NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Maret 2012
Monday, 19 March 2012 22:54

Demokrasi Yang Kuat  Membutuhkan Fondasi Mikro Yang Kuat

Prof. Don K. Marut
Direktur Eksekutif INFID

DEMOKRASI bukanlah sebuah proses netral dalam kehidupan bernegara-bangsa. Demokrasi harus selalu dikaitkan dengan kondisi-kondisi obyektif dari dalam masyarakat, seperti kondisi ekonomi, sosial, kebudayaan dan hak-hak atas sumberdaya alam dari komunitas-komunitas dimana sumberdaya alam itu berada.

Karena itu proses penguatan demokrasi juga berarti pemberdayaan pada aktor-aktor atau warga negara yang selama ini mengalami marginalisasi. Memberdayakan masyarakat lokal agar mereka tidak hanya menikmati kebebasan politik, tetapi juga kebebasan ekonomi dan sosial, termasuk memiliki hak dan kebebasan untuk mendapatkan pengakuan hak-hak atas sumberdaya alam dan menikmati hasil pengolahan sumberdaya alam tersebut.

Karena itu untuk menjamin bahwa demokrasi bisa menjadi wahana untuk meningkatkan dan mencapai kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan, diperlukan upaya penguatan dan penegasan kepastian pada berbagai level.

Pada level makro, penguatan institusi demokrasi harus ditingkatkan terus tidak hanya pada political agencies seperti partai politik dan masyarakat sipil, terutama organisasi masyarakat (ormas) yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga politik, tetapi juga soft aspects dari institusi demokrasi, yakni hukum dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembuatan dan implementasi kebijakan, dimana aspek-aspek yang mencakup rules dari institusi demokrasi jarang dipaparkan, padahal ini yang menjadi sumber kepastian bagi setiap aktor dan warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses politik dan ekonomi.

Perangkat lunak dari institusi demokrasi yang dimaksudkan di sini termasuk governance, property rights dan kebebasan untuk aksi kolektif dari masyarakat lokal. Meskipun Indonesia dicatat sebagai negara dengan GDP terbesar di Asia Tenggara dan mampu menghadapi krisis, tetapi Indonesia pun masih terkenal sebagai salah satu negara terkorup di dunia.

Di dalam governance ada akuntabilitas dan transparansi yang sering dijalankan secara impersonal, yaitu dengan mengirimkan bulletin, laporan, audit keuangan yang dipublikasikan secara luas, dan sebagainya. Yang fundamental adalah bagaimana pejabat publik, baik yang dipilih melalui pemilihan umum maupun di dalam birokrasi, mempertanggungjawabkan kebijakan dan implementasinya secara langsung kepada rakyat, dimana rakyat mempunyai kesempatan untuk bertanya.

Governance juga berkaitan dengan bagaimana membuat para pejabat publik bertanggung jawab secara langsung kepada rakyat; berkaitan dengan konsolidasi agensi di dalam pemerintahan, baik antar kementerian dan lembaga, maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Koherensi atau sinergi antar kementerian/lembaga dan antara pusat-daerah merupakan penghambat utama pembangunan, dan ini membutuhkan leadership yang kuat.

Sinergi di dalam institusi yang dimandatkan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat secara demokratis merupakan salah satu kunci untuk menentukan apakah pembangunan bisa berjalan atau tidak.

Salah satu masalah yang sangat krusial sekarang ini adalah berkaitan dengan kepastian atas property rights, terutama hak atas tanah dan sumberdaya alam yang ada di wilayah dimana komunitas-komunitas hidup dan menggantungkan hidupnya. Salah satu ciri demokrasi yang substantif adalah adanya kepastian bagi setiap rakyat untuk memiliki hak dan akses atas berbagai sumber penghidupan dan sumber keberlanjutan penghidupannya.

