 |
 |
| Edisi - Mei 2011 |
| Monday, 16 May 2011 23:31 |
Peran Indonesia Dalam Upaya Optimalisasi Kerjasama ASEAN - PBB Menuju Kemitraan Komprehensif Andri Hadi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Plt. Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) SELAMA lebih dari empat dekade semenjak dicetuskannya Deklarasi Bangkok, ASEAN telah menjelma menjadi kekuatan regional yang terbesar kedua di dunia setelah Uni Afrika. Dalam perjalanannya, ASEAN terus berevolusi seiring dinamika perkembangan konstelasi global. Melalui Bali Concord II, ASEAN memulai fase evolusi berikutnya menjadi sebuah komunitas pada tahun 2015 nanti dengan tiga pilar inti, Politik Keamanan, Ekonomi, dan Sosial Budaya. Tahun 2008 juga telah menandai resminya ASEAN sebagai sebuah rule-based organization dengan disahkannya Piagam ASEAN. ASEAN Charter dipandang telah turut memberikan jawaban atas sikap skeptis beberapa kalangan mengenai relevansi ASEAN terhadap beberapa isu mengenai perdamaian dan keamanan kawasan, perlindungan HAM, pembangunan serta kesejahteraan. Seiring dengan evolusi ASEAN di tengah dinamika interdependensi yang semakin menguat, maka upaya kerjasama juga digalang tidak hanya dengan entitas negara tetapi juga dengan organisasi internasional. Salah satu yang dipandang penting adalah peningkatan kerjasama dengan PBB sebagai satu-satunya organisasi universal yang menaungi hampir seluruh negara di dunia. Hubungan kerjasama antara ASEAN dengan PBB telah dimulai sejak tahun 1972 dengan keterlibatan United Nations Development Programme (UNDP) dalam program-program kegiatan ASEAN. Selanjutnya, pada Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-61, PBB telah memberikan status observer bagi ASEAN. Kedua lembaga tersebut juga telah menyelenggarakan pertemuan tingkat tinggi (KTT) sebanyak tiga kali. Pada KTT ke-3 ASEAN-PBB tahun lalu di Vietnam, para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan Sekretaris Jenderal PBB sepakat untuk melakukan koordinasi pelaksanaan antara lain kerjasama dalam pelaksanaan Sasaran Pembangunan Milenium (MDGs), promosi dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Manajemen Bencana, dan bidang kerjasama lainnya. Kerjasama ASEAN dan PBB yang telah berjalan dengan baik terlihat pula dalam penanganan bantuan kepada Myanmar pasca terjadinya Cyclone Nargis tahun 2008. Kerjasama tersebut saat ini bahkan menjadi sebuah model bagi upaya sejenis dalam penanggulangan bencana, dan diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kemitraan yang lebih baik. Sebagai Ketua ASEAN 2011, Indonesia memandang penting momentum pengembangan dan peningkatan kerjasama ASEAN – PBB. Hal ini mengingat negara-negara anggota ASEAN pada dasarnya telah menjalin kerjasama dengan PBB. Namun kerjasama tersebut belum terintegrasi dan dilakukan secara terpisah dengan badan-badan atau organ-organ dibawah PBB. Selanjutnya, Presiden RI dalam KTT ASEAN-PBB ke-3 tahun lalu mengemukakan konsep untuk meningkatkan hubungan kerjasama ASEAN dan PBB menjadi lebih komprehensif, utamanya dalam penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pencapaian sasaran MDGs. Peningkatan kerjasama ASEAN-PBB menuju kemitraan yang komprehensif tersebut dapat dikatakan sejalan dengan peningkatan peran Indonesia di ASEAN dalam memelihara dan menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, serta sekaligus memperkokoh peran Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai tantangan global. Selain itu, penguatan kemitraan tersebut dipandang sesuai dengan moto yang dicanangkan Indonesia dalam masa Keketuaannya pada ASEAN tahun 2011 yaitu ASEAN Community in a Global Community of Nations. Dalam kaitan ini, diharapkan optimalisasi kerjasama ASEAN-PBB menjadi salah satu titik tolak fase evolusi berikutnya bagi ASEAN setelah terbentuknya ASEAN Community. Langkah untuk meningkatkan peran Indonesia dalam upaya optimalisasi kerjasama antara ASEAN dan PBB menuju kemitraan yang komprehensif, khususnya dalam masa Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2011 adalah sebuah keniscayaan.[] |
| Last Updated on Tuesday, 17 May 2011 05:58 |
