NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Maret 2012
Monday, 19 March 2012 22:46

Memperkuat Visibilitas dan Kredibilitas OKI Kedepan

Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu
Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

INDONESIA tercatat sebagai negara dengan mandat yang kuat di bidang demokrasi dan HAM dilanjutkan dengan menterjemahkannya ke dalam pembangunan ekonomi. Ini refleksi terbaik atas penghargaan dan pemberian hak yang semestinya sebagai salah satu dari tiga negara anggota OKI di G-20. Saya berterima kasih kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia yang telah bermurah hati menawarkan diri menjadi tuan rumah sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas keramahan yang menandai acara penting ini.

Pembentukan Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) OKI adalah hal istimewa yang signifikan dan menonjol dalam sejarah panjang empat dekade OKI. Visi pembentukan komisi ini disampaikan oleh para pemimpin dalam ‘Sepuluh Tahun Program Aksi OKI yang diadopsi dari Third Extraordinary Islamic Summit yang diselenggarakan di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 2005. KTT berikutnya di Dakar menyetujui status hukum Komisi ini dalam Piagam OKI yang baru. Ketika itu pula statusnya diperluas sebagai prioritas utama.

Upaya dan energi positif yang diberikan, baik oleh Sekretariat Jenderal maupun negara-negara anggota, dalam proses ini, patut dihargai. Ini adalah refleksi yang tepat atas proses ‘moderasi dan modernisasi’ yang tengah berlangsung di dalam organisasi. Ini adalah symbol ketegasan Joint Islamic Action yang mendefinisikan bentuk karakteristik OKI yang baru. Kami mengambil tindakan secara cepat sesuai kerangka kerja dan batas waktu. Saya salut dan mengucapkan selamat kepada negara-negara anggota atas prestasi ini.

Pemberlakuan Undang-undang Komisi mengikuti adopsi Sidang ke-38 Dewan Menteri Luar Negeri di Astana, pada bulan Juni tahun lalu. Kehadiran kelompok yang sangat berkualitas ini yang terdiri dari 18 ahli di tengah-tengah kita adalah hasil dari pemilihan yang dilakukan di Astana, dan segera setelah adopsi, akan disahkan sebagai Undang-undang.

Setelah menelusuri sejarah secara singkat, perkenankan saya sekarang meletakkan segala sesuatunya dalam perspektif saat ini. OKI merupakan organisasi antar pemerintah terbesar kedua, dan pembentukan Komisi ini adalah fokus utama perhatian internasional. Hal ini mencerminkan prioritas kepentingan dan komitmen negara-negara anggota terhadap HAM, dan ini telah meningkatkan visibilitas OKI. Potensi yang sesungguhnya terletak pada bagaimana membuat kontribusi yang bermutu untuk kredibilitas OKI. Ada tingkat ekspektasi yang tinggi bahwa Komisi para ahli independen ini akan memperkenalkan pergeseran paradigma. Pekerjaan ini harus merepresentasikan pertemuan antara hak-hak universal dan kebebasan dengan nilai-nilai Islam. Komisi harus mengkatalisis sistem intra OKI yang koheren dan kuat, yang ditujukan untuk memfasilitasi penikmatan sepenuhnya semua hak asasi manusia di negara-negara anggota.

Perkenankan saya mengambil kesempatan ini untuk melihat secara sensitif peran historis Anda di tengah tindakan perintisan. Saya ulangi lagi bahwa pembentukan IPHRC ini - lebih awal dari waktu yang ditentukan - signifikan dalam dua hal, yaitu tidak hanya tepat waktu tetapi juga tepat esensinya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, OKI telah menciptakan badan permanen para ahli sebagai salah satu organ utamanya. Inovasinya terletak pada pandangan yang diungkapkan atas dasar kapasitas pribadi para anggota dan bukan sebagai wakil pemerintah. Ini menyediakan lingkungan yang memungkinkan untuk mengajukan pendapat para ahli yang benar-benar independen untuk dipertimbangkan oleh negara-negara anggota.

Kesalahan persepsi yang mendalam terus menyulut Islamofobia. Ini adalah fenomena multi dimensi yang terus terungkap sebagai manifestasi rasisme kontemporer. Ini merupakan ancaman potensial untuk dapat hidup berdampingan secara damai, terutama di dunia yang dihadapkan pada ancaman terorisme. Sementara itu tidak ada negara di dunia yang bisa mengklaim memiliki catatan HAM yang sempurna, selalu ada ruang untuk perbaikan - termasuk di negara-negara anggota OKI.

