Januari 2012

Bali Democracy Forum IV Lebih Berani dan Terbuka

Bali Democracy Forum IV Lebih Berani dan Terbuka

diplomasi

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, MA
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden/Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI

Beberapa catatan menarik dari penyelenggaraan Bali Democracy Forum IV (BDF) tahun ini; pertama, adalah adanya peningkatan jumlah peserta. Ini menunjukkan semakin besarnya dukungan terhadap BDF, dimana suara-suara yang tadinya agak sinis dan mempertanyakan kredibilitas dan manfaat dari BDF ini mungkin sudah agak berkurang, karena sudah semakin banyak negara yang berpartisipasi, termasuk observer country dari negara-negara Eropa, Amerika dan Timur Tengah. Ada begitu banyak harapan terhadap BDF ini. Sudah kurang tepat lagi jika saat ini ada sebagian pihak yang menanyakan manfaat BDF. Karena semestinya bukan lagi apakah BDF ini relevan atau tidak, tetapi bagaimana BDF bisa memenuhi semua harapan tersebut.

Kedua, adalah dari segi substansi, dimana BDF IV kali ini lebih berani, karena berbicara tentang bagaimana harus memperbesar ruang agar pemerintah mau mendengarkan suara-suara rakyat. Sebagaimana kita ketahui, bahwa sebagian dari anggota BDF itu masih agak tertutup. Mereka memang mau berbicara mengenai demokrasi, tetapi untuk betul-betul memberi ruang kepada masyarakat madani, itu masih bersifat problematik.

Tapi dalam satu tahun belakangan ini, banyak terjadi kejadian-kejadian internasional yang menunjukkan bahwa negara-negara yang terlalu refresif dan otoriter itu akan menghadapi perlawanan yang semakin masif dari masyarakatnya, termasuk dari generasi muda mereka yang mampu menggunakan media-media baru seperti tweeter, facebook dan sebagainya, seperti halnya kasus ‘Arab Spring’.

Kemudian juga di Myanmar yang cukup lama tidak ada pergerakan disana, mungkin karena tekanan dari luar atau ada pendekatan persuasif negara-negara anggota ASEAN, dan karena Myanmar ingin supaya bisa diterima menjadi bagian dari komunitas regional, maka dalam satu tahun terakhir ini ada perbaikan yang cukup signifikan disana.

Kita melihat bahwa situasi yang terjadi belakangan ini telah membuat negara-negara yang tadinya enggan untuk berbicara tentang demokrasi dan bersikap agak defensif, telah mulai membuka diri. Saya senang sekali dengan statement yang disampaikan oleh beberapa pemerintahan, termasuk Myanmar dan Qatar serta beberapa negara lainnya yang baru membuka diri, dimana mereka menekankan betapa pentingnya bagi pemerintah untuk lebih terbuka dan responsif terhadap demokrasi politik.

Sementara itu apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, saya kira sangat baik, karena beliau menjelaskan mengenai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Indonesia, baik langkah-langkah maju maupun kesulitan yang dihadapi. Presiden SBY menegaskan bahwa demokrasi itu bukan sesuatu yang mudah, melainkan harus diperjuangkan terus-menerus dan banyak sekali hambatan-hambatan yang harus dihadapi.

Di dalam sesi interaktif, kita lebih banyak lagi mengajak pertukaran pendapat tentang bagaimana caranya negara tidak lagi represif dan menghambat demokrasi dan secara sistematis membuka diri melalui institusi-institusi dan Undang-Undang yang lebih terbuka sehingga memungkinkan demokratisasi lebih berperan. Kedua, disamping bagaimana meningkatkan peranan civil society. Semuanya sepakat bahwa civil society sangat penting didalam memajukan demokrasi, karena memiliki peran yang bermacam-macam, seperti advokasi, pemberdayaan, social control, harmonisasi, dan ko-eksivitas.

Menlu Bosnia menegaskan mengenai pentingnya peranan kelompok-kelompok agama, misalnya untuk mengadakan interfaith dialogue sebagai upaya guna mencegah kebencian antar agama. Jadi kalau misalnya ada problem, maka civil society yang akan me-reduce back.

Ada juga pertanyaan, misalnya di negara-negara yang masih tradisional dan mungkin masih sangat tryble dan sektarian, dimana perempuan dan anak-anak muda mungkin belum terbiasa untuk berperan. Bagaimana negara yang masih traditional society ini bisa mentransformasi diri untuk membangun civil society.

Irak menyampaikan bahwa hal ini merupakan tantangan bagi mereka. Di satu pihak sudah ada upaya dari pemerintah untuk membuat Undang-Undang yang memberi ruang yang lebih besar bagi masyarakat madani untuk lebih berperan. Tetapi ternyata ini tidak mudah, karena perempuan yang selama ini tidak pernah bisa berperan tiba-tiba saja bisa mengorganisir diri dan melakukan upaya-upaya yang berpengaruh terhadap kebijakan publik.

Begitu juga dengan masyarakat tradisional yang terdiri dari suku-suku misalnya, bagaimana mereka bisa mentransformasi diri supaya lebih modern. Ini tantangan bagi semua bangsa yang masih dalam era transisi untuk bisa membangun civil society. Tantangan bagi negara yang menghendaki adanya pemahaman yang lebih dari warga negaranya mengenai apa arti demokrasi, peranan dari warga, dan sebagainya.

Ini menarik karena justru dari floor atau para peserta muncul usul untuk bisa mendorong civil society supaya bisa berperan lebih konstruktif. Jadi tidak hanya asal anti pemerintah, tetapi bagaimana mereka juga bisa memberikan solusi dan sebagainya. Para peserta sepertinya sudah mulai terbuka, dan mengharapkan agar pada pelaksanaan BDF berikutnya ada sesi khusus untuk membicarakan civil society.

Selain itu dibahas pula mengenai pentingnya peran dan independensi media, disamping ada kewaspadaan dalam hal NGO, karena ada juga NGO yang tidak sepenuhnya bisa diandalkan untuk memperjuangkan kepentingan publik, mereka lebih memperjuangkan ‘kepentingannya’ dan terkadang sangat tergantung dengan pihak asing dalam hal pendanaan. Lalu bagaimana jika mereka memajukan agenda-agenda yang tidak sejalan dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Ada kekhawatiran terjadinya manipulasi dari pihak asing, sementara di sisi lain, lemahnya kapasitas di dalam negeri mengharuskan negara dan masyarakat untuk mau menerima bantuan asing. Dalam hal ini peranan dari donor agency, organisasi internasional dan sebagainya menjadi cukup penting. Tinggal bagaimana mencari keseimbangan yang baik antara meminta bantuan dari luar dengan keharusan memelihara agenda itu agar tetap dikuasai oleh national society itu sendiri.[]

About the author

admin

Add Comment

Click here to post a comment

Don`t copy text!