|
|
| Edisi - Juni 2010 |
| Saturday, 19 June 2010 16:54 |
Gagasan Interfaith Dialogue Tidak Terlepas dari Peran IndonesiaProf. Bachtiar Effendi Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Interfaith yang dikembangkan oleh Dr. N. Hasan Wirajuda ketika beliau masih menjadi Menlu, sebetulnya boleh dibilang masih baru, dan memiliki kaitan erat dengan sentimen global yang dipicu oleh peristiwa 11/09 pada tahun 2001, dimana peta politik global memang menjadi berubah dan seakan-akan membenarkan tesis Hutington mengenai benturan peradaban antara Barat dengan Islam. Peristiwa 11/09 itu menjadi momentum baru bagi orang untuk mengembangkan atau membenarkan pandangan-pandangan Hutington, terlepas dari setuju atau tidak setuju. Interfaith Dialogue yang dirancang dan dikembangkan oleh Dr. N. Hasan Wirajuda dan kemudian diteruskan oleh Menlu Marty Natalegawa sekarang ini, merupakan pilihan yang tepat karena memang hanya dengan cara itu kita bisa terhindar dari apa yang sudah dipikirkan oleh Hutington bahwa clash of civilization itu bisa saja tetap terjadi. Dialog antar umat bergama dimaksudkan untuk memberikan pandangan kepada masyarakat luas, bahwa hubungan antar umat beragama itu tidak harus buruk, saling curiga. Apa yang dirancang oleh Kemlu segera mendapat dukungan dari banyak negara, seperti Australia, New Zealand, dan negara-negara Eropa, bahkan ASEM juga melihat interfaith dialogue ini sebagai sebuah agenda penting. Dalam beberapa kali pertemuan, ASEM juga membahas soal interfaith dialogue itu dan Indonesia dianggap sebagai salah satu pionirnya. Sekarang ini sudah banyak negara-negara yang mengakui bahwa gagasan mengenai interfaith dialogue itu tidak dapat dilepaskan dari peran Indonesia, dan ini penting. Interfaith dialogue itu sekaligus merupakan jawaban terhadap peristiwa 11/09 dan juga upaya untuk menangkal radikalisme agama di satu pihak dan juga mengembangkan pikiran-pikiran moderat di kalangan golongan-golongan agama. Jadi banyak sekali rangkaian tingkatan-tingkatan kepentingan yang ada didalam program interfaith dialogue, bisa sebagai respon terhadap peristiwa 11/09, tapi untuk hal yang lebih luas, juga sekaligus menangkal radikalisme dan membangun kalangan-kalangan umat beragama dan pimpinan-pimpinan umat beragama untuk mengembangkap pikiran-pikiran dan tindakan-tindakan yang moderat. Maksud moderat disini adalah yang tidak merujuk kepada kekerasan, jadi dalam konteks itu maka makna strategis interfaith dialogue itu menjadi sangat signifikan. Bahwa radikalisme yang muncul dan dalam konteks Indonesia berkembang kembali sejalan dengan masa-masa transisi proses reformasi dan demokratisasi, dimana orang memahaminya sebagai kebebasan untuk melakukan apa saja, jadi radikalisme itu muncul dari situ. Jadi harus diakui bahwa pada masa-masa transisi , Pemerintah juga tidak cukup kuat. Sehingga kalau kita lihat dalam perspektif hubungan antara negara dengan masyarakat, pada saat itu negara berada pada posisi bawah dan masyarakat pada posisi atas, sehingga kadang-kadang Pemerintah atau negara tidak mampu memanage hal-hal yang berkembang di masyarakat. Dinamika yang berkembang di masyarakat adalah termasuk radikalisme itu sendiri, dimana negara tidak mampu berperan sebagai bufferzone untuk menjembatani antar kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat, dimana antara yang satu dengan yang lainnya itu bukan hanya berbeda, tetapi juga berlawanan. Kita lihat seperti kasus-kasus di Poso, Ambon dan juga di Jawa sendiri pada masa-masa transisi dulu, itu membuktikan naiknya peran masyarakat vis a vis negara. Jadi interfaith itu sebetulnya