Current Issue September 2022

KERJA SAMA PEMERINTAH RI DI BIDANG Pelindungan PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Penghentian Penempatan PMI di Malaysia dan Hasil Joint Working Group RI-Malaysia

Pada tanggal 14 Juli 2022, Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia secara sementara.   Keputusan ini semata-mata dibuat sebagai bentuk teguran bagi Malaysia, dikarenakan sebagai negara mitra kerja sama Malaysia tidak mematuhi Memorandum of Understanding (MoU) tentang Penempatan dan Pelindungan PMI Sektor Domestik di Malaysia yang baru saja ditandatangani pada 1 April 2022. Ketidakpatuhan tersebut ditunjukkan dengan masih berlangsungnya rekrutmen pekerja sektor domestik menggunakan System Maid Online (SMO) yang bertentangan dengan MoU.

Sejalan dengan kebijakan ini, pihak Indonesia dan Malaysia bersepakat untuk mengadakan pertemuan bilateral dalam bentuk Joint Working Group (JWG) yang diadakan pada tanggal 27-28 Juli 2022 di Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Suhartono. Adapun delegasi Malaysia diketuai oleh Deputi Sekretaris Jenderal Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia Datuk Muhd Khair Razman bin Mohammed Annuar. Pertemuan bilateral ini menghasilkan dua dokumen tertulis antara lain Record of Discussion (RoD) dan Joint Press Statement yang keduanya telah ditandatangani pada Kamis, 28 Juli 2022 di Jakarta. Pada pokoknya, kedua negara menyepakati bahwa One Channel System (OCS) akan menjadi satu-satunya sistem dalam melakukan rekrutmen dan penempatan bagi Pekerja Migran Domestik Indonesia di Malaysia. OCS akan diimplementasikan dengan mengintegrasikan sistem yang dinaungi kedua negara dengan tetap memperhatikan koridor yang disepakati dalam MoU.   Kedua negara menugaskan Joint Technical Team agar segera melakukan proses integrasi dalam waktu 3 minggu. Untuk memastikan kelancaran dalam implementasinya, sistem akan dijalankan dengan pilot project selama 3 bulan dengan sistem OCS. Segala bentuk rekrutmen dan penempatan di luar mekanisme OCS sepakat untuk dilarang oleh kedua negara. Indonesia juga mengabulkan permintaan Malaysia untuk membuka kembali akses rekrutmen dan penempatan juga dihasilkan yang mana akan dimulai pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan catatan MoU yang sebelumnya disepakati akan diimplementasikan secara efektif.

Kedua negara juga berbagi pandangan yang sama untuk memastikan migrasi yang aman, wajar, teratur, dan transparan dalam hal rekrutmen dan penempatan PMI melalui OCS. Kedua negara juga kedepannya akan membahas perihal permasalahan tambahan yang berkaitan dengan penempatan PMI seperti percepatan deportasi PMI yang tidak terdaftar terutama yang tergolong dalam kelompok rentan. Selain daripada itu, Indonesia dan Malaysia mengakui pentingnya untuk mengatasi perdagangan orang dan berkomitmen untuk melibatkan stakeholders terkait untuk menciptakan kerja sama bilateral yang konkret seperti MoU Pemberantasan Tindak Pidana Perda[1]gangan Orang. Selain itu, Indonesia dan Malaysia akan memfasilitasi kerja sama antara BP Jamsostek dan Perkeso (Pertu[1]buhan Keselamatan Sosial)/Malaysian Social Security Organization (SOCSO) dalam hal portabilitas jasa jaminan sosial untuk melindungi PMI. Kedua negara akan mendorong keikutsertaan kedua perusahaan jaminan sosial pada pertemuan berikutnya.[]

Don`t copy text!