NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Maret 2012
Monday, 19 March 2012 22:52

Membangun Kapasitas Negara Anggota OKI Di Bidang HAM

Ibrahim Salama
Direktur Perjanjian HAM, Kantor Divisi Komisaris Tinggi HAM PBB

PERTEMUAN Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) Organisasi Kerjasama Islam (OKI) ini merupakan sejarah besar yang sangat penting, yaitu ketika orang-orang di Timur Tengah, Afrika Utara dan sekitarnya berdiri melawan ketidakadilan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pencarian untuk partisipasi demokrasi, mereka menaikkan spanduk menuntut martabat, kesetaraan, dan keadilan, atau, dalam kata-kata Deklarasi Universal HAM, “freedom from fear and want”. Di masa penting seperti itu, maka tidaklah mengherankan jika harapan yang tinggi ditumpukan kepada peranan IPHRC OKI ini.                                                                             

Para Menteri Luar Negeri OKI telah membentuk IPHRC ini pada bulan Juni tahun lalu, sebagai organ utama dari OKI, dengan mandat - diatur dalam pasal 15 Piagam OKI - untuk mempromosikan Hak-hak sipil, politik, sosial dan ekonomi yang diabadikan dalam perjanjian-perjanjian dan deklarasi organisasi serta instrumen-instrumen HAM yang disepakati secara universal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Perlu ditekankan secara jelas di sini bahwa nilai-nilai Islam tidak dan tidak dapat bertentangan dengan norma-norma dan standar HAM yang diakui secara internasional. Sebagai Komisioner Tinggi HAM PBB, Navi Pillay, dalam pidatonya tentang HAM sebagai nilai universal, yang disampaikan di Universitas Yordania pada bulan Desember 2010 mengatakan: “Sejak zaman dahulu, agama telah berusaha untuk mengekspresikan tidak hanya hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga nilai-nilai toleransi, kasih sayang dan solidaritas yang mendukung interaksi manusia dengan sesama manusia”.

Reformasi substantif di banyak negara Muslim, memang jauh dari kontradiksi terhadap nilai-nilai Islam, bahkan berasal dari nilai-nilai Islam. Pengakuan nilai-nilai dan hak-hak, maupun hak prerogatif dan pembatasan-pembatasan bagi para pemegang kekuasaan, memiliki akar dalam setiap peradaban di dunia. Hal ini ditunjukkan, misalnya dalam Hamurabi’s Code sebagai hukum awal.

Didalam Arab pra-Islam, Helf-al-Fudul adalah perjanjian para bangsawan Mekah untuk memperbaiki ketidakadilan. Dan dalam tradisi Islam, Diwan Al-Mazalem adalah pendahulu dari institusi-institusi nasional HAM modern dan konsep ombudsman. Hal ini menunjukkan bahwa HAM merupakan warisan universal, bukan hanya sekedar konsep dari satu peradaban tertentu.

Mengutip Prof. Ekmeleddin Ihsanoglu, Sekretariat Jenderal OKI, yang mengatakan: “pembentukan Komisi ini adalah awal dari perjalanan baru untuk reformasi di dunia Muslim, dan kemungkinan besar akan menjadi perjalanan yang panjang dan berat”. Jika Komisi ini melaksanakan mandatnya dengan efisien untuk membangun kapasitas dan memberikan solusi bagi negara-negara anggota OKI di bidang HAM, itu akan menjadi hal yang paling penting bagi kredibiltasnya mulai dari hari pertama dibentuknya IPHRC. Untuk melakukan itu, komisi akan membutuhkan tidak hanya mengadopsi pendekatan kritis dan introspektif terhadap situasi HAM di dunia Muslim, tetapi juga mengatasi kesalahan persepsi global yang mendalam tentang inkompatibilitas antara Islam dan HAM. Jika Ijtihad adalah sumber hukum Islam, maka pada hakekatnya diperlukan penerapan interpretasi yang dinamis dari pakar berbasis nilai-nilai Islam.

Promosi dan perlindungan HAM selain menjadi tanggung jawab negara yang pertama dan paling utama, ini juga semakin meningkat menjadi upaya kerjasama global dalam menghadapi tantangan yang menakutkan saat ini seperti konflik, diskriminasi, kemiskinan, rasisme, impunitas, serta defisit dan eksklusi demokrasi. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mengatasi kondisi yang merugikan HAM yang mempengaruhi masyarakat mereka sendiri serta membantu negara lainnya untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam pencapaian HAM untuk semua.

Mandat IPHRC, antara lain untuk memajukan HAM dan kepentingan umat Islam serta mendukung negara-negara anggota dalam upaya untuk mengkonsolidasikan hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk melalui bantuan teknis dan peningkatan kesadaran.

IPHRC juga diminta untuk mempromosikan dan mendukung peran institusi nasional dan organisasi masyarakat sipil yang aktif di bidang HAM di samping meningkatkan kerja sama antara organisasi-organisasi HAM internasional dan regional.

Saya ingin menekankan di sini bahwa kantor Komisi Tinggi HAM PBB siap membantu pada setiap tahap pekerjaan IPHRC. Hal ini untuk kepentingan OKI, misalnya badan HAM yang inovatif seperti yang Anda miliki dimana IPHRC memiliki keahlian yang paling update dan berkualitas tinggi dalam hal ini.

Sebagaimana Anda ketahui, melalui pelayanan konsultasi dan kerja sama teknis, OHCHR telah memberikan saran para ahli untuk peningkatan jumlah institusi-institusi untuk promosi dan perlindungan HAM, baik di tingkat nasional maupun regional. OHCHR menawarkan untuk memperluas dukungannya kepada OKI dan IPHRC di dalam upaya baru ini melalui bantuan teknis, pelatihan staf serta penyediaan materi dan dokumentasi sehingga benar-benar dapat menunjukkan nilai tambah sebagai mekanisme HAM lintas-kawasan di seluruh dunia. Misalnya, dengan senang hati kami akan memfasilitasi kunjungan studi IPHRC ke Jenewa sehingga bisa bertemu dengan aktor-aktor kunci dalam sistem HAM PBB.

Hal yang sama pentingnya adalah untuk memperhitungkan peran fundamental yang ditentukan bagi mekanisme ahli internasional, seperti prosedur khusus pemegang mandat dan badan-badan perjanjian HAM. Rekomendasi mereka merupakan bantuan dan bimbingan yang berharga bagi negara-negara anggota OKI pada saat transposing kewajiban-kewajiban internasional ke dalam undang-undang dan kebijakan dalam negeri. Demikian pula Universal Periodic Review (UPR) Dewan HAM, yaitu proses penilaian terhadap catatan HAM dari semua negara anggota PBB, untuk memenuhi peran penting pemantauan. UPR adalah perangkat yang penting dan sangat bermanfaat bagi pemenuhan mandat IPHRC.

Dengan meningkatkan kerjasama kita dan saling memperkuat upaya untuk melaksanakan kewajiban internasional, maka negara-negara anggota OKI dapat mengambil manfaat atas hal itu, kita dapat memajukan cara-cara yang tidak mungkin bisa kita lakukan sendiri. Bersama-sama, kita dapat mengambil tantangan besar HAM sehingga dapat meningkatkan universalitas dan indivisibilitas HAM serta hak-hak seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan.[]