merupakan salah satu alternatif dan solusi terhadap mengentalnya radikalisme itu. Walaupun kalau kita lihat sampai sekarang ini, radikalisme itu tidak sama sekali hilang, tetapi sekarang ini trendnya sudah bukan radikalisme lagi. Sedikit demi sedikit radikalisme yang melibatkan tindakan kekerasan itu mulai berkurang, dan negara mulai menjadi semakin asertif karena ternyata dengan hiruk-pikuk politik seperti itu, negara tetap bisa survive dan kurang lebih bisa memposisikan dirinya sebagaimana mestinya, sehingga radikalisme berkurang dan meskipun mungkin tidak hilang sama sekali, tetapi yang jelas bahwa radikalisme itu tidak bertambah. Indikasinya adalah bahwa sekarang kita lihat suasananya sangat berbeda dengan ketika tahun 1998 hingga awal-awal 2000. Stabilitas politik, ketertiban dan keamanan lebih tertata dibanding masa-masa itu, dan itu pertanda bahwa we are to a create radikalisme bisa dibendung. Terorisme tentu masih ada tetapi pengeboman dan tindakan violence itu tidak sesemarak pada awal tahun-tahun 2000-an dulu. Jadi interfaith dialogue yang lebih menekankan kepada perdamaian, moderasi dan sebagainya itu sepertinya adalah upaya untuk membendung radikalisme itu. Mungkin akan ada saja orang yang berpandangan bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah itu bersifat radikal seperti itu, tetapi kita tidak bisa kemudian melakukan generalisasi bahwa negara-negara di kawasan Timur Tengah itu bersifat radikal. Radikalisme itu memang ada didalam wilayah-wilayah tertentu, dan sampai tingkat tertentu radikalisme di Timur Tengah itu justeru justified, misalnya Intifadah, gerakan-gerakan atau upaya-upaya rakyat Palestina untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Oleh karena berbagai macam dialog yang terus-menerus dilakukan tetapi ternyata tidak juga menghasilkan hal-hal yang sifatnya signifikan, maka justeru itulah yang kemudian memicu munculnya Hamas yang radikal dan lain-lainnya. Sampai tingkat tertentu, orang tidak bisa mengatakan kepada Hamas Palestina untuk jangan radikal, sementara mereka sendiri menghadapi Israel yang brutal seperti yang masih bisa kita saksikan hari-hari ini dengan peristiwa penyerangan dan penyergapan terhadap misi kemanusiaan Freedom Flotilla. Terhadap orang yang tidak bersenjatapun, Israel bersedia dan tega menggunakan kekerasan senjata, apalagi terhadap mereka yang menggunakan senjata. Jadi sampai tingkat tertentu memang ada radikalisme yang justified di Timur Tengah, mungkin di Mesir dan beberapa tempat lainnya juga masih ada, akan tetapi tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa kawasan di Timur Tengah dimana radikalisme tidak menonjol dan semangat untuk mengembangkan Islam yang moderat dan sebagainya itu juga ada disana. Jadi interfaith dialogue tidak bisa kemudian kita tafsirkan sebagai upaya untuk mengeliminasi dan meminggirkan peran-peran Timur Tengah. Kalau kita ingin ikut menyelesaikan persoalan radikalisme dan violence yang ada di Timur Tengah itu, tidak bisa tidak, Timur Tengah juga harus di ikutsertakan dalam interfaith dialogue itu. Beberapa waktu yang lalu, saya juga sudah mengusulkan kepada Dirjen IDP Kemlu RI untuk juga melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Kemlu memang selalu berada di depan dalam konteks interfaith dialogue di Indonesia, tetapi mereka tidak bekerja sendiri karena selalu melibatkan kelompok-kelompok agama yang ada seperti NU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, PHBI dan sebagainya. Jadi semakin banyak pelaku-pelaku yang mempunyai perhatian yang sebanding mengenai interfaith dialogue, hal itu akan semakin baik. [] |



