NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Juni 2011
Wednesday, 22 June 2011 09:45

Remunerasi Menuntut Perubahan Signifikan


MENTERI Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan  & RB), EE Mangindaan menyatakan bahwa ada salah persepsi di kalangan masyarakat yang mengidentikan remunerasi dengan reformasi birokrasi. Padahal reformasi birokrasi itu merupakan perubahan mulai dari struktur organisasi hingga kepada mindset dan culture set. Remunerasi atau tunjangan kinerja yang diberikan hanyalah sebagai reward atas kinerja yang dilakukan. Bila aparatur yang bersangkutan melakukan kesalahan dan tidak melakukan kinerja sebagaimana mestinya, maka otomatis tidak memperoleh tunjangan kerja.

Remunerasi telah memberikan harapan yang tinggi untuk memperoleh penghasilan yang lebih dari biasanya. Namun, ada yang dilupakan bahwa remunerasi itu menuntut perubahan yang signifikan yang dijadikan dasar diberlakukannya program reformasi birokrasi. Remunerasi seakan hanya perubahan gaji, naik tanpa adanya perubahan prestasi dan perilaku atau budaya birokrasi.

Reformasi birokrasi hadir ditengah-tengah tuntutan clean government dan good government. Remunerasi adalah salah satu strategi yang dikeluarkan Menteri Keuangan (Menkeu) untuk peningkatan pendapatan pegawai. Jika kinerja meningkat maka pendapatan juga akan meningkat. Ini adalah formula atau rumusan yang ditawarkan Menkeu dalam reformasi birokrasi.

Dalam reformasi birokrasi ada banyak faktor yang diimplementasikan dan tidak sekedar remunerasi.  Selain remunerasi gaji, ada juga tunjangan sistim reward dan punishment, penempatan pegawai sesuai dengan kapasitasnya dan kemampuannya, perbaikan moralitas, sistim rekruitmen dan sebagainya.
Reformasi birokrasi yang diterapkan di semua Kementerian/Lembaga adalah dengan paradigma kepentingan nasional yang tidak korup dan harus dijalankan dengan baik. Untuk memberantas korupsi, salah satu caranya adalah dengan perubahan sistim dan pemberian hukuman. Misalnya pemberian gaji yang sepadan dengan kemampuan, kalau ternyata masih melakukan korupsi maka harus ada punishmen yang tegas.

Remunerasi baru diberikan setelah faktor-faktor dan prasyarat dalam reformasi birokrasi dan lainnya telah disiapkan. Jadi sebelum itu semua disiapkan, maka pemberian remunerasi akan menjadi sia-sia. Remunerasi itu hanya salah satu faktor di dalam persyaratan reformasi birokrasi. Karena itu kita harus memperhatikan urutan pelaksanaannya dan logikanya.

Karena itu Kementerian/Lembaga penerima remunerasi jangan berlega hati dulu. Pasalnya dengan adanya evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi, akan ada reward and punishment.
Artinya, K/L yang pelaksanaan reformasi birokrasinya baik akan mendapatkan penambahan prosentase remunerasi. Sebaliknya, bila buruk akan diberi punishment berupa pengurangan bahkan pencabutan remunerasinya.

Jika K/L melaksanakan reformasi birokrasi ini setengah-setengah tidak menyeluruh, maka prosentase remunerasinya akan dikurangi. Demikian pula bila pegawainya tidak menjalankan kinerja dengan baik, sangsinya adalah tidak dibayarkannya remunerasi.
Tujuan utama pemberian remunerasi adalah untuk memacu kinerja pelayanan publik, oleh karena itu jika kinerja pelayanan publik tidak memberikan tanda-tanda peningkatan, maka pemberian remunerasi itu menjadi percuma.