Namun demikian, sangat disayangkan bahwa masalah tersebut telah dipolitisasi dan kemudian meletup di luar proporsinya. Islam dipersalahkan terkait dengan pelanggaran HAM. Ada kampanye yang memotivasi penggambaran Islam sebagai bagian yang bertentangan dengan standar dan norma-norma HAM internasional. Saya berkeyakinan kuat bahwa kasus ini justru sebaliknya. Islam tidak bertentangan dengan standar HAM.

Islam menempatkan pembayaran pada ‘hukook ul ibad’ atau ‘rights of the people’ berabad-abad sebelum HAM memperoleh nilainya dalam eksistensi manusia kontemporer. Ada konsep ‘ijtehad’ yang memberikan dinamisme yang tak tertandingi. Faktanya Islam memiliki potensi normatif untuk menambahkan nilai-nilai dan standar modern serta mendorong implementasi yang lebih baik, baik di tingkat sosial mapun politik.

Saya selalu percaya bahwa dunia harus menilai Muslim dari Islam dan bukan Islam dari Muslim. OKI percaya bahwa kerangka HAM merupakan jalan yang paling masuk akal untuk keterlibatan yang terstruktur. Keterlibatan ini diarahkan untuk menghapus kesalahan persepsi dan mempromosikan keharmonisan antar agama. Sebuah keterlibatan yang bisa menuliskan perdamaian, keamanan dan stabilitas global. Membantu negara-negara anggota didalam hal penting ini tentunya dapat membentuk fokus utama bagi kerja Komisi.

Undang-Undang IPHRC telah mempercayakan Komisi dengan mandat yang luas. Kapasitas sebagai penasehat memberikan Komisi ruang yang diperlukan untuk interpretasi positif terhadap mandat yang diberikan, dimana beberapa pekerjaan di bidang HAM telah dikerjakan. Keuntungan dari keahlian Anda memang sangat penting dan tidak boleh disia-siakan. Itu perlu dimanfaatkan untuk me-review dan memperbarui instrumen-instrumen OKI, termasuk Cairo Declaration dan Covenant Hak Anak dalam Islam. Saya yakin bahwa negara-negara anggota ingin memaksimalkan manfaat dan menarik secara penuh potensi keahlian Anda.

Undang-undang menyediakan guidance yang diperlukan pada dasar dan ruang lingkup IPHRC. Secara ringkas, tugas IPHRC adalah untuk menghilangkan kesalahan persepsi tentang hubungan antara Islam dan HAM. Saya telah berbagi beberapa pemikiran dan wawasan tentang prinsip-prinsip panduan yang dapat mendukung Komisi untuk pendekatan intelektual dan metodologis. Hal ini didasarkan pada pemahaman saya tentang undang-undang serta waktu yang tepat bagi pembentukan Komisi ini.

Saya akan menekankan kembali ‘lima elemen’ yang dapat diobservasi dan diakomodasi dalam pekerjaan Komisi ini. Pertama dan terpenting, adalah ‘complementarily’. Komisi OKI tidak boleh dibandingkan dengan mekanisme HAM yang telah ada atau menduplikasi kerja mereka. Nilai tambah IPHRC terletak dalam melengkapi atau menjembatani kesenjangan untuk kepentingan negara anggota.

Ke-dua adalah lebih menekankan ‘introspection’ dalam bentuk perbaikan dan bukan menghakimi. Komisi harus membangun kapasitas dan memberikan solusi di bidang HAM kepada negara anggota.

Ke-tiga, ‘prioritization’ akan menjadi sangat penting. Berdasarkan penilaian, Komisi akan menangani masalah sesuai dengan kepentingannya, mungkin dengan cara yang benar dan maju.

Ke-empat, saya telah mengusulkan sebuah ‘incremental and progressive approach’ secara berkelanjutan. Selama masa tugasnya, Komisi harus bergerak melalui evolusi yang diperlukan dan dengan visi untuk mentransformasi dirinya menjadi sebuah badan yang relevan dan efektif.

Terakhir, pentingnya ‘credibility’ tidak bisa terlalu ditekankan. Komisi harus membangun kredibilitas yang baik dengan negara-negara anggota dan masyarakat internasional. (Disunting dari sambutan Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu pada pembukaan IPHCR-OKI di Jakarta, 20/2/12).

Last Updated on Tuesday, 20 March 2012 06:56