Sri Lanka Salah Satu Negara Demokrasi Tertua
Mahinda Rajapaksa
Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka
DALAM dunia di mana setiap aspek kehidupan hari ini menjadi subject dari transformasi yang mendasar, salah satu dari untaian yang paling signifikan dan berjalan melalui sistem nilai dari semua negara yang terwakili disini, adalah komitmen kami yang kuat untuk demokrasi, tidak hanya sebagai sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai cara hidup. Namun demikian, tantangan yang terus ada memastikan bahwa praktek demokrasi kita setiap saat tetap responsif terhadap prioritas dan aspirasi masyarakat kita, sehingga kepercayaan diri mereka dalam sistem ini terus diperkuat.
Atas dasar alasan inilah, saya menganggap bahwa BDF IV yang memilih tema “Enhancing Democratic Participation in a Changing World: Responding to Democratic Voices”, sangat tepat.
Mengingat begitu luas dan beragamnya pengalaman yang dibawa oleh masing-masing delegasi pada Forum ini telah memperkaya proses demokratisasi, saya berpikir bahwa kontribusi yang tepat yang bisa saya lakukan dalam kesempatan ini adalah memberikan komentar beberapa fitur demokrasi yang telah dikembangkan dan diterapkan secara khusus di negara saya.
Adalah suatu kebanggaan yang mendalam bagi kami, bahwa Sri Lanka merupakan salah satu negara demokrasi tertua, tidak hanya di benua Asia, tetapi bahkan di dunia. Masyarakat kami telah menikmati hak pilihnya yang universal sejak 1931, dan mereka telah terbiasa melakukan pemilihan dan perubahan pemerintahan secara tertib dan damai tanpa gangguan selama delapan dekade.
Patut dicatat, bahwa Sri Lanka adalah negara pertama di Asia yang memberikan hak untuk memilih kepada perempuan, dan hak mereka ini diberikan hanya berselang dua tahun setelah para perempuan di Inggris memperoleh hak pilih mereka.
Keragaman pengalaman Sri Lanka dalam sistem konstitusi dan pemilu mungkin termasuk unik dalam sejarah politik. Negara kami diatur berdasarkan dua sistem, yaitu sistem Kabinet bergaya Westminster dan sistem Executive Presidential, yang dimasukkan kedalam hukum publik kami pada tahun 1978.
Kami telah memiliki pengalaman mulai dari sistem pemilihan masa lalu, yang terus digunakan di banyak negara yang berpartisipasi dalam Forum ini, hingga versi perwakilan proporsional yang saat ini berlaku di Sri Lanka. Kami sekarang tengah mempertimbangkan sistem hibrida, yang menggabungkan unsur-unsur dari kedua pendekatan ini, sebagai solusi yang paling cocok dengan kebutuhan dan keadaan negara kami. Keseluruhan pendekatan komparatif ini telah memberikan kepada kami kematangan pandangan dan visi yang luas dan semakin memperkaya budaya politik kami.
Selalu penting bagi kami untuk memastikan bahwa bentuk dan institusi demokrasi yang jauh dari ideal bagi masyarakat, juga harus menjadi bagian dari pengalaman mereka. Jika demokrasi kemudian memiliki arti dan rasa hormat dari masyarakat, maka demokrasi harus memiliki dampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Ajakan penting ini mungkin untuk interaksi yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat. Mekanisme pemerintah harus memiliki aplikasi yang efektif di tingkat akar rumput, dalam rangka untuk mengatasi masalah dan memberikan bantuan.
Ini adalah sebuah wilayah di mana tradisi-tradisi politik Sri Lanka memiliki vitalitas khusus. Di dalam struktur home-grown kami, yang berkembang sebelum munculnya kekuatan kolonial Barat, tempat kebanggaan diberikan kepada gamsabhas yang berfungsi sebagai badan pemerintah daerah yang kuat, terdiri dari para pemimpin masyarakat lokal, dan menangani berbagai isu dengan cara yang praktis untuk mencapai solusi, sebelum akhirnya diasumsikan sebagai permasalahan yang serius. Konsep duggannarala dimana referensi yang cukup luas dibuat dalam literatur dan teks-teks sosiologis kami, membayangkan peran Ombudsman di negara-negara Skandinavia, Komisaris Parlemen untuk Administrasi di Inggris, dan Lokpal di India. Esensinya adalah penyelesaian damai sengketa di desa melalui mediasi dan konsiliasi, daripada melalui litigasi yang disertai dengan kepahitan dan permusuhan.
