NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Maret 2012
Monday, 19 March 2012 22:47

KOMISI HAM OKI
Kompatibilitas Antara Islam, HAM dan Demokarasi

Duta Besar Wardana
Wakil Menteri Luar Negeri

DENGAN rasa bangga dan kehormatan yang besar Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah sesi perdana dari Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

Kami memang bagian dari pembuatan sejarah, dengan signifikansi yang besar untuk umat Islam, OKI, dan masyarakat internasional. Pembentukan Komisi HAM di OKI merupakan perwujudan dari pemenuhan organisasi dalam mereformasi dirinya sendiri sesuai dengan Sepuluh Tahun Program Aksi OKI. Hal ini juga merupakan suatu pergeseran paradigma dalam organisasi yang memberikan keunggulan bagi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

Pada kesempatan ini, kami juga merasa terhormat dengan kehadiran perwakilan dari negara-negara di luar organisasi kita dan organisasi-organisasi regional dan internasional yang relevan yang menyertai kita di saat penting dan bersejarah bagi organisasi kita.

Dunia telah berubah, dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tidak terduga dari sebelumnya. Kita menyaksikan transformasi politik yang begitu cepat yang saat ini tengah berlangsung di beberapa negara anggota OKI. Kita juga menyaksikan kesulitan ekonomi di Eropa sekarang ini.

Kami mengharapkan perubahan lebih lanjut dari lanskap politik, ekonomi dan sosial, yang kita sudah melihatnya. Dengan kemajuan teknologi dan globalisasi, kita melompat untuk melihat tuntutan suara rakyat didengar, dan untuk partisipasi rakyat yang lebih besar dalam pemerintahan.

Di hadapan kita, mungkin merupakan abad paling progresif yang pernah dikenal umat manusia terbentang suatu abad di mana beberapa pakar mengatakan, bahwa lebih banyak hal yang akan berubah dalam sepuluh tahun ke depan dari pada seratus tahun terakhir. Ini bisa menjadi abad yang penuh dengan berbagai kemungkinan dan peluang.

Kami berharap bahwa organisasi kita akan dapat membantu 1,3 miliar umat Islam untuk menentukan nasib mereka sendiri, menjadi lebih baik dan unggul. Kita seharusnya tidak terlalu banyak bernostalgia tentang hari-hari kemuliaan abad yang telah berlalu, ketika Islam berada di puncak dunia secara politik, militer, ilmu pengetahuan dan ekonomi.

Umat Islam saat ini harus yakin bahwa ‘tahun-tahun terbaik’ Islam berada di depan kita dan bukan di belakang kita. Organisasi ini harus mampu membawa kepercayaan diri, pemberdayaan dan kebangkitan kembali Muslim yang berada pada posisi menjalin kemitraan dengan peradaban-peradaban lainnya, memberikan kontribusi signifikan terhadap perdamaian yang berkelanjutan dan kemakmuran dunia.

Peran umat Muslim dalam membentuk globalisasi dunia banyak bergantung pada kapasitasnya untuk mengaktualisasikan norma-norma dan cita-cita Islam yang telah diberikan kepada kita.

Saya berkeyakinan bahwa cita-cita dan norma-norma tersebut mendefinisikan faktor-faktor yang membuat peradaban Islam paling maju di dunia pada abad ke-13, yaitu selama masa keemasannya. Cita-cita dan norma-norma tersebut mewajibkan kita untuk tidak hanya unggul dalam semua aspek kehidupan, tetapi juga untuk bekerja sama dalam solidaritas dengan seluruh umat manusia.

Dimulainya fungsi Komisi HAM OKI dapat membantu untuk menonjolkan relevansi OKI terhadap Umat dan masyarakat internasional di dalam dunia yang berubah ini.

Kami senang memiliki 18 ahli dengan kompetensi yang tinggi yang menjadi anggota Komisi sebagai hasil dari pemilihan yang dilakukan pada Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri OKI di Astana tahun lalu. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Komisi yang telah terpilih.

