Kementerian Luar Negeri sukses menyelenggarakan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) pada 7-8 Desember 2022. Dihadiri oleh 17 negara dan teritori dari Pasifik, 4 organisasi sub-regional, regional, dan multilateral, serta 5 negara undangan (invitees), IPFD membuktikan komitmen Indonesia dalam penguatan hubungan dengan negara-negara Pasifik sebagai salah satu prioritas politik luar negeri RI dalam meningkatkan peran dan kepemimpinannya di fora internasional
Selain fokus pada keterlibatan Indonesia dengan Pasifik, namun bagaimana usaha-usaha ini dapat meningkatkan penghidupan masyarakat di kawasan ini bersamaan dengan tantangan yang sedang berlangsung dan yang akan mendatang dengan visi Pacific Elevation. Tema yang diusung IPFD 2022 ialah “Grow and Prosper Together,” dengan dua isu utama yakni Pembangunan Ekonomi (Economic Development) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Human Development atau People’s Welfare). Rangkaian IPFD meliputi pertemuan kalangan bisnis yaitu Pacific Business Engagement, dan tiga lokakarya berfokus pada isu pengurangan risiko bencana, pengembangan kapasitas untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pemberdayaan perempuan.
Menjelang pelaksanan IPFD di Bali, pada 6 Desember Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi melakukan serangkaian pertemuan bilateral, diantaranya meliputi negara-negara dana organisasi internasional di Pasifik yaitu Timor Leste, Papua Nugini, Vanuatu, dan Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group (MSG). Pada pertemuan dengan Menlu Adaljiza Albertina dari Timor Leste, Menlu Retno menyampaikan penghargaan penerimaan secara prinsip Timor Leste sebagai anggota ASEAN. Dengan demikian, roadmap keanggotaan penuh Timor Leste akan segera disiapkan bersama Sekretariat ASEAN. Dalam agenda tesebut kedua menlu sekilas juga membahas mengenai status negosiasi perbatasan darat. Menlu Retno turut menyampaikan pentingnya negosiasi tersebut dalam mempertahankan kondisi yang kondusif agar dapat mengalami kemajuan siginifikan.
Selanjutnya, Menlu Retno menyampaikan ucapan selamat pada pertemuan dengan Menlu Papua Nugini, Justin Tkatchenko dan kedua Menlu membahas rencana dibentuknya Preferential Trade Agreement and Bilateral Investment Treaty untuk meningkatkan kerja sama perdagangan kedua. Menlu Tkatcheno menyambut usulan Menlu RI terkait perpanjangan perjanjian pencegahan dan penaggulangan kejahatan lintas batas negara dan capacity building setelah masa berlaku habis pada 2022. Turut ditegaskan posisi PNG terhadap prinsip peng[1]hormatan atas kedaulatan wilayah Indonesia dan berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian proses ratifikasi perjanjian Basic Agreement on Border Arrangements dan perjanjian the Agreement on Cooperation in the Field of Defence
Agenda bilateral Menlu Retno berlanjut ke pertemuan dengan dengan Direktur Jenderal MSG, Leonard Louma, membahas sejumlah komitmen bersama, antara lain: kerja sama ekonomi kelautan, penguatan kapasitas kelembagaan Sekretariat MSG, kerja sama sosial budaya antar ras Melanesia, serta penguatan kerja sama di bidang keamanan kawasan melalui mekanisme Regional Security Strategy Working Group. “Indonesia akan selalu meningkatkan perannya sebagai Associate Member MSG dan menyambut baik upaya untuk meningkatkan kerja sama dalam mengatasi masalah yang menjadi perhatian bersama, termasuk dampak COVID-19, food security, blue economy dan perubahan iklim,” ujar Menlu RI.
Pada 7 Desember, Menlu Retno kembali melakukan serangkaian pertemuan bilateral dengan negara-negara dan organisasi internasional Pasifik di sela-sela penyelenggaraan IPFD. Sejumlah pejabat negara dan organisasi internasional diantaranya Sekretaris Jenderal Pacific Islands Forum (PIF) Ym Henry Puna; Menteri Urusan Pasifik Selandia Baru Ym. Aupito William Sio; Perdana Menteri Niue Ym. Dalton Tagelagi; dan Menteri Hukum Federasi Mikronesia Joses R. Gallen
Menlu RI dan Sekjen PIF bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan di Kawasan dan menyepakati pentingnya hubungan baik antar blok di wilayah Indo Pasifik yang dapat menjadi fondasi bangun yang baik bagi terciptanya kawasan Indo Pasifik yang stabil dan sejahtera. Sekjen PIF juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menlu ke Sekretariat PIF di Suva pada September 2022. Sementara pertemuan dengan Niue, Menlu RI menyampaikan komitmen Indonesia untuk melakukan kerja dalam bidang perubahan iklim. “Presidensi Indonesia telah menghasilkan concrete deliverables bagi negara-negara berkembang. Ada sedikitnya 10 proyek kerja sama yang dapat di[1]manfaatkan oleh negara-negara Pasifik, khususnya mengenai perubahan iklim,” ujar Menlu Retno. Adapun pada pertemuan berikutnya dengan Menteri Hukum Federasi Mikronesia, Joses R. Gallen, perkembangan kerja sama bilateral diantaranya isu bebas visa untuk paspor diplomatik dan kerjasama pertukaran informasi mengenai pelaksanaan UNCLOS 1982 masuk ke dalam bahasan pertemuan.
IPFD menjadi rangkaian pertemuan untuk mengakhiri tahun yang sibuk bagi Indonesia di kancah internasional. IPFD berlangsung secara berurutan dengan Pertemuan Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum), the 15th Bali Democracy Forum (BDF), dan Konferensi Internasional tentang Pendidikan Wanita Afghanistan. IPFD menghasilkan Bali Message on Development Cooperation in the Pacific yang memuat komitmen Indonesia dan negara Pasifik untuk meningkatkan kemitraan dan mengimplementasikan visi Pacific Elevation secara konkret melalui bantuan teknis dan bantuan pembangunan yang lebih intensif. Kedepannya, IPFD akan berfungsi sebagai platform kerja sama yang terlembagakan, guna memperkuat hubungan dan kemitraan antara Indonesia dengan Pasifik.
Add Comment