Presiden Obama dan Babak Baru Hubungan RI-AS
Ratusan juta pasang mata dari berbagai penjuru dunia tertuju ke Capitol Hill menyaksikan pelantikan Presiden AS Barack Obama, 20 Januari kemarin. Terpilihnya Obama menimbulkan harapan di berbagai kalangan karena ia menjanjikan perubahan.Tingkat dukungan publik AS terhadap Obama saat ini mencapai 86 persen, angka yang sangat signifikan bagi pemerintahan yang akan mulai bekerja. Pelantikan Obama akan diikuti dengan pergantian sejumlah besar pejabat, termasuk menteri dan para pejabat tinggi Deplu AS.

Selama kampanye, Obama berjanji akan menerapkan pendekatan berbeda dengan Presiden George W Bush dalam kebijakan luar negeri AS. Obama bertekad menutup kamp Guantanamo, Kuba. Ia juga menyatakan siap berbicara tak hanya dengan negara-negara sekutu dan sahabat, tetapi juga dengan negara-negara yang berseberangan, seperti Iran, Suriah, dan Korea Utara. AS juga akan lebih mengedepankan diplomasi dan menggunakan forum-forum multilateral untuk mengatasi tantangan dan masalah global. Ia berkomitmen AS akan terlibat lebih aktif dalam pembahasan isu lingkungan dan energi, memperkuat rezim Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), memajukan pendidikan melalui inisiatif Global Education Fund, dan lain-lain.

Obama menyatakan prioritas kedua kebijakan luar negerinya mengamankan senjata dan material nuklir. Untuk itu, AS akan memperkuat NPT dan meratifikasi Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). Ia juga akan menekankan politik luar negeri pada upaya mengatasi kemiskinan, memajukan pendidikan, memberantas penyakit, dan mencegah pembunuhan massal. Ia akan memperkuat kemampuan negara-negara mitra di berbagai kawasan dalam mencegah konflik, menjaga perdamaian, dan merekonstruksi kembali masyarakat yang menderita akibat konflik.

Obama menyadari konsekuensi dari krisis iklim global dan meyakini sudah saatnya AS memimpin upaya kolektif mengatasi masalah itu. AS juga akan mengupayakan keluar dari ketergantungannya dari minyak dan gas bumi. Dalam hal ini, Obama akan mendorong kerja sama di bidang energi melalui pendirian Global Energy Forum yang mengikutsertakan negara-negara produsen emisi terbanyak. Terakhir, dengan situasi krisis finansial yang dihadapi AS saat ini, Obama akan memfokuskan kebijakan luar negerinya untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Menurut Hillary Clinton dalam dengar pendapat konfirmasinya sebagai calon menlu di Senat AS, pemerintahan Obama 2009-2013 akan memprioritaskan kebijakannya pada: penarikan pasukan AS dari Irak serta menyukseskan perang terhadap Al Qaeda, Taliban, dan kelompok radikal lainnya di Afganistan dan perbatasan Pakistan. Pada saat bersamaan, AS akan menggunakan smart power yang di antaranya terdiri dari diplomasi ekonomi, militer, politik, hukum, dan pendekatan budaya untuk mengatasi konflik di Timur Tengah (termasuk konflik di Gaza saat ini) serta nuklir Iran.

Tantangan global AS
Berdasarkan prioritas kebijakan luar negerinya, upaya untuk merebut perhatian AS terhadap Asia bukan hal mudah. Dalam jangka pendek, Obama dituntut segera memenuhi janji kampanye menarik pasukan AS dari Irak dalam waktu 16 bulan dan mengalihkan sumber daya untuk menyukseskan perang di Afganistan. Perhatian AS juga akan banyak tercurah untuk meredakan ketegangan di Gaza yang masih bergejolak. Pada saat bersamaan, AS juga harus mengantisipasi langkah-langkah Iran yang bersikukuh meneruskan program pengayaan uranium dan Korea Utara yang dicurigai akan terus mengembangkan program senjata nuklir.

Perhatian AS di Asia akan lebih diarahkan untuk menghadapi semakin besarnya kekuatan China di berbagai bidang walau Jepang akan tetap menjadi batu penjuru kebijakan luar negeri di kawasan. AS memprediksikan China dapat menjadi negara paling berpengaruh setelah AS dalam dua dekade mendatang. China juga akan memiliki kekuatan militer yang sangat besar, juga negara yang paling banyak membutuhkan energi dan menyumbangkan polusi.

AS juga akan mengantisipasi menguatnya pengaruh dan kekuatan Rusia. Sebagaimana disebutkan dalam Global Trends 2025 yang dikeluarkan US National Intelligence Council November 2008, AS memperkirakan Rusia akan menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan bila negara itu berhasil meningkatkan kemampuan SDM, melakukan diversifikasi ekonomi, dan semakin terintegrasi dengan pasar global. Pemerintahan Obama juga akan disibukkan dengan negosiasi Strategic Arms Reduction Treaty (START) yang akan segera berakhir Desember 2009, sementara hubungan Washington dan Kremlin dalam situasi yang kurang kondusif menyusul pecahnya konflik bersenjata Georgia-Rusia dan program pembangunan sistem pertahanan rudal di Eropa.

Pada saat bersamaan, AS juga harus memberi perhatian pada India sebagai kekuatan besar di Asia Selatan. Perhatian AS terhadap India saat ini tidak saja untuk menindaklanjuti penandatanganan kemi- traan strategis di bidang penggunaan nuklir untuk tujuan damai, tetapi juga karena serangan teroris di Mumbai yang mengindikasikan besarnya ancaman terorisme di Asia Selatan dan masih kuatnya ketegangan hubungan Pakistan-India.

Akibat krisis finansial dan berbagai konflik serta ketegangan di berbagai kawasan, AS dihadapkan pada pilihan antara konsentrasi mengatasi masalah domestik atau menambah mitra kerja guna mengatasi berbagai tantangan bersama yang sekaligus mendukung wajah baru AS. Penulis berpandangan Obama akan memfokuskan perhatian pada upaya mengatasi berbagai isu domestik, terutama mengatasi situasi ekonomi seraya membangun kemitraan dengan berbagai negara. Sebesar apa peluang RI meningkatkan hubungan bilateral dengan AS? Adakah tantangan yang bakal dihadapi RI dalam membangun kemitraan yang lebih strategis dengan AS?

Kemitraan strategis RI-AS
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di depan para pengusaha dan pemerhati Indonesia di AS bulan November 2008 menyerukan dimulainya babak baru hubungan RI-AS dalam bentuk kemitraan strategis yang didasari kesetaraan dan kepentingan bersama. Kemitraan strategis tersebut harus membawa manfaat bagi rakyat kedua negara, bersifat jangka panjang, dan mengandung elemen hubungan antarmasyarakat.

Menurut Cameron dan Yongnian (2007), kemitraan strategis secara umum didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling percaya, dan menghormati. Kesepakatan kemitraan strategis biasanya juga bersifat komprehensif, holistik, dan jangka panjang serta disertai komitmen dan mekanisme kerja sama yang intensif, terus-menerus, dan stabil.AS dan RI dapat menentukan bidang- bidang yang menjadi prioritas kerja sama kedua negara. Kemitraan strategis itu tidak saja akan menandai semakin majunya hubungan di antara kedua negara, tetapi juga dapat memberikan keuntungan riil bagi masing-masing negara. AS mempunyai kekuatan ekonomi dan kekuatan militer yang sangat besar sekaligus menguasai teknologi yang maju.

Dalam kemitraan strategis tersebut, RI akan mendapat potensi keuntungan yang semakin besar, antara lain dengan peningkatan jumlah bantuan dan kerja sama teknis di berbagai bidang. RI, sebaliknya, akan memberi keuntungan kepada AS yang lebih besar pula, di antaranya dalam memberikan kontribusi pada upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, yang juga merupakan kepentingan AS. Dalam kemitraan strategis RI-AS, RI dapat menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih baik untuk meyakinkan AS agar menggunakan kapasitasnya sebagai negara adidaya secara bertanggung jawab, antara lain dalam pengelolaan stabilitas kawasan dan global, perdagangan internasional, perubahan iklim, dan kerja sama pemberantasan kemiskinan global.

Peluang untuk membangun kemitraan strategis tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin apabila menyimak pidato Obama di Berlin tahun lalu, yaitu ”Partnership and cooperation among nations is not a choice; it is the one way, the only way, to protect our common security and advance our common humanity”. Sumber : Kompas

Indonesia Memilih Abstain
Sidang Darurat Majelis Umum PBB, yang beranggotakan 192 negara, dalam suatu resolusi tak mengikat yang diubah, hampir secara bulat memberi suara untuk mendesak “penghormatan penuh” resolusi No.1860 yang menyerukan gencatan senjata segera, bertahan lama dan sepenuhnya dipatuhi, terutama penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Resolusi itu diadopsi melalui perdebatan berjam-jam dengan suara 142 menerima, enam menolak, dan sisanya abstain. Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1860 itu juga menyerukan agar tidak dihambatnya penyediaan dan distribusi bantuan kemanusiaan, termasuk bahan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan di seluruh Jalur Gaza.Pemerintah Indonesia bersikap abstain dalam pemungutan suara proses adopsi resolusi Sidang Darurat Majelis Umum PBB itu. Dan beberapa pihak mungkin cukup terkejut dengan sikap abstain yang diambil Indonesia, mengingat Indonesia adalah penggagas Sidang Darurat Majelis Umum PBB itu, jauh sebelum Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi No.1860. Menurut Marty Natalegawa, Duta Besar RI untuk PBB, Indonesia memilih abstain dikarenakan posisi prinsip Indonesia, dimana Indonesia melihat bahwa resolusi itu tidak cukup keras mengecam Israel atas serangan kejinya ke Gaza.[]