NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Desember 2009
Sunday, 03 January 2010 07:25

Menjaga Kepentingan Nasional pada Isu-isu strategis yang berpengaruh Terhadap Arah politik Luar Negeri Indonesia pasca Pemilu 2009

Suargana Pringganu
Sekretaris Kedua KBRI Bangkok

I. PENDAHULUAN
Pemilu telah usai. Bangsa Indonesia akan segera memiliki pemimpin baru di jajaran Eksekutif dan Legislatif. Mereka kelak akan memiliki mandat untuk membawa Indonesia selama 5 tahun ke depan, termasuk menentukan arah politik luar negeri Indonesia. Kita tentu berharap bahwa para pemimpin negara kita akan mampu memahami dengan baik dinamika arus globalisasi hubungan internasional, serta memiliki strategi jitu untuk mengawal kepentingan nasional baik di forum bilateral, regional dan multilateral.

II. PERMASALAHAN
Pemerintah dan DPR yang terbentuk sebagai hasil Pemilu 2009 memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menentukan arah politik luar negeri Indonesia. Dalam waktu 5 tahun mendatang, ada beberapa isu strategis dalam hubungan internasional yang akan dapat mempengaruhi secara langsung kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

III. TUJUAN PENULISAN
Tulisan ini bertujuan untuk menunjukkan beberapa isu strategis dalam hubungan internasional yang perlu mendapat perhatian khusus oleh seluruh pelaksana politik luar negeri Indonesia dalam waktu lima tahun mendatang.


IV. ANALISIS
Dalam tulisan ini, isu strategis diartikan sebagai isu-isu penting dan terkini yang berpengaruh kuat terhadap arah politik luar negeri Indonesia dalam pencapaian kepentingan nasional pada 5 tahun mendatang. Kegagalan dalam menangani isu strategis dapat berakibat serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara kita, seperti ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau pun konflik bersenjata dengan negara lain yang bisa mengacaukan stabilitas regional dan global. Tulisan ini mengidentifikasi setidaknya ada 3 isu strategis sebagai berikut.

IV.A. Indonesia di era tenaga nuklir 2016
Tantangan ketahanan energi akan semakin besar. Bagi Indonesia dampaknya sudah terasa ketika subsidi BBM harus dikurangi dan Indonesia keluar dari OPEC. Energi fosil sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan energi Indonesia. Nuklir dipandang sebagai jawaban tepat bagi energi alternatif, dan Indonesia bertekad untuk memasuki era nuklir dengan mengoperasikan sumber listrik reaktor daya nuklir pertama di Indonesia (Sistem Jaringan Jawa-Bali) pada tahun 2016.

Rencana Indonesia membangun tenaga nuklir sudah mulai menuai kontroversi. Sebagian penduduk di sekitar Muria, Jawa Tengah telah menolak rencana beroperasinya reaktor nuklir di daerah mereka dengan pertimbangan keselamatan dan lingkungan. Tidak hanya dari dalam negeri, beberapa negara tetangga juga sudah mulai mengindikasikan sikap kurang berkenan terhadap rencana Indonesia memiliki tenaga nuklir.

Sejak awal Indonesia telah menunjukkan sikap bekerja sama penuh dengan IAEA untuk menghindari kecurigaan dari pihak luar. Namun demikian, membangun kepercayaan dari luar tentu membutuhkan proses panjang. Selain keterbukaan dengan IAEA, Indonesia perlu memiliki semacam kebijakan nasional (white paper) tenaga nuklir. White paper tersebut akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya perlombaan peningkatan kekuatan di kawasan ataupun menghindarkan Indonesia dari kasus seperti yang dialami oleh Iran.

IV.B. Pasar Tunggal dan Basis Produksi ASEAN 2015
ASEAN akan selalu menjadi inti dari konsentrasi politik luar negeri Indonesia. Setelah adanya Piagam ASEAN, Indonesia akan menjadi bagian dari Komunitas ASEAN yang akan terbentuk pada tahun 2015. Dari tiga pilar Komunitas ASEAN (ASEAN Political and Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Cultural Community), maka ASEAN Economic Community (AEC) mungkin merupakan pilar yang paling peka terhadap kepentingan nasional mengingat AEC akan bersinggungan langsung dengan penghidupan rakyat dari berbagai kalangan dan tingkatan.

Dalam pengaturan AEC maka arus barang, jasa, investasi, barang modal, dan tenaga kerja berlaku bebas di antara sepuluh negara ASEAN. Suatu situasi yang mungkin terjadi setelah 2015 adalah di suatu tempat di dalam wilayah Indonesia seorang dosen warga negara Kamboja mengendarai mobil buatan Malaysia dengan asuransi perusahaan Singapura untuk berkonsultasi kepada seorang akuntan warga negara Filipina guna mendiskusikan pembelian peralatan medis dari Thailand untuk praktek mitra kerjanya seorang dokter warga negara Viet Nam di rumah sakit yang dibangun dari investasi Brunei di Indonesia.

Gambaran kejadian seperti demikian bisa saja terjadi di Banda Aceh, Jakarta, Denpasar, Palu atau Jayapura. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian adalah apakah semua daerah di Indonesia sudah memiliki kesiapan yang sama dalam menghadapi persaingan bebas ASEAN. Sebaliknya, apakah semua sektor industri, jasa, tenaga professional di Indonesia juga sudah siap melakukan ekspansi ke negara-negara ASEAN.