Property rights juga berkaitan dengan kebebasan ekonomi (economic freedom), tanpa kepastian atas property rights, siapapun tidak akan pernah menikmati kebebasan untuk mengaktualisasi kapabilitiasnya untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Salah satu aspek penting dari demokrasi adalah kebebasan untuk melakukan aksi kolektif dari masyarakat untuk membangun sense of community, dan untuk membangun lingkungan yang menjamin kepastian dan keamanan (security) bagi setiap warganya untuk hidup dan menjalankan berbagai tindakannya. Sense of community ini penting untuk menjamin kesejahteraan bersama, dan untuk menjaga agar demokrasi itu mengakar di dalam komunitas tersebut.

Berkaitan dengan aksi kolektif inilah maka penting bahwa indikator-indikator pencapaian pembangunan dilakukan secara demokratis, bukan dilakukan oleh para teknokrat di dalam ruang tertutup, atau oleh para konsultan yang hidup di luar jangkauan masyarakat. Kediktatoran yang paling berbahaya adalah kekuatan untuk memberi nama dan definisi pada apa yang harus dijalankan dan dicapai oleh sebuah masyarakat.

Definisi dan indikator yang dibuat oleh para policy work belum tentu sama dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut melalui proses demokrasi prosedural. Ukuran-ukuran pembangunan harus dibangun lebih luas untuk memungkinkan berbagai aspek obyektif dan subyektif dimasukkan dan definisi tentang kesejahteraan dan pencapaian pembangunan dibuat secara kolektif-demokratis.

Selain memperkuat fondasi makro demokrasi dan pembangunan, fondasi mikro demokrasi juga harus diperkuat secara terus-menerus. Unit yang sangat penting dalam proses politik dan kehidupan bernegara bangsa adalah warga negara, baik secara individu maupun kolektif. Demokrasi tetap dilihat sebagai proses perjuangan kepentingan individu atau kelompok. Apakah individu menggunakan organisasi sosial atau partai politik. Pembentukan organisasi-organisasi demokrasi seharusnya merupakan titik temu dari kepentingan-kepentingan individu warga negara yang bergabung di dalam organisasi.

Demokrasi yang kuat membutuhkan fondasi mikro yang kuat pula, yakni individu warga negara yang memiliki kapasitas untuk membuat pilihan-pilihan bebas dan matang melalui pertimbangan yang kritis tanpa dipengaruhi atau dikungkung oleh simbol-simbol parochial. Untuk itu diperlukan proses pemberdayaan individu warga negara secara terus-menerus.

Salah satu strategi pemberdayaan individu ini adalah dengan pendidikan secara berkelanjutan dengan menggunakan metode yang tepat. Pendidikan ini ditujukan untuk mencapai beberapa prakondisi dari pemberdayaan individu warga negara. Pertama, untuk meningkatkan kapasitas evaluatif individu, yakni kapasitas untuk membuat prioritas-prioritas keterlibatannya, baik di dalam aksi politik maupun dalam aksi-aksi kolektif yang sentimental.

Kedua, mendorong individu-individu untuk memiliki pengetahuan yang memadai. Pengetahuan merupakan komponen yang sangat penting dan menentukan terhadap peranan individu.

Ketiga, karena aksi-aksi politik adalah bagian dari aksi-aksi kolektif yang menjadi bagian dari aksi-ksi individu, maka setiap warga negara perlu melengkapi diri dengan peta kognitif yang akan membantu menentukan apakah suatu masalah itu termasuk masalah politik yang membutuhkan aksi kolektif yang masif atau hanya sebuah aksi individu, sekelompok orang atau organisasi di masyarakat dengan tujuan eksklusif.

Negara, organisasi sosial dan politik mempunyai kewajiban dan peranan untuk memperkuat demokrasi melalui proses pemberdayaan individu ini. Tanpa pemberdayaan individu maka pilihan-pilihan politik yang bebas hanya akan berupa perjuangan merebut kekuasaan dari satu kelompok melawan kelompok yang lain yang pada gilirannya akan menghancurkan demokrasi. Penguatan demokrasi yang bisa menyokong pembangunan untuk pencapaian kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan hanya bisa dijalankan kalau setiap anggota komunitas, organisasi sosial dan politik memiliki kualitas-kualitas tersebut.[]