NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Maret 2012
Monday, 19 March 2012 22:44

Indonesia Mendorong Kerjasama OKI Meningkatkan Pemajuan HAM

PEMERINTAH Indonesia mendapatkan kepercayaan dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) sebagai tuan rumah Sesi Pertama Komisi HAM Permanen dan Independen OKI (OIC - Independent Permanent Human Rights Commission/ IPHRC). Sesi Pertama IPHRC OKI ini diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jakarta pada tanggal 20 - 24 Februari 2012.

Kepercayaan tersebut merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap peran aktif Indonesia dalam mendorong pentingnya kerja sama OKI untuk meningkatkan pemajuan dan perlindungan HAM di negara-negara anggotanya, termasuk melalui pembentukan IPHRC OKI.
Sesi Pertama IPHRC OKI di Jakarta ini juga merupakan wujud komitmen Indonesia untuk mempercepat berfungsinya IPHRC OKI dan menunjukkan kepemimpinan Indonesia di bidang HAM di dunia Islam.

 Acara pembukaan Sesi Pertama IPHRC ini dilakukan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wardana. Hadir dalam acara pembukaan tersebut, Sekretaris Jenderal OKI, Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, anggota Komisi Tinggi HAM PBB, Ibrahim Salama, anggota Komisi HAM Kazakhstan, Duta Besar Askar Shakirov, 18 anggota Komisi HAM OKI, serta wakil-wakil dari negara-negara anggota OKI.


Anggota IPHRC merupakan individu independen dan ahli di bidang HAM, demokrasi dan Islam. Para Komisioner tersebut dipilih berdasarkan keahlian yang dimiliki dan dengan mempertimbangkan keseimbangan wakil dari tiga kawasan (Asia, Afrika dan Arab) dan dipilih untuk masa kerja tiga tahun. Wakil Indonesia adalah Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin (staf pengajar pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) yang terpilih sebagai salah satu anggota untuk periode 2011-2014.

Pembentukan IPHRC OKI merupakan suatu pencapaian penting dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM di dunia Islam. Pada tataran eksternal, hal ini menunjukkan komitmen negara-negara Islam bagi pemajuan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Pada tataran internal, IPHRC OKI akan membantu upaya OKI sendiri untuk terus meningkatkan kepedulian akan pemajuan dan perlindungan HAM di antara negara-negara anggotanya.
Pembentukan IPHRC OKI merupakan tindak lanjut dari Ten-Years Programme of Actions OKI yang disahkan pada KTT Luar Biasa OKI di Makkah tahun 2005 dan Piagam OKI baru yang disahkan di KTT OKI ke-11 di Dakar pada tanggal 14 Maret 2008.

Ten-Years Programme of Actions merupakan cetak biru yang diluncurkan OKI untuk menjawab berbagai tantangan baru yang dihadapi oleh dunia Islam melalui reformasi dan revitalisasi kelembagaan serta reorientasi misi organisasi. Program Aksi ini merupakan awal perubahan OKI yang tidak hanya memfokuskan pada masalah politik tetapi juga ekonomi, perdagangan, pembangunan, sosial dan ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat menjawab kesenjangan kesejahteraan umat.

Di bidang politik dan intelektual, dalam 10 tahun diharapkan OKI mampu menangani berbagai isu seperti upaya membangun nilai-nilai moderasi dan toleransi; membasmi ekstrimisme, kekerasan dan terorisme; menentang Islamophobia; dan meningkatkan solidaritas dan kerja sama antarnegara anggota.

Sementara Piagam OKI yang baru menggarisbawahi beberapa hal penting, antara lain pentingnya mendorong dan menghidupkan nilai-nilai luhur dalam Islam yang berhubungan dengan perdamaian, kasih sayang, toleransi, persamaan, keadilan, dan kehormatan manusia, serta mendorong pembentukan Badan HAM OKI.

Statuta pembentukan IPHRC OKI disahkan pada Konferensi Tingkat Menteri ke-38 di Astana, Kazakhstan, bulan Juni 2011 yang juga menyepakati pemilihan 18 anggota IPHRC.  

Selain melakukan pemilihan Ketua dan Biro IPHRC OKI, dimana Dr. Siti Ruhaini Dzuhayatin terpilih sebagai Ketua sementara, Sesi  Pertama IPHRC OKI juga memfokuskan pembahasan tentang rules of procedures dan isu-isu prioritas, seperti hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di negara-negara OKI serta situasi di Palestina dan wilayah pendudukan lainnya.

IPHRC mengidentifikasi Hak-hak Asasi Perempuan dan Anak-anak, Hak atas Pembangunan dan Hak atas Pendidikan, serta penelitian sebagai prioritas utama dari pekerjaannya. IPHRC juga memberikan referensi khusus mengenai aspek HAM dalam agenda OKI untuk menyediakan dukungan teknis guna peningkatan kapasitas dan kebutuhan untuk jaringan kelembagaan di negara-negara anggota.

Dalam rekomendasinya kepada Dewan Menteri Luar Negeri, IPHRC menawarkan untuk membantu negara-negara anggota atas permintaan, termasuk di daerah penting, yang memenuhi persyaratan mekanisme pelaporan HAM. IPHRC juga mendorong negara-negara anggota untuk memanfaatkan secara penuh potensi keahlian IPHRC dengan mengacu pada hal-hal yang berkaitan dengan HAM dan undang-undang yang sesuai untuk memberikan advisory.

IPHRC menekankan kontribusi nilai-nilai Islam dan HAM diakui secara universal, dan mengakui pentingnya kerjasama antara negara-negara anggota OKI, termasuk pertukaran best practices. IPHRC akan bertemu dua kali dalam satu tahun kalender untuk membahas berbagai permasalahan HAM, termasuk cara-cara untuk membantu negara-negara anggota dalam pelaksanaan kewajiban HAM internasional.

Selain menyatakan terima kasih kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia atas keramahan yang diberikan selama penyelenggaraan Sesi Pertama ini, IPHRC juga menyatakan keprihatinan yang mendalam pada pelanggaran HAM yang sedang berlangsung di beberapa negara anggota OKI, khususnya di Suriah, dan juga atas terjadinya insiden pembakaran salinan Al-Quran di Afghanistan berikut hilangnya sejumlah nyawa manusia.[]