu juga diupayakan mempercepat dimulainya negosiasi perdagangan bebas Indonesia – Eurasia Economic Union (I-EEU). Selain itu, perundingan Bilateral Investment Agreement generasi baru juga akan diintensifkan dengan negara mitra, seperti Swiss.

Kedelapan, diplomasi Indonesia akan diperkuat untuk emerangi kejahatan lintas batas, termasuk perdagangan manusia, IUU Fishing, kejahatan obat-obatan terlarang, radikalisme, dan terorisme. Sebelum saya tutup, saya sampaikan apresiasi kepada seluruh diplomat dan staf di Pusat dan di Perwakilan, khususnya yang berada di perwakilan rawan dan berbahaya, atas dedikasi dan kerja tiada kenal lelah. Apresiasi juga saya tujukan kepada DPR-RI, khususnya Komisi I, atas kerja sama yang baik. Kepada seluruh rekan media, terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas kemitraan yang erat dalam peliputan kerja diplomasi. Saya kembali sampaikan apresiasi yang tinggi kepada berbagai kalangan masyarakat dan mitra instansi pemerintah yang telah bahu-membahu mendukung diplomasi kemanusiaan. Hari ini merupakan hari spesial bagi Kementerian Luar Negeri. Alhamdulillah, hari ini kita dapat meresmikan kantin baru Kemlu. Setelah pertemuan ini, saya akan meresmikan kantin baru Kementerian Luar Negeri. Saya mengundang hadirin untuk makan siang di Kantin Diplomasi kita yang baru. Selain itu, Kementerian Luar Negeri saat ini tengah memproses pembelian 10 Gedung Perwakilan RI. Seluruh jajaran pimpinan Kemlu berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan seluruh keluarga besar Kemlu RI. Akhirnya, saya tegaskan komitmen segenap jajaran Kementerian Luar Negeri di tahun 2018 untuk tetap fokus,bekerja keras, dan bekerja tuntas.

Tabloid Diplomasi Versi PDF

Tabloid Februari 2018

Tabloid Februari 2018