Print E-mail
Edisi - Agustus 2011
Monday, 15 August 2011 17:18

Wawasan Nusantara Mendasari Dinamika Bangsa Indonesia Dalam Mencapai Tujuan Nasional
Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja


Bentuk geografis Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan akademis, bahwa bagi kesatuan wilayah atau teritorial RI, semua kepulauan serta laut yang terletak diantaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh. Bahwa ketetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan kepentingan, keselamatan dan keamanan Negara RI, maka Pemerintah RI terdorong untuk mengeluarkan pernyataan Wilayah Perairan Indonesia.


Pernyataan Pemerintah mengenai wilayah perairan Indonesia ini merupakan suatu peristiwa yang penting dan menentukan dalam usaha Pemerintah untuk meninjau kembali dan mengubah cara penempatan batas laut teritorial yang telah di upayakan sejak pertengahan tahun 1956 dengan membentuk suatu Panitia Inter-Departemental untuk meninjau kembali masalah laut teritorial dan hubungan maritim.


Walaupu pernyataan Pemerintah tentang Wilayah Perairan Indonesia bukan merupakan hasil kerja panitia tersebut diatas, namun setelah dinyatakan maka prosesi atau materi isi pernyataan ini diserahkan kepada panitia untuk dijadikan dasar langkah selanjutnya. Panitia sendiri tentunya telah menyiapkan suatu undang-undang perairan yang pada dasarnya kita mengubah ketetapan batas teritorial laut dari 3 mil menjadi 12 mil terhitung dari garis pasang surut.


Dengan diterimanya dan dinyatakannya deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Pemerintah, maka dengan sendirinya konsep lama ditinggalkan. Dari teks pernyataan Pemerintah pada tanggal 13 Desember1957 maupun pertimbangan tersebut, jelaslah kiranya bahwa kecintaan terhadap tanah air merupakan aspek yang penting sekali dan bahkan dapat dikatakan sebagai pokok dari kebijakan Pemerintah mengenai perairan Indonesia.
Selain itu, segi pokok lainnya adalah bahwa identitas teritorial wilayah Negara Indonesia sebagai satu kesatuan, yang meliputi unsur tanah dan air atau darat dan laut, menggambarkan segi poiltik yang tidak kurang pentingnya. Dengan dihasilkanya konsep Negara Kepulauan yang dimulai dengan ‘Deklarasi Djuanda’ pada tahun 1957, dan mengikuti perkembangan selanjutnya hingga di undangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960, kiranya hanya mempersilahkan aksi dari pada asas Negara Kepulauan ini.


Selain mungkin dari segi pertahanan dan politik, konsep Negara Kepulauan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 telah menjadikannya kenyataan bagi Negara RI, mempunyai arti penting pula dipandang dari sudut ekonomi. Dengan menyatakan kedaulatannya atas segala perairan dan integritas Wawasan Nusantara pulau-pulau Indonesia, kita telah dengan sekaligus menyatakan bahwa segala kekayaan alam, baik hayati maupun nabati, menjadi milik nasional kita, termasuk pula di dalamnya energi, baik yang merupakan kekayaan alam, atau dalam hal ini seperti minyak dan gas bumi maupun sumber energi yang mungkin dibangkitkan oleh tenaga alam.


Konsep Negara Kepulauan ini juga memberikan dasar atau landasan yang kuat bagi kebijakan perhubungan dan pengangkutan nasional Indonesia, baik di laut dengan memberikan hubungan titik yang jelas kepada prinsip maupun pengangkutan dan perhubungan udara. Kesatuan antara pulau-pulau dan laut di sekitarnya yang dinyatakan oleh konsep Negara Kepulauan ini dan pengakuan kesatuan yang hakiki antara kehidupan di darat dan laut di Kepulauan Nusantara yang terkandung di dalamnya memberikan dukungan yang sangat kuat kepada kebijakan Indonesia tentang pengelolaan lingkungan laut Nusantara.


Dari uraian diatas, jelas kiranya betapa penting arti konsep Negara Kepulauan ini bagi sejarah kehidupan bangsa dan negara kita. Karenanya kita patut mengatakan apabila MPR di tahun 1973 telah menetapkan Wawasan Nusantara sebagai wawasan yang menghayati pembangunan nasional Indonesia dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.


Apabila ditanyakan apa kaitannya antara asas Nusantara yang dalam Hukum Laut Internasional berwujud dalam konsepsi Negara Kepulauan atau konsepsi Negara Nusantara dan Wawasan Nusantara, maka jawabannya adalah; konsepsi Negara Nusantara merupakan suatu konsepsi kewilayahan nasional, sedangkan Wawasan Nusantara merupakan suatu sarana, satuan politik dari bangsa dan negara yang mencakup kenyataan geografis wilayah negara sebagai suatu Negara Kepulauan. Dapat juga dikatakan, bahwa pengertian atas tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi Negara Nusantara merupakan wadah bagi pengembangan Wawasan Nusantara.


Kiranya tidak berlebihan untuk mengatakan, bahwa selanjutnya usaha atau perjalanan bangsa Indonesia untuk menemukan identitasnya kembali, telah terlaksana. Hakekat kesatuan tanah dan air atau darat dan laut ini sebenarnya telah lama ada dalam kesadaran bangsa Indonesia. Hari ini kita bercermin pada satu ‘tanah air’, suatu istilah atau ungkapan yang tidak terdapat dalam bahasa lain.


Wawasan Nusantara mendasari dinamika bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana digariskan di dalam pembukaan UUD 1945, yaitu bidang politik; pertahanan dan keamanan, mempertahankan kemerdekaan dan menjamin kelanjutan kehidupan bangsa dan negara, serta turut serta menciptakan perdamaian dunia. Di bidang ekonomi; memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa.
Melalui konsepsi Wawasan Nusantara yang telah kita uraikan mengenai sejarah, tafsiran, pertumbuhan serta artinya di atas, maka jelaslah bahwa Wawasan Nusantara adalah tekad bangsa Indonesia untuk menjadi suatu bangsa yang hidup bersatu walaupun hidup tersebar diatas ribuan pulau dan suku yang berbeda-beda. Kesatuan atau union inilah yang kita ikat oleh ideologi Pancasila.