Print E-mail
Februari 2013 - Diplomasi Februari 2013
Wednesday, 27 February 2013 06:54

Kerjasama Keamanan Di Kawasan Perbatasan

Untuk mendukung pelak-sanaan tugas pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan, TNI AL memiliki Strategy Partnership dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, termasuk juga dengan negara-negara anggota ARF (ASEAN Regional Forum), antara lain:

 

RI –  Singapura

Kerjasama pertahanan Indonesia - Singapura telah berlangsung cukup lama melalui pembentukan komite kerjasama kedua negara. Kerjasama ini semakin berkembang dengan dilakukannya latihan bersama secara rutin, seperti Sea Eagle, dan Patkor Indosin. Dalam menghadapi isu-isu kejahatan lintas negara seperti terorisme, perompakan dan pembajakan, kerjasama Indonesia-Singapura menjadi penting dan perlu di-tingkatkan kedepannya.

 

RI – Malaysia

Kerjasama di bidang Pertahanan antara Indonesia dan Malaysia diawali melalui Security Arrangement pada tahun 1972,  yang kemudian dilanjutkan dengan membentuk Komite Perbatasan guna melakukan penanganan isu-isu keamanan di wilayah perbatasan.  Isu-isu tersebut antara lain berupa perompakan, pembajakan dan penyelundupan, perambahan hutan ilegal, penggeser-an patok-patok perbatasan, dan masalah pelintas batas. Kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan militer seperti Kekar Malindo, Malindo Jaya, Darsasa, sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan hubungan pertahanan ke dua negara. 

RI – Philipina

Hubungan Indonesia de-ngan Philipina telah berlang-sung cukup lama dan terjalin cukup baik serta makin erat dengan keterlibatan Indonesia dalam pengiriman personel militer yang bertugas sebagai  pengawas  internasional dalam masalah Moro. Hingga saat ini belum ada kesepakatan tentang batas maritim ke dua negara.  Kerjasama  RI - Philipina dalam isu perbatasan telah terjalin melalui forum JBC (Joint Border Committee),  dengan agenda yang dilaksanakan secara rutin.  Disamping itu juga ada forum JCBC (Joint Commision for Bilateral Cooperation) guna membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan isu-isu keamanan bersama. Antara lain, pelintas batas tradisional,  penyelundupan, perompakan dan pembajakan di perbatasan maritim dan kejahatan lintas negara lainnya. Menghadapi isu terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya,  kerjasama pertahanan dengan Philipina penting untuk dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkrit.

 

RI – Thailand

Hubungan dan kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Thailand berlangsung sejak lama dan berjalan cukup baik. Indonesia dan Thailand memiliki kesamaan pandangan, terutama dalam menyikapi isu-isu keamanan non tradisional di kawasan Asia Tenggara.  Sejauh ini Thailand banyak membantu Indonesia untuk mengatasi pelaku tindak kejahatan lintas negara yang berusaha menyelundupkan senjata untuk membantu GAM. Khusus dalam menangani  isu terorisme internasional dan kejahatan lintas negara lainnya,  kerjasama pertahanan dengan Thailand di masa-masa mendatang penting untuk dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk yang lebih operasional.

 

RI – Papua New Guinea

Papua New Guinea merupakan negara tetangga di sebelah Timur dengan perbatasan darat yang cukup panjang dengan Indonesia. Hubungan bilateral dengan Papua New Guinea telah berlangsung cukup baik.  Sejak awal kedua negara telah menyepakati  batas-batas wilayah  darat dan perairan. Isu keamanan  yang dihadapi banyak bersumber dari gangguan keaman-an yang dilakukan kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memanfaatkan wila-yah Papua New Guinea.  Seringkali anggota OPM masuk ke wilayah PNG untuk menghindari pengejaran  yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia.  Selain itu, kegiatan pelintas batas secara tradisional juga sering dilakukan  oleh penduduk yang bermukim di sekitar garis perbatasan. Isu-isu keamanan tersebut memerlukan kerjasama kedua negara yang diwujudkan dalam bentuk Joint Border Committee (JBC) yang dinilai cukup efektif.

 

RI – Timor Leste

Perbatasan maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum pernah diadakan, karena Indonesia menghendaki penyelesaian batas di darat terlebih dahulu baru dilakukan perundingan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste.  Dengan belum selesainya batas maritim kedua negara maka diperlukan langkah-langkah yang terpadu untuk segera mengadakan pertemuan guna membahas perbatasa maritim antara kedua negara. 

Permasalahan yang muncul dalam penyelesaian batas maritim kedua negara adalah berupa Kantong (enclave) Oekusi di Timur Barat.  Adanya enclave Oekusi di tengah wilayah Indonesia merupakan kenyataan yang cukup spesifik dalam menangani masalah  perbatasan dengan Timor Leste.  Lalu lintas manusia dan barang dari Oekusi melalui wilayah Indonesia perlu diatur sedemikian rupa sehingga dapat memperkecil potensi gangguan keamanan,  terlebih karena masih adanya sentimen-sentimen masa lalu terutama oleh penduduk ex Timor-Timur.  Permasalahan lainnya adalah adanya entry/exit point ALKI III A dan III B di utara wilayah Timor Leste. Ini perlu ditinjau kembali, karena ALKI tersebut berada di wilayah perbatasan kedua negara yang belum ditetapkan batasnya.

 

RI - Anggota ASEAN Lainnya

Tidak kalah pentingnya adalah kerjasama internasional di bidang pertahanan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Kerjasama yang ditempuh selama ini berada dalam mekanisme bilateral dan multilateral, dan ke depan penting untuk terus dilanjutkan dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.

(Sumber: Mabes TNI AL).