NEWS FLASH
Print E-mail
Edisi - Januari 2010
Wednesday, 27 January 2010 11:28

i ketut

I Ketut Putra Erawan, Direktur Eksekutif IPD

Institute for Peace And Democracy (IPD)

Fokus pada Program Penegakan Hukum dan Pembangunan

Tahun ini Insitute for Peace and Democracy (IPD) banyak melakukan kegiatan, utamanya dalam tiga hal. Pertama dalam hal program, kita menjadi lebih fokus, dimana program-program yang kita laksanakan sudah diinspirasi oleh pertemuan pada tahun lalu. Fokus kita yang kedua adalah rule of law and development, dimana untuk itu kita mencoba menajamkan bentuk-bentuk program yang kira-kira tidak intencing dari the will nya. Dalam hal ini kita akan melakukan kerjasama dengan banyak elemen yang bisa memberikan masukan ke kita, misalnya kita akan melakukan kerjasama dengan Dewan Pers sebagai aspirator tentang apa yang dibutuhkan oleh negaranegara di Asia Pasifik dan sebagainya. Ketiga, kita mencoba mengajak berbagai elemen baik observer maupun non-observer untuk bersama-sama ikut didalam merancang program.
Tadinya kita sudah menawarkan hal ini kepada mereka, namun sekarang ini lebih inklusif, dan kita mencoba untuk mengakumulasi seberapa jauh yang sudah dilakukan oleh orang, dan titik apa yang bisa kita buat supaya program yang sudah ada itu bisa berjalan. Isu Rule of law itu adalah democratizing, aturan hukum, dimana sebagian besar negara itu sudah menghormati supremasi hukum, dan institusi hukumnya juga sudah ada. Yang tidak ada itu hanya semacam sistem, yaitu bagaimana ini bisa constaining dan accountable ke publik.
Bentuknya adalah, misalnya kita merancang program yang membuat para law maker di Asia maupun Pasifik itu aware. Sementara itu prosedurprosedur maupun substantifsubstantif baru yang harus mereka masukkan kedalam law making, contohnya adalah bagaimana membuat parlemen bisa berfungsi sebagai law maker, dan itu harus ada sistemsistemnya. Mereka harus punya staf khusus, kapasitas proses data, dan substansi. Jadi pada dasarnya kita hendak membuat apa yang mereka punya itu bisa dibuat sebagai kapasitas untuk mendorong mereka bekerja sepenuhnya. Kami melihat bahwa kami perlu melakukan riset yang sangat serius dengan berbagai pusat studi, dan para pemikir di lembaga-lembaga riset yang berhubungan dengan rule of law diseluruh dunia.
Dan kita mengharapkan nantinya negaranegara tersebut meminta pusatpusat studi dan juga kelompokkelompok masyarakat untuk bersama-sama dengan kita merancang program, dan tentunya praktisi-praktisi di bidang itu yang kita anggap terbaik, akan kita minta untuk meng-guide kita. Kalau untuk law enforcement, contoh yang sederhana adalah bagaimana hukum-hukum itu bisa diterapkan tanpa menggunakan cara-cara kekerasan.
Untuk itu mungkin kita akan banyak belajar dari Afrika Selatan, karena mereka bisa menyelesaikan konflik ras dengan cara damai, disamping juga institusi-institusi demokrasinya yang cukup baik. Jadi kita juga bisa belajar dari negara-negara di kawasan lain dalam hal program pembangunan misalnya. Untuk pembangunan social justice yang sensitif, kita harus belajar dari Brazil dan Chili, karena mereka kuat dan bagus sekali dalam hal ini.
Kita juga perlu belajar dari negaranegara yang sangat peduli dengan persoalan-persoalan sosial seperti Skandinavia yang kita anggap baik, dan juga beberapa negara lainnya yang memang bagus dibidang ini. Dengan India kita ingin belajar tentang bagaimana dia mengkombinasikan antara kapasitas dan kompetisi dengan sensitivitas terhadap pengembangan skill. Jadi sebenarnya ada banyak contoh mister learn yang bagus yang belum kita explore untuk mempertajam.
Karena kita ingin menunjukkan bahwa demokrasi maupun peace itu bukan sesuatu yang type or branded, dimana ada sebuah bangsa yang bisa atau tidak bisa, tetapi ini adalah sebuah proses untuk menuju kesana, dan kita ingin belajar proses itu, ini cukup sulit. Misalnya tentang pertanyaan kita, kapan pemerintahan di Brazil dan Argentina bisa menjawab persoalan-persoalan kelas pekerja, karena itu merupakan persoalan penting. Mungkin tahun depan kita akan explore tentang social dimention of development seperti itu, supaya tidak ada pemogokan, kelas pekerja kita juga punya sensitivitas serta untuk mendukung mereka agar dapat hidup dengan layak, dan segala macamnya.
Jadi bagi saya, BDF ini justeru dimensi substansinya yang akan semakin menguat, itulah yang akan kita lihat nanti. Jadi kita tidak akan bertanya atau berbicara tentang prosedur atau institusi demokrasi, kita akan bicara tentang rule of law. Ini akan kita tentukan dengan rule of law for home, dimana itu sudah mulai disinggung dan bukan rule by law. Gugatan rule of law for people ini tentunya ditujukan kepada semua elemen yang sudah mempraktekkan rule of law tetapi bukan untuk rakyat, melainkan untuk kepentingan penguasa dan kelompok ekonomi kuat.
Jadi rule of law itu nantinya tidak sekedar formalitas, dan tidak akan ada perdebatan, juga ketika hukum itu memihak kepada kelompok pengusaha, penguasa dan kelompok yang kuat, maka tidak ada cara untuk memperbaikinya. Sementara yang kita maksudkan adalah democratic rule of law, jadi demokrasi dan rule of law. Sentuhannya menjadi democratic rule of law, karena tanpa rule of law kita tidak mempunyai jangkar yang membuat legitimasi proses politik itu ada, dan juga tidak membuat institusi demokrasi yang dibangun itu legitimate, ini tentunya akan menyulitkan.
Jadi yang ingin kita tentukan itu adalah democratic dengan rule of law dan democratic dengan development yang sensitif terhadap persoalan social justice, kemiskinan, kelompok terpinggirkan dan peran gender. Itu semua adalah isu-isu sensitif yang sebenarnya merupakan tempelan dari proses sosial yang lebih besar, intinya adalah justeru no development without concerning with the substantive think. Diplomasi
Last Updated on Monday, 01 February 2010 03:25