Peran potensial dari Komisi HAM yang baru kita bentuk ini tidak dapat ditekankan secara berlebihan. Piagam baru dari organisasi kita, yang diadopsi pada 2008, memberikan status hukum terhadap Komisi ini. Karena itu Komisi menikmati tempat yang paling menonjol dalam Organisasi. Dan karena itu kami berharap bahwa Komisi memiliki pengaruh penting dalam pekerjaan organisasi secara keseluruhan. Komisi  diharapkan menjadi salah satu kekuatan pendorong pada proses reformasi untuk mengubah organisasi menjadi satu organisasi yang efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dunia Muslim.

Selain itu, Komisi ini juga diharapkan dapat membantu mengatasi kesalahpahaman tentang kompatibilitas antara Islam, HAM dan demokrasi, yang mana keberadaannya sangat unik, baik di dunia Muslim maupun di dunia Barat, masing-masing dengan cara yang berbeda. Tidak kalah pentingnya adalah tugas dari Komisi untuk membantu menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip HAM sebagai mainstream sesuai ajaran Islam.

Tugas ini tidak sulit dipahami. Beberapa anggota organisasi dapat memberikan contoh situasi kehidupan dimana norma-norma serta prinsip-prinsip HAM dan demokrasi berkembang ketika nilai-nilai Islam terpelihara dengan baik.

Dalam hal ini Indonesia dapat memberikan pelajaran berharga yang dapat dipelajari. Indonesia adalah salah satu negara paling beragam di dunia, dan Indonesia juga rumah bagi penduduk Muslim terbesar di dunia.

Kami berhasil melalui masa pergolakan setelah krisis moneter dan keuangan pada tahun 1998, yang mengakibatkan kerusakan ekonomi, ancaman separatis, ketegangan etnis, dan konflik agama. Untuk mengatasi dan menangani permasalahan tersebut, Indonesia menganut nilai-nilai serta prinsip-prinsip demokrasi dan HAM sebagai bagian dari reformasi nasional kami dalam semua bidang.

Perjalanan kami tidak selalu mulus, tapi sekarang kami muncul sebagai contoh sukses dari sebuah negara di mana Islam, modernitas dan demokrasi dapat tumbuh subur pada saat yang bersamaan.

Kualitas yang menjadikan sifat permanen dan independen dari Komisi ini juga terjamin dalam Piagam. Ini merupakan aset penting, dimana Komisi harus sepenuhnya memanfaatkan hal ini dalam mengembangkan kredibilitasnya.

Indonesia menempatkan nilai kemandirian dari Komisi ini sebagai hal yang sangat penting. Bahkan sebagai tuan rumah Sesi Pertama ini, kami telah melakukan yang terbaik untuk menahan diri agar tidak merusak independensi dari Komisi, bahkan hingga sekecil apapun.

Hal ini dapat dimengerti, mengingat perkembangan terakhir, ada harapan yang tinggi dari dunia Muslim terhadap Komisi ini, bahkan sebelum Komisi ini memulai tugasnya. Meskipun demikian, adalah penting untuk mengelola harapan dan kebutuhan-kebutuhan Komisi dalam waktu sesingkat mungkin untuk membangun kredibilitas, baik di dunia Islam maupun di masyarakat internasional.

Komisi HAM OKI yang kuat tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh anggota organisasi. Perlu dukungan penuh kita, baik secara politik maupun administratif. Kami memahami bahwa OKI belum memutuskan lokasi kantor pusat Komisi. Namun demikian kami sungguh berpandangan untuk mendukung sekretariat Komisi, termasuk penunjukan seorang direktur administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang, dimana perlu dipastikan secepatnya.

Akhirnya, saya ingin menegaskan kembali dukungan penuh pemerintah saya untuk IPHRC OKI. Kami siap untuk memperluas kerjasama penuh kami agar Komisi ini dapat bekerja secara efektif dan kredibel.[] Disunting dari pidato Wakil Menlu RI pada Sesi Pertama IPHRC-OKI di Jakarta, 20/2/12