Current Issue Februari 2018

Raker Kepala Perwakilan Prioritaskan Diplomasi Kelapa Sawit

Diplomasi kelapa sawit adalah salah satu hal prioritas yang dibahas oleh para Kepala Perwakilan RI dalam Raker Keppri tahun 2018. Terkait hal ini dalam salah satu sesi di hari ketiga raker (14/2), Direktur Eksekutif Council for Palm Oil Producing Countries (CPOPC), Mahendra Siregar, menyampaikan bahwa kelapa sawit merupakan kepentingan nasional dan sudah menjadi bagian dari kebijakan strategis luar negeri Indonesia. “Indonesia perlu mendiversifikasi negara tujuan ekspor kelapa sawit agar tetap memiliki alternatif pasar walaupun terdapat rencana Uni Eropa untuk phasing out biofuel berbasis kelapa sawit pada tahun 2021,” papar Mahendra.

Kelapa sawit merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Nilai ekspor produk kelapa sawit jauh melampaui ekspor lima komoditas perkebunan utama Indonesia lainnya seperti karet, kakao, kopi, tebu, dan teh bahkan melampaui ekspor migas Indonesia yang mencapai USD 15 milyar di tahun 2017. Data yang dirilis oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2017 mencapai USD 22,97 miliar, atau meningkat 26% dari tahun 2016. Nilai ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar USD 18,1 milyar atau sebesar 12,3% dari total ekspor Indonesia pada tahun 2016. Tujuan ekspor utama kelapa sawit Indonesia saat ini adalah India (34%), Uni Eropa (18%), Tiongkok (14%), Pakistan (10%), dan Bangladesh (6%).

Kelapa sawit juga memiliki Raker Kepala Perwakilan Prioritaskan Diplomasi Kelapa Sawit nilai strategis terhadap upaya pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang tengah dijalankan oleh pemerintah. Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS), Dono Boestami, menyampaikan bahwa pertumbuhan sektor kelapa sawit diperkirakan mampu mengurangi angka kemiskinan lebih dari 10 juta orang, dan minimal 1,3 juta orang di pedesaan mampu keluar dari garis kemiskinan. Sementara itu Deputi II Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdhalifah Machmud, memaparkan bahwa 41% perkebunan kelapa sawit dikelola oleh petani kecil. Perkebunan kelapa sawit berkontribusi terhadap 5,5 juta lapangan pekerjaan serta mendukung kehidupan 12 juta orang. Dalam hal ini kelapa sawit berkontribusi terhadap upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals), khususnya terkait tujuan pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan energi terbarukan, dan penyediaan pangan. Addressing inequality dan penguatan ekonomi lokal merupakan game changer dalam melihat kelapa sawit.

Kelapa sawit tidak hanya dilihat sebagai kepentingan industri besar, tetapi kelapa sawit merupakan kepentingan jutaan petani kecil dan konsisten dengan agenda global SDGs. Karena itulah, tahun lalu Presiden RI memberikan perhatian khusus dan menempatkan kelapa sawit sebagai sektor strategis, antara lain melalui replanting dan pemberian sertifikat lahan kepada petani kecil. Namun disadari bahwa ekspor komoditas kelapa sawit terus menghadapi banyak tantangan dan hambatan akses pasar, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, terkait lingkungan, kesehatan, hak asasi manusia, dan lainnya. “Pengusaha mengharapkan dukungan Perwakilan RI untuk menyuarakan paradigma baru kelapa sawit sebagai komoditas penting bagi kesejahteraan petani kecil dan pencapaian SDGs, khususnya kepada negara-negara konsumen yang memiliki perspektif negatif terhadap kelapa sawit,” ujar Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang. Ketiga panelis juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yang ada baik dalam dan luar negeri dalam memperjuangkan kelapa sawit

Tabloid Diplomasi Versi PDF

Tabloid Februari 2018

Tabloid Februari 2018