Pura desa, sebagai fokus sentral tidak hanya mengenai spiritual keimanan, tetapi sebagai proses pendidikan dan pencarian budaya, dan menjadi poros organisasi-organisasi sosial. Keyakinan etika kami berkaitan dengan tata kelola, terutama yang berasal dari Dasa Raja Dharma, atau norma-norma moral fundamental pemerintahan, yang ditetapkan oleh Gautama Buddha dalam Dhammapada.
Semangat persahabatan dan kebersamaan ini, serta tradisi berbagi suka dan duka antara tetangga, keluarga dan masyarakat membentuk inspirasi struktur adat sosial kami dan sangat mempengaruhi praktek pemerintahan kami selama berabad-abad.
Partai Kebebasan Sri Lanka, dimana saya mendapat kehormatan untuk memimpin, berusaha untuk menangkap substansi orientasi masyarakat dan tradisi pelayanan kepada masyarakat dengan menegaskas bahwa sikap dasar itu harus berasal dari naluri rakyat dan berakar pada nilai-nilai budaya mereka. Hanya dengan itulah pemerintah dapat mengungkapkan ide-ide dan sentimen bangsa, “responding to democratic voices”, di dalam perumusan kata-kata yang tepat dari tema Forum Bali.
Landasan pendekatan kami untuk pemerintahan adalah pancha maha balavega – lima pilar masyarakat yang dilambangkan oleh imam, guru, dokter, petani dan pekerja. Secara kolektif, mereka merupakan darah kehidupan bangsa. Dalam pandangan kami, relevansi dan akseptabilitas postur pemerintah, yang memang merupakan arah utama kebijakan pemerintah, adalah tuntutan bahwa iman harus selalu dipelihara dengan identitas dan pola pikir rakyat.
Dalam rangka untuk mencapai hal ini, kami berkeyakinan bahwa tugas utama dan penting dari sebuah pemerintahan demokratis adalah membuat ketentuan yang paling memungkinkan diperolehnya akses kesempatan secara adil dan merata. Kita telah melihat bahwa mobilitas sosial itu tidak hanya terbatas di kota-kota yang istimewa dan kota-kota negara, tetapi menembus jauh ke dalam sektor pedesaan.
Merupakan sebuah catatan berharga, bahwa hubungan ekonomi dan perdagangan Sri Lanka dengan negeri-negeri yang jauh juga secara jelas digambarkan dalam literatur, bahkan pada saat jaman purbakala. Contohnya adalah berupa tulisan-tulisan yang dibuat oleh Ptolemy dan Pling. Para Duta Besar negara-negara kita diterima dengan kehormatan di Roma kuno. Apa yang muncul dari bukti historis ini adalah denyut ekonomi, masyarakat yang sejahtera dan sistem pemerintahan yang stabil. Kami juga memiliki sistem pemerintahan dan administrasi penarikan pajak dan administrasi pendapatan seperti di negara maju.
Pendidikan adalah kunci untuk kemajuan sosial. Sebuah kontribusi nilai yang unik, dimana negara kami telah mampu membuat pembangunan sosial di bidang pendidikan, adalah berupa skema inovatif, dimana selain dapat menikmati pendidikan gratis mulai dari TK sampai universitas, para siswa juga memperoleh jaminan bantuan dari negara terkait dengan penyediaan semua kebutuhan mereka, termasuk papan tulis, penginapan, buku-buku dan biaya insidentil, selama periode karir pendidikan mereka. Tidak diragukan bahwa ini adalah dasar dari transformasi sosial yang telah terjadi dalam beberapa waktu ini di negara kami, sehingga tingkat pencapaiannya tidak hanya dalam hal pendidikan dalam arti konvensional, tetapi juga melek komputer dan pengembangan keterampilan di bidang kontemporer.[] (Sumber : Paparan BDF IV, Nusa Dua, Bali 8-9 /12)
Add Comment