 |
 |
| Edisi - November 2010 |
| Monday, 15 November 2010 21:53 |
Syahrir Menampilkan Kekuatan Budaya Sebagai Penopang DiplomasiEdwin M.B. TambunanKetua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Pelita Harapan APABILA Bung Hatta ditempatkan sebagai peletak dasar politik luar negeri RI yang bebas dan aktif, tidaklah berlebihan rasanya jika Sutan Syahrir dinobatkan sebagai peletak dasar diplomasi RI. Setidaknya ada tiga alasan yang dikemukakan untuk ini. Pertama, jauh sebelum kemerdekaan diraih, Sutan Syahrir sudah membayangkan bahwa kemerdekaan harus diraih dengan diplomasi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia haruslah anti fasis yang merupakan konsekuensi dari perspektif yang dikembangkan Syahrir tentang arah perkembangan peristiwa-peristiwa di dunia pada dasawarsa 1930. Kedua, Syahrir adalah salah satu dari sedikit tokoh pergerakan nasional Indonesia yang menganalisis dan berupaya menempatkan perkembangan nasionalisme Indonesia dalam konteks dinamika global. Menurut pandangannya, tiga kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Uni Soviet akan mendominasi dunia pasca PD II, dan salah satu cara untuk memperoleh kedaulatan pasca kemerdekaan adalah dengan internasionalisasi masalah Indonesia. Internasionalisasi ini akan menempatkan Indonesia dalam pusaran perhatian tiga negara besar tersebut. Tiga negara inilah yang diharapkan berperan memberikan tekanan kepada Belanda untuk menyelesaikan masalah Indonesia, dan hal ini hanya dimungkinkan melalui upaya-upaya diplomatik. Ketiga, Syahrir adalah pemberi ‘isi’ diplomasi RI yang pertama pasca kemerdekaan. Kondisi politik luar negeri RI pada masa awal kemerdekaan ditandai dengan belum tersusunnya platform yang baik dan ketidakpastian akan jalannya revolusi, karena itu RI sangat tergantung pada gagasan-gagasan para pemimpinnya yang dapat dijadikan sebagai road maps bagi pelaksanaan diplomasi RI. Dari semua pemimpin pada waktu itu, hanya Syahrir yang paling siap dengan gagasannya tentang arah pelaksanaan diplomasi. Dengan inisiatif, gagasan dan peran sentral yang dimainkannya, maka Syahrir layak disebut sebagai ‘the man of ideas’ nya diplomasi Indonesia, setidaknya untuk masa itu. Syahrir sadar betul batas-batas kekuatan RI dan juga menyadari bahwa apabila Belanda mendapat dukungan sepenuhnya dari Sekutu, maka sangat boleh jadi Belanda tidak akan menghadapi banyak kesulitan dalam memulihkan kekuasaan formal atas jajahan-jajahan mereka, untuk itu kekuatan bersenjata di dalam negeri harus segera ditopang dengan dukungan luar negeri. Konteks pandangan semacam inilah yang mendorong Syahrir, jauh sebelum dunia diplomasi mengenal efektifitas diplomasi multilateral, untuk melakukan perjuangan diplomasi melalui forum multilateral. Strategi diplomasi multilateral ini relatif sukses, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya dukungan dari negara-negara Liga Arab dan New Dehli Inter-Asian Conference yang di kemudian hari ternyata menjadi corong yang efektif dalam memperjuangkan kepentingan Indonesia di PBB. Jauh sebelum para penganut Neo-Realism mengemukakan,”If we want to consider how actors will interact, we must look at the system within which they interact”, Syahrir sudah menyadari bahwa struktur sistem internasional bisa dimanfaatkan untuk memperkuat power positioning Indonesia di dalam menghadapi Belanda. Diplomasi beras untuk membantu India (April 1946) yang dipandang aneh oleh elit politik domestik, ternyata disambut dengan baik oleh Inggris. Pembicaraan antara Syahrir dan Lord Killearn mengenai cetak biru perjanjian ekonomi London-Yogyakarta (April 1947) merupakan upaya Syahrir untuk meraih simpati Inggris dan menempatkan Indonesia masuk lebih jauh ke dalam ‘radar’ negara-negara pemenang PD II. Inggris dijadikan target diplomasi karena kekuasaannya semakin merosot pasca PD II, sehingga menyebabkan Inggris berupaya mencari peluang untuk memperluas pengaruhnya. Makna strategisnya adalah bahwa Inggris merupakan perpanjangan tangan Amerika Serikat, dengan mendapatkan dukungan dari Inggris tentunya juga akan mendorong Amerika Serikat yang sedang naik menjadi super power kala itu, untuk lambat laut memberikan dukungan kepada RI, atau setidaknya memberikan tekanan kepada Belanda. Pada 28 Juni 1947, saat terjadinya krisis paling dalam antara Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia, Amerika Serikat mengeluarkan memo yang mendukung dilakukannya kompromi. Inilah saat dimana pada akhirnya Amerika Serikat memasuki gelanggang revolusi Indonesia setelah sekian lama bersikap ambigu dan menyerahkan sebagian besar inisiatif ke tangan Ingris. Salah satu sisi menarik dari diplomasi Syahrir adalah kesadarannya untuk menampilkan kekuatan budaya dalam bentuk ‘value’ ataupun ‘karya’ sebagai penopang diplomasinya. Sulit dibayangkan, ditengah-tengah berkecamuknya revolusi dan perlakuan kasar pasukan Belanda, Syahrir masih sempat-sempatnya menginisiasi penyelenggaraan pameran kesenian yang kemudian diliput dan dipublikasikan oleh para wartawan luar negeri. Majalah Time edisi Senin, 21 Januari 1946, mencatat dengan baik hal ini dan mengemukakan, “On the soft side, Britain’s Lieut. General Sir Philip Christison attended an Indonesian art show with Premier Sjahrir (the Premier’s eye was blackened from a beating administered by Dutch troops): British and Indonesian teams played a soccer match (scoreless tie)”. Ketika berpidato di Dewan Keamanan PBB, Syahrir juga cukup banyak mengemukakan citra sejarah dan budaya Indonesia yang adiluhung tetapi mengalami kemerosotan karena kolonialisme. Syahrir juga memiliki kesadaran akan pentingnya peran media dalam mendukung diplomasinya, karena itu Syahrir mendorong dan mendukung lahirnya sejumlah media berbahasa Inggris, Belanda, maupun Indonesia, seperti News from Indonesia, Independent, Het Inzicht, Siasat dan Gelanggang. Melalu budaya dan media, Syahrir hendak membentuk citra Indonesia dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia adalah bangsa yang beradab dan demokratis. Syahrir ingin mematahkan propaganda pihak Belanda yang kerap menyebutkan bahwa orang-orang Indonesia merupakan gerombolan yang brutal, suka membunuh, merampok dan menculik. Syahrir juga mengetahui bahwa ada perasaan antikolonial di kalangan sebagian publik Belanda, dan melalui dua hal ini Syahrir berharap dapat memanipulasi sentimen publik untuk memperkuat posisi RI dalam menghadapi pemerintah Belanda.[] |
