NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Januari 2011
Thursday, 13 January 2011 23:05

RI Akan Membuka Hubungan Diplomatik dengan 21 Negara

DR. R.W. Marty M. Natalegawa
Menlu RI :

SESUAI dengan amanat UUD 1945 dan berlandaskan UU no. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri, yang menyebutkan antara lain bahwa pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Oleh karenanya, proses rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara sahabat mulai kita gulirkan bersama, antara Pemerintah dan DPR RI. Seluruh proses pembahasan dengan negara sahabat akan segera dimulai setelah mendengarkan pandangan, pendapat dan pertimbangan DPR, khususnya anggota Komisi I DPR RI.

Pada paruh kedua abad ke-21 ini perkembangan dunia berubah dengan sangat cepat. Substansi permasalahan yang dihadapi dalam hubungan internasional semakin luas dan kompleks. Tantangan yang dihadapi masyarakat internasional tidak dapat diselesaikan secara sendiri oleh satu negara.  Tentunya, kerjasama internasional dengan seluruh negara mutlak dibutuhkan.

Hal ini semakin menuntut politik luar negeri Indonesia untuk lebih aktif, cepat, dan tanggap untuk memastikan kerjasama internasional yang kuat dan efektif baik di tingkat bilateral, regional maupun multilateral.

Pada tingkat multilateral misalnya, pelaksanaan polugri dalam kerjasama multilateral dilakukan melalui peningkatan peran aktif dan kepemimpinan Indonesia dalam berbagai isu global. Peran Indonesia senantiasa diarahkan untuk menjadi bagian dari solusi (part of the solution) bagi permasalahan global. Pada tingkat kawasan, dengan semakin mengemukanya peran kawasan Asia dan Pasifik, Indonesia sangat menyakini bahwa kiprah dan kontribusi Indonesia di kawasan akan berdampak positif terhadap peran dan kiprah Indonesia di dunia. Indonesia senantiasa memberikan kontribusi pemikiran yang kongkrit “intellectual leadership” untuk kemajuan keamanan dan kesejahteraan di kawasan yang pada gilirannya memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Pada tingkat bilateral, Indonesia senantiasa menjalin persahabatan dengan berbagai negara di belahan dunia saat ini. Indonesia senantiasa menjalankan politik bebas aktif yang semata didasarkan pada kepetingan nasional Indonesia. Sebagaimana dimaklumi, saat ini telah terdapat 192 negara anggota PBB. Dari jumlah tersebut, Indonesia telah memiliki hubungan diplomatik dengan 169 negara. Dengan demikian tinggal 21 negara anggota PBB lainnya yang masih belum memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Selaras dengan semakin meningkatnya peran politik luar negeri Indonesia, maka Pemerintah pada kesempatan ini menyampaikan  kepada DPR RI rencana pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara yaitu; Nauru, Kiribati dan Tuvalu (Wilayah Pasifik); Bhutan (Wilayah Asia); Mauritania, Niger, Chad, Republik Afrika Tengah, Equatorial Guinea, Sao Tome & Principe, Malawi, dan Botswana (Wilayah Afrika); Belize, El Salvador (Wilayah Amerika); Haiti, Republik Dominica, Saint Kitts & Nevis, Antigua dan Barbuda, dan Barbados (Wilayah Karibia); serta San Marino dan Montenegro (Wilayah Eropa).

Sebagaimana dimaklumi bersama, dalam 10 tahun terakhir ini, Indonesia telah membuka hubungan diplomatik dengan setidaknya 6 negara sahabat, yang terakhir dengan Marshall Islands, pada tanggal 21 Mei 2004 dan dengan Palau tanggal 6 Juli 2007.

Usulan pembukaan hubungan diplomatik dengan 21 negara ini semata didasari atas pertimbangan kepentingan nasional Indonesia. Secara umum, tentunya terdapat kepentingan politik bagi Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan ke-21 negara tersebut. Hal ini merupakan bentuk pengakuan secara de jure atas hubungan baik yang selama ini telah terjalin dengan ke-21 negara dimaksud dan akan semakin dapat dikukuhkan pada masa yang akan datang.

Secara khusus, pembukaan hubungan diplomatik dengan 8 negara Afrika, 2 negara Amerika Tengah dan 2 negara Eropa memungkinkan Indonesia dapat secara proaktif untuk membuka perluasan akses pasar non-tradisional bagi produk-produk ekspor Indonesia, khususnya di kawasan Afrika yang dapat dikategorikan sebagai pasar potensial di masa datang.

Hal ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi diplomasi untuk mendukung tujuan pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Adapun pembukaan hubungan diplomatik dengan negara di kawasan Pasifik adalah antara lain untuk memperkukuh Look-East Policy Indonesia dengan seluruh negara di kawasan Pasifik.

Hal ini guna memastikan tidak terbukanya ruang sedikitpun bagi upaya disintegrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Indonesia juga memiliki kepentingan serupa menyangkut masalah perubahan  iklim dan perikanan dengan negara-negara pulau di Pasifik.

Adapun hubungan dengan negara di kawasan Karibia didasari atas kepentingan bersama antara Indonesia dan negara dimaksud dalam kerangka kerjasama negara berkembang kepulauan kecil (Small Island Developing State). Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kepentingan bersama dengan negara di kawasan tersebut dalam isu perubahan iklim misalnya, ketahanan pangan dan energi serta managemen penanggulangan bencana yang dapat terus diperkuat dengan negara-negara di Kepulauan Karibia.

Yang juga tidak kalah penting dan ini merupakan prioritas pemerintah adalah pembukaan hubungan diplomatik diharapkan akan mempermudah Pemerintah RI dalam memberikan bantuan, perlindungan, termasuk pelayanan kekonsuleran kepada WNI yang berada di 21 wilayah negara dimaksud.

Sebagaimana dimaklumi, dalam era globalisasi saat ini, adalah merupakan keniscayaan kemungkinan WNI berada di seluruh penjuru dunia saat ini. Pengalaman gempa di Haiti memberikan pelajaran berharga bagi kita semua khususnya kementerian Luar Negeri terhadap arti penting memiliki hubungan diplomatik dengan seluruh negara di dunia ini untuk memastikan komitmen kepedulian dan keberpihakan dapat langsung dirasakan oleh WNI kita yang sedang berada di luar negeri.

Perlu kami sampaikan, bahwa pembukaan hubungan diplomatik dimaksud tidak harus segera dilanjutkan dengan pembukaan Perwakilan RI di negara-negara tersebut. Pelaksanaan hubungan diplomatik dapat dirangkap oleh Perwakilan RI di sekitarnya yang penetapannya akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Luar Negeri sesuai dengan asas kemanfaatan, efektifitas dan efisiensi.[]