Tulisan ini berpandangan tidak semua orang, wilayah atau sektor ekonomi di Indonesia memiliki kesiapan yang sama menghadapi AEC. Tugas besar yang harus dilakukan adalah mengenal titik-titik lemah di dalam negeri untuk kemudian diperkuat sebelum berlakunya AEC. Setelah mengenal titik-titik lemah tersebut, diplomasi dalam proses negosiasi AEC dengan negara lain di ASEAN perlu diarahkan pada penguatan perlindungan titik lemah tersebut. Hal ini dapat dilakukan antara lain misalnya pada saat perundingan Mutual Recognition Agreement bagi tenaga professional (dokter, pengacara, akuntan) dimana tenaga professional dari luar Indonesia apabila ingin bekerja di Indonesia harus dapat ikut meningkatkan kapasitas tenaga lokal utamanya di daerah tertinggal.

IV.C. Pengelolaan Perbatasan
Indonesia mungkin termasuk salah satu negara yang memiliki banyak tetangga untuk pengelolaan perbatasannya. Ada 3 negara yang berbagi batas darat (Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste) dan 10 negara yang berbagi batas maritim (Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua New Guinea, Singapura, Thailand, Timor Leste dan Viet Nam). Permasalahan dalam pengelolaan perbatasan darat dan maritim tidak semata-mata hanya penentuan garis batas, tetapi bentuk dan cakupan masalahnya terus berkembang dari waktu ke waktu. Mulai dari penebangan kayu liar di perbatasan dengan Malaysia hingga penjualan pasir yang berakibat perusakan lingkungan di perbatasan dengan Singapura. Mulai dari kegiatan separatis di perbatasan dengan Papua New Guinea hingga pencurian ikan di perbatasan dengan Filipina, Thailand dan Australia.

Kompleksitas masalah perbatasan dapat berkembang menjadi isu yang sangat sensitif ketika bersentuhan dengan rasa kedaulatan dan harga diri bangsa, seperti kasus Ambalat baru-baru ini. Bukan tidak mungkin apabila masalah perbatasan tidak dikelola secara seksama akan dapat mengundang konflik bersenjata terbuka dengan negara tetangga.

Pengelolaan perbatasan dapat dikatakan baik apabila ada koordinasi kebijakan dan kecepatan reaksi dalam penanganan sehari-hari maupun pada saat situasi mendesak. Salah satu cara untuk mencapai pengelolaan perbatasan yang baik, Departemen Luar Negeri perlu mempertimbangkan untuk menempatkan pejabatnya di kantor-kantor Pemerintah Daerah yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain serta di kantor instansi teknis yang tugas pokok dan fungsinya bersentuhan dengan maritim. Sesuai UU No.37 Tahun 1999, dengan adanya perwakilan Deplu di kantor Pemda dan instansi teknis yang bersinggungan dengan masalah perbatasan, maka gerak dan arah penangganan masalah perbatasan akan dapat dikelola secara terkoordinasi sejak dini.

Ide pembentukan kantor perwakilan Deplu di tempat-tempat tersebut sebelumnya juga merupakan cerminan dari kenyataan bahwa ujung tombak (focal point) diplomasi perbatasan darat dengan Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste tidak semuanya berada di tangan Deplu. Saat ini ada tiga instansi Pemerintah yang menjadi ujung tombak pengelolaan perbatasan darat di Indonesia. Mungkin akan lebih baik lagi apabila dapat dibentuk suatu lembaga khusus lintas departemen yang akan mengkoordinasikan masalah perbatasan Indonesia dengan semua negara tetangga.

V. KESIMPULAN
Secara umum, citra Indonesia di dunia internasional sedang meningkat. Kita sudah diakui sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dengan penduduk Muslim terbesar. Saat ini tidak ada satu pun negara lain di dunia yang kita anggap sebagai musuh, sekaligus tidak ada satu pun negara lain di dunia yang menganggap Indonesia sebagai musuh.

Secara ekonomi, Indonesia yang merupakan 20 negara ekonomi terbesar di dunia. Lebih lagi, Indonesia termasuk sedikit negara yang tidak terlalu banyak terpengaruh dengan krisis keuangan global. Indikator pencapaian MDGs kita pada paruh kedua menuju 2015 menunujukkan peningkatan yang berarti. Indonesia bersama Norwegia bahkan aktif memajukkan pencapaian MDG 4 dan 5 di negara-negara berkembang.

Pemerintah dan DPR mendatang sebenarnya sudah memiliki modal yang kuat dari dalam negeri untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Namun demikian, setidaknya ada 3 isu strategis besar yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam menentukan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia selama beberapa tahun mendatang. Tiga isu besar tersebut adalah (1) rencana Indonesia memiliki tenaga nuklir tahun 2016 (2) pembentukan ASEAN Economic Community, dan (3) berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan perbatasan yang cenderung meningkat dan berkembang.

Tulisan ini memberikan tiga saran sebagai berikut. (1) bekerja sama penuh dengan IAEA dan membuat kebijakan nasional nuklir yang transparan (2) identifikasi dan penguatan titik-titik lemah di perekonomian dalam negeri sebelum menghadapi pasar tunggal dan basis produksi ASEAN sebagai bentuk dari ASEAN Economic Community, serta (3) menugaskan perwakilan Deplu di Pemda yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara lain atau di instansi teknis yang berkaitan dengan perbatasan. Selain itu membentuk instansi baru lintas departemen yang bertugas mengkoordinasikan seluruh masalah perbatasan di tingkat nasional.[]

(Tulisan ini memperoleh Juara III pada Lomba Karya Tulis dalam rangka HUT Deplu dan HUT RI ke-64).

Last Updated on Sunday, 03 January 2010 08:55