I Ketut Putra Erawan
Direktur Eksekutif IPD

Terkait dengan pelaksanaan Indonesian Election Visitor Program (EVP) tanggal 6-9 Juli 2009, ada beberapa hal yang dapat dielaborasikan, yaitu mengenai kelanjutan dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pertama, adalah kata ’visitor’ , dimana yang kita undang adalah 56 orang pejabat-pejabat tinggi dari 26 negara. Sebagai visitor mereka kita ajak untuk merasakan proses pemilu di Indonesia, dan kemudian mereka juga kita ajak berfikir tentang bagaimana lingkungan dan dinamika politik yang ada.
Mereka tidak dikatakan sebagai observer, karena waktu kehadiran mereka terbatas hanya sekitar satu minggu dengan fokus aktivitas yang lebih kepada mengenal dinamika politik di Indonesia sambil mencari dan menarik pelajaran yang dapat mereka ambil disamping juga memberikan masukan kepada kita untuk memperbaiki pemilu yang kita lakukan.

Fokus pengamatan mereka adalah pada proses sebelum pemilu, yaitu dengan mendengar paparan dari para pakar politik dan akademisi maupun dari IPD. Kemudian mereka juga diundang ke daerah untuk mendengar elaborasi tentang dinamika politik di daerah. Mereka dibagi dalam enam kelompok, yang kemudian mengunjungi daerah-daerah yang berbeda. Daerah yang dikunjungi adalah Makasar, Denpasar, Malang, Yogyakarta, Musi Banyuasin dan Tangerang.

Kita berharap masing-masing daerah tersebut memberikan mereka pengalaman yag berbeda tentang dinamika pemilu yang ada. Selain itu kita harapkan juga mereka melihat apakah proses itu memenuhi standar mereka sebagai seorang visitor. Apakah mereka merasakan yang namanya freedom ketika proses itu berlangsung, apakah itu dilakukan dengan fair, dan apakah secara administratif itu cukup bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Masukan-masukan mereka sudah kita dengar, terutama tentang sense of community yaitu bahwa pemilu itu ternyata bukan hanya menjadi milik pemerintah dan KPU, tetapi juga menjadi milik masyarakat, baik dalam penyelenggaraannya maupun dalam proses pemilu itu sendiri. Masyarakat ternyata terlibat secara aktif dan melakukan pemungutan suara dengan antusiasme yang tinggi.

Dalam beberapa hal mereka juga membandingkan dengan pengalaman mereka di negaranya masing-masing, dan mereka melihat bahwa penyelenggaraan pemilu di Indonesia ini sangat positif. Mereka juga memberikan masukan terhadap beberapa hal yang menurut mereka bisa memperbaiki proses pemilu di Indonesia. Ada tiga hal yang saya catat, pertama adalah perlunya proses pengecekan tangan sebelum mencontreng. Kedua usulan tentang perlunya disiapkan orang yang bisa ditanya di masing-masing TPS. Orang ini harus mengerti benar tentang proses pemilu itu sendiri, jadi kalau terjadi sesuatu maka dialah yang akan menjadi reserver. Kemudian yang ketiga mereka menyarankan tentang kemungkinan dilakukannya voting secara elektronik di beberapa tempat. Suatu saat mungkin kita membutuhkan voting secara elektronik ini, tetapi sekarang ini kita merasakan sendiri bahwa perubahan dari coblos ke contreng saja ternyata sudah problematik.

Tentang data DPT, hampir semua pembicara yang kita undang sangat kritis tentang hal ini. Mereka menceritakan apa yang terjadi dan ingin melihat apa yang akan terjadi dengan situasi seperti itu. Respon mereka sangat positif ketika mendengar ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengijinkan penggunaan KTP dan paspor, meskipun dikatakan bahwa keputusan itu sangat terlambat.

Tentang imparsialitas KPU, itu masih kontroversial karena beberapa bukti seperti misalnya contoh pencontrengan yang berada di tengah, walaupun tidak ada nomor dan nama kontestan, itu sudah diganti oleh KPU. Hal-hal lainnya yang juga menandakan ketidak profesionalan KPU dan segala macamnya, itu sudah mereka dengar dari awal karena semua pembicara dan komentarkomentar perdebatan yang muncul, menyinggung tentang banyaknya masalah dalam proses persiapan pemilu. Itulah yang menjadi salah satu fokus pengamatan mereka.

Di Bali mereka diajak datang ke TPS lebih awal untuk mengecek bilik-bilik TPS, dan melihat apakah poster-poster selama kampanye sudah diturunkan semua. Mereka kemudian juga mencatat segala problema yang muncul selama pelaksanaan pemungutan suara seperti misalnya adanya contrengan dua kali dan lainnya. Menurut mereka secara umum dari TPS-TPS yang mereka lihat, pemilu pilpres ini relatif aman dan tertib. Yang menarik bagi mereka, bahwasanya mereka merasakan aktivitas pemungutan suara di Indonesia adalah seperti aktivitas masyarakat pada umumnya dan tidak terkesan sebagai sebuah peristiwa politik, jadi biasa-biasa saja.

Dalam kunjungan tersebut mereka telah berinteraksi panjang diantara mereka sendiri, misalnya ketika menemukan sesuatu yang menurut mereka menarik, kemudian mereka berdiskusi panjang menyangkut pengalaman negara masing-masing. Jadi melalui kunjungan ini mereka bisa memberikan apa pelajaran penting yang bisa mereka kasih untuk kita dan untuk mereka sendiri. Sebagian dari mereka menginspirasi temannya yang lain untuk melakukan perubahan sesuai dengan pengalaman negara tersebut.

Jadi karena BDF itu sendiri adalah sebuah forum, maka interaksi antar anggotanya itulah yang menjadi tujuan kita. Sehingga interaksi masing-masing negara peserta memiliki nilai pengalaman atau berdasarkan pengalaman. Seperti misalnya ketika team visitors yang dikirim ke Palembang bertemu dengan team yang dikirim ke Bali, maka perdebatannya menjadi agak berbeda. Di Banjar, Bali, semua orang yang memberikan suaranya berikut panitianya, semua berpakaian adat Bali dan seluruh keperluan pelaksanaan pemilihan ditangani oleh desa adat. Kemudian kalau di Palembang, TPS dibuat di halaman rumah penduduk. Jadi mereka berdialog satu dengan lainnya, apa kira-kira yang relevan untuk mereka, itu adalah pelajarannya yang mereka dapat, yaitu pembelajaran antar pelaku demokrasi itu sendiri.

Ada yang melihat bahwa kehadiran saksi dari partai ataupun kontestan itu positif, karena dinegaranya saksi antar partai itu biasanya selalu konflik dan tidak mau duduk bareng apalagi senyum sapa seperti disini. Itu positif dalam hal menjamin fairness dari sebuah pemilu. Kemudian juga ada yang melihat bahwa di Indonesia ini Islam dan demokrasi bisa saling bergandeng tangan dan bahkan saling melengkapi. Pengalaman itu dilihat di Makasar, karena yang hadir dan menyambut kehadiran mereka disana adalah tokoh-tokoh dari Muhammadiyah dan NU disamping dari KPU.

Beberapa peserta juga mencatat bahwa bagaimana media Indonesia, baik cetak maupun elektronik, sangat informatif, karena dinamika yang ada dilapangan itu tersampaikan dengan baik, walaupun banyak dari mereka yang tidak menangkap apa yang sebenarnya membuat media Indonesia itu sangat gempita dalam memberitakan pemilu, Mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pilpres ini, itu tidak sampai sejauh itu karena mereka hanya visitor. Jadi walaupun sebagian dari mereka adalah policy maker di negaranya masing-masing, seperti pejabat sekretaris atau ketua KPU di negaranya, mereka belum bisa melakukan evaluasi dan memang kita harapkan seperti itu. Evaluasi itu membutuhkan pengetahuan tentang kultur dan dinamika politik dari suatu negara, karena itu kita belum sampai kesana.

Mengenai pemilihan enam daerah kunjungan, itu sebenarnya tidak ada pertimbangan yang bersifat akademik. Oleh karena pelaksanaan penyelenggaraan kunjungan itu kita bekerjasama dengan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), dimana mereka memiliki empat wilayah yang menjadi basis aktivitas sekolah demokrasi mereka, yaitu Musi Banyuasin, Makasar, Malang dan Tangerang. Sedangkan dua daerah lainnya, yaitu Yogyakarta dan Bali, itu kita anggap sebagai tempat dengan barometer yang berbeda.

Jadi ini tidak ada hubungannya dengan legal representative atau tidak, tetapi lebih kepada convenient nya, kita berupaya untuk mengenalkan berbagai pengalaman yang berbeda. Didalam pertemuan kita sudah mendiskusikan tentang beberapa kemungkinan, seperti misalnya inisiatif untuk sama-sama belajar membuat instrumen atau alat ukur, yaitu bagaimana mengevaluasi sebuah pemilu dinyatakan berkualitas atau tidak. Apakah fearness, freedom, dan administratinya berjalan bagus atau tidak. Kalau dalam pilpres ini tampaknya yang bermasalah adalah administrasinya, sedangkan yang lain akan kita perdebatkan dulu standar serta ukuranukurannya.

Jadi hal positif yang kita dapat adalah, pertama, kita bicara tentang kemungkinan instrumen-instrumen yang dapat mengevaluasi sebuah demokrasi dapat dibuat, dan apakah kemudian itu bisa dipakai untuk mengevaluasi proses pemilu di negara-negara Asia. Kedua, ide untuk melakukan training kepada berbagai negara yang berminat untuk melaksanakan misi awal guna dimungkinkannya sebuah evaluasi dilakukan. Selanjutnya adalah membentuk shorterm observer sekitar 3 bulan untuk mengerti apa yang terjadi. Setelah itu longterm minimal 6 bulan, dengan prasyarat mereka harus mengerti bagaimana kultur politiknya dan sebagainya, agar tidak salah didalam menilai proses yang ada. Dan inisiatif untuk membentuk ini baru sampai pada tingkat wacana dan belum sampai kepada suatu perdebatan